PERDA

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

PERDA Nomor 14 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Daerah adalah Kabupaten Demak. 4. Bupati adalah Bupati Demak. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas. 8. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja. 9. Pekerja Migran INDONESIA Daerah adalah setiap warga negara INDONESIA yang berasal dari Daerah yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 10. Keluarga Pekerja Migran INDONESIA adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di INDONESIA maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran INDONESIA di luar negeri. 11. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan adalah Pekerja Migran INDONESIA yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. 12. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. 14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran INDONESIA dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di INDONESIA hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. 15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 17. Mitra Usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada pemberi kerja. 18. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 19. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran INDONESIA memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 22. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 23. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 24. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 25. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 26. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA atau disingkat SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala BP2MI yang digunakan untuk menempatkan calon Pekerja Migran INDONESIA. 27. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

BAB IV

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 25

Koreksi

Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan harus memenuhi persyaratan; a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

Pasal 26

Koreksi

(1) Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan yang meliputi: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya; c. sertifikat kompetensi kerja; d. surat keterangan sehat; e. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional; f. salinan surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum; g. profil Pemberi Kerja berbadan hukum; h. Perjanjian Kerja; i. bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; j. Visa Kerja; dan k. pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami. (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan tidak dipungut biaya.

Pasal 27

Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA.

Pasal 28

Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan dan/atau keluarganya bertanggung jawab atas kepulangan Pekerja Migran INDONESIA perseorangan dari negara tujuan penempatan sampai ditempat asal.

Pasal 29

Segala resiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

Pasal 30

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan harus melaporkan: a. rencana keberangkatan secara daring atau luring kepada Dinas atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA, dengan melampirkan: 1. paspor; 2. Buku Pelaut; 3. PKL; 4. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial; 5. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 6. Visa Kerja; 7. dokumen identitas pelaut; dan 8. sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/atau sertifikat keterampilan pelaut. b. Kedatangan kepada Perwakilan Republik INDONESIA secara daring melalui Portal Peduli Warga Negara INDONESIA atau luring.

Pasal 31

(1) Setiap calon awak kapal niaga migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA secara daring dan luring. (2) Setiap calon awak kapal perikanan migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA secara daring dan luring. (3) Dalam hal diperlukan, pemulangan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan P3MI bersama-sama melakukan pengurusan pemulangan sampai ke Daerah asal.

BAB IX

TUGAS PEMERINTAH DESA

Pasal 40

Koreksi

(1) Pemerintah Desa bertugas: a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; dan e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah, Pekerja Migran INDONESIA Daerah, dan anggota Keluarganya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas Pengantar Kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan. (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 42

(1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah secara lengkap sesuai dengan data kependudukan. (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 43

(1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang berasal dari wilayahnya.

Pasal 44

(1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas Pengantar Kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah untuk memastikan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 45

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah, Pekerja Migran INDONESIA Daerah, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

(1) Kepala Dinas secara ex officio bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA; b. MENETAPKAN pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; c. menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA kepada Menteri melalui Bupati. (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati. (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran INDONESIA terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang: a. Ketenagakerjaan; b. administrasi kependudukan; c. kesehatan; d. keimigrasian; e. kepolisian; f. psikologi; g. perbankan; dan h. Jaminan Sosial. (5) LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas desk: a. ketenagakerjaan; b. pengaduan dan informasi; c. kependudukan dan pencatatan sipil; d. kesehatan; e. keimigrasian; f. kepolisian; g. perbankan; dan h. Jaminan Sosial. (6) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, berupa: a. informasi pasar kerja; b. tata cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; c. penyuluhan dan bimbingan jabatan; d. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja; e. informasi pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; f. layanan pendaftaran pencari kerja; g. verifikasi dokumen Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, dan visa kerja; h. verifikasi data kependudukan; i. informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan; j. informasi penerbitan paspor; k. informasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; l. informasi dan jasa perbankan; dan m. informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial. (7) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LTSA Pekerja Migran INDONESIA dapat berfungsi sebagai: a. penyelenggara OPP; b. tempat konsultasi; c. mediasi; d. advokasi; dan e. bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Keluarganya. (8) Fasilitasi sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan baik berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Pelaksanaan LTSA dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

BAB VI

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38

BAB VIII

Pasal 39

BAB IX

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB X

Pasal 46

BAB XI

BAB XII

Pasal 51

BAB XIII

Pasal 52

BAB XIV

Pasal 53

BAB XV

Pasal 54

BAB XVI

Pasal 55

Pasal 56