PERBAN

Peraturan Badan Nomor 03 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERBAN Nomor 03 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Peraturan PPATK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola PNBP untuk melakukan Pengelolaan PNBP secara akuntabel, profesional, dan efisien untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Jenis PNBP terdiri atas: a. penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan c. denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor.

Pasal 14

Koreksi

(1) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi melalui penyetoran ke Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a: a. pihak pelapor melakukan registrasi melalui aplikasi learning management system atau melalui metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi registrasi dan konfirmasi atas ketersediaan kuota bagi peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah registrasi diterima; c. dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap, pihak pelapor diminta melengkapi dokumen paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen diterima oleh pihak pelapor; d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi atau terpenuhi namun penyampaian dokumen melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak pelapor dinyatakan menarik permohonan; e. Bendahara Penerimaan menyampaikan nomor Rekening Penerimaan kepada Wajib Bayar; f. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Rekening Penerimaan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; g. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada pengelola PNBP dan menunjukan bukti melalui aplikasi learning management system atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar sebagai peserta pelatihan paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima; dan i. Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (2) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi melalui penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b: a. pihak pelapor melakukan registrasi melalui aplikasi learning management system atau melalui metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi atas registrasi dan konfirmasi atas ketersediaan kuota bagi peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah registrasi diterima; c. dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap maka Pihak Pelapor diminta melengkapi dokumen paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen diterima oleh pihak pelapor; d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi atau terpenuhi namun penyampaian dokumen melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak pelapor dinyatakan menarik permohonan; e. Bendahara Penerimaan membuat dan memberikan kode billing kepada Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah verifikasi diterima; f. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; g. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan menunjukan bukti NTPN melalui aplikasi learning management system atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar sebagai peserta pelatihan paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima. (3) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perjanjian kerja sama melalui ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b: a. pihak pelapor menyampaikan permohonan penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor dan/atau penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi atas surat permohonan penyelenggaraan program pelatihan dan memberikan konfirmasi atas ketersediaan jadwal atau kuota peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan pihak pelapor melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; d. Bendahara Penerimaan membuat dan memberikan kode billing kepada Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah verifikasi diterima; e. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; f. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan menunjukan bukti NTPN melalui aplikasi learning management system atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima.

Peraturan Badan Nomor 03 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 6

Pasal 19

Pasal 20

BAB 7

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35