PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2023 tentang TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. 2. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Usaha Bersama. 3. Anggota adalah pemegang polis pada Usaha Bersama. 4. Organ Usaha Bersama adalah rapat umum anggota, direksi, dan dewan komisaris. 5. Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 6. Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam RUA, yang dipilih oleh panitia pemilihan dengan mekanisme tertentu. 7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA. 8. Direksi Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 9. Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama. 10. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, atau yang setara dengan Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama pada badan hukum berbentuk koperasi, usaha bersama, dana pensiun, atau badan hukum lainnya. 11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Usaha Bersama, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi pemegang polis, tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, Anggota, pegawai, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah. 12. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya. 13. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Usaha Bersama dan kepentingan ekonomis pribadi Anggota, Peserta RUA, anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau pegawai Usaha Bersama. 14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi, yang dibentuk oleh RUA atau Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI USAHA BERSAMA

Pasal 2

Koreksi

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha. (2) Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran. (3) Usaha Bersama wajib menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Usaha Bersama dalam MENETAPKAN dan mengelola premi dari pemegang polis harus menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Usaha Bersama dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung.

Pasal 3

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; c. penanganan Benturan Kepentingan; d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; f. penerapan kebijakan remunerasi; g. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan h. rencana bisnis.

Pasal 4

Anggaran Dasar minimal memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha; c. jangka waktu berdirinya; d. hak dan kewajiban bagi Anggota; e. tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota dan pembebanan kerugian di antara Anggota; f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta RUA; g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; h. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. perubahan bentuk badan hukum; dan j. pembubaran Usaha Bersama.

Pasal 5

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA. (2) Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dalam RUA untuk mendapatkan persetujuan. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Persetujuan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggaran Dasar yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang telah ada sebelumnya. (6) Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa INDONESIA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1) Usaha Bersama wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akta perubahan Anggaran Dasar. (3) Usaha Bersama wajib menyampaikan salinan akta notaris atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan Anggaran Dasar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

Pasal 7

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar guna mewujudkan penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (2) Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) RUA wajib MENETAPKAN perubahan Anggaran Dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Anggota terdiri atas: a. pemegang polis perorangan berkewarganegaraan INDONESIA; dan b. pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum INDONESIA. (2) Dalam hal pemegang polis merupakan badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keanggotaan dalam Usaha Bersama diwakili oleh pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis.

Pasal 9

Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir apabila: a. Anggota meninggal dunia; b. Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau c. keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Anggota berhak: a. dipilih menjadi peserta RUA sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggota wajib: a. mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam RUA; dan b. menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Usaha Bersama wajib menyatakan secara jelas hak dan kewajiban Anggota di dalam polis.

BAB Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 4

Koreksi

Anggaran Dasar minimal memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha; c. jangka waktu berdirinya; d. hak dan kewajiban bagi Anggota; e. tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota dan pembebanan kerugian di antara Anggota; f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta RUA; g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; h. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. perubahan bentuk badan hukum; dan j. pembubaran Usaha Bersama.

Pasal 5

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA. (2) Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dalam RUA untuk mendapatkan persetujuan. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Persetujuan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggaran Dasar yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang telah ada sebelumnya. (6) Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa INDONESIA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1) Usaha Bersama wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akta perubahan Anggaran Dasar. (3) Usaha Bersama wajib menyampaikan salinan akta notaris atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan Anggaran Dasar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

Pasal 7

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar guna mewujudkan penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (2) Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) RUA wajib MENETAPKAN perubahan Anggaran Dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB 1

Wewenang RUA

Pasal 11

Koreksi

(1) RUA berwenang: a. MENETAPKAN kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis; b. MENETAPKAN Anggaran Dasar dan perubahannya; c. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; d. meminta keterangan dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing; e. MENETAPKAN gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; f. MENETAPKAN pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian di antara Anggota; g. MENETAPKAN pengalihan aset atau portofolio pertanggungan; h. MENETAPKAN akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran; j. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang minimal memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama; k. MENETAPKAN persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan; l. menyetujui proposal perubahan bentuk badan hukum; m. MEMUTUSKAN pembubaran Usaha Bersama; dan n. membentuk Tim Likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama. (2) Peserta RUA wajib menjalankan wewenangnya sebagai RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama. (3) Setiap pengambilan keputusan RUA dan pelaksanaan kewenangan RUA dilakukan melalui RUA.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan RUA dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. (2) Dalam hal penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fisik, RUA diadakan di tempat kedudukan Usaha Bersama atau di tempat Usaha Bersama melakukan kegiatan usahanya. (3) Tempat pelaksanaan RUA secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 13

(1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa. (2) RUA tahunan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri atas: a. RUA tahunan pertama untuk menilai dan menyetujui laporan tahunan; dan b. RUA tahunan kedua untuk mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran. (3) RUA tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUA tahunan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama paling lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya. (5) RUA luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Usaha Bersama. (6) RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan: a. permintaan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Peserta RUA dalam masa kepesertaannya; b. permintaan Dewan Komisaris Usaha Bersama; c. usulan Direksi Usaha Bersama dengan persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau d. perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dan perintah penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya.

Pasal 15

Direksi Usaha Bersama memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

(1) Direksi Usaha Bersama melakukan pemanggilan Peserta RUA sebelum penyelenggaraan RUA. (2) Pemanggilan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUA. (3) Dalam pemanggilan Peserta RUA dicantumkan tanggal, waktu, tempat, agenda dan materi rapat yang telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai informasi bahwa bahan RUA dapat diakses secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Peserta RUA sampai dengan tanggal RUA diselenggarakan. (4) Dalam hal pemanggilan Peserta RUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), keputusan RUA tetap sah jika semua Peserta RUA hadir dan keputusan tersebut disetujui oleh semua Peserta RUA. (5) RUA dilarang membahas agenda dan materi rapat yang berbeda dari agenda dan materi rapat yang dicantumkan dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (2) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). (3) Penyelenggaraan RUA tahunan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan perintah kepada Direksi Usaha Bersama untuk menyelenggarakan RUA tahunan. (5) Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya belum ditetapkan melalui RUA tahunan kedua, berlaku rencana kerja dan anggaran tahun buku sebelumnya sampai dengan ditetapkannya rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat permintaan atau perintah untuk melakukan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf d, Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan atau perintah dimaksud. (2) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. (3) Penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan usulan Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta RUA mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUA dan memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penyelenggaraan RUA luar biasa atas permintaan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA; dan b. agenda RUA.

Pasal 20

(1) RUA dinyatakan sah jika memenuhi kuorum. (2) RUA dinyatakan memenuhi kuorum jika Peserta RUA yang hadir telah mencapai 2/3 (dua per tiga) dari Peserta RUA. (3) Pemenuhan kuorum dapat dihitung berdasarkan kehadiran secara langsung dan/atau keikutsertaan Peserta RUA melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, RUA kedua dengan agenda RUA yang sama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUA sebelumnya yang tidak memenuhi kuorum. (5) Dalam pemanggilan kembali Peserta RUA untuk RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan bahwa RUA pertama telah dilaksanakan namun tidak tercapai kuorum. (6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan Usaha Bersama. (7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan kuorum oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Peserta RUA yang hadir. (3) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 (satu) Peserta RUA mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 22

(1) Dalam setiap penyelenggaraan RUA, Peserta RUA menunjuk seorang pimpinan rapat yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUA. (2) Pimpinan rapat wajib membuat risalah RUA yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Peserta RUA yang hadir. (3) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. waktu penyelenggaraan RUA; b. agenda RUA; c. Peserta RUA; d. pendapat yang berkembang dalam RUA; e. perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam RUA, jika ada; dan f. keputusan RUA. (4) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dinyatakan dalam akta notaris. (5) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUA.

Pasal 23

(1) Dalam mengambil keputusan, RUA harus berupaya menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. (2) Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal: a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama; b. dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/atau c. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Peserta RUA bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Peserta RUA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan wewenang dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; dan c. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan wewenang yang mengakibatkan kerugian.

BAB 2

Penyelenggaraan RUA

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyelenggaraan RUA dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. (2) Dalam hal penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fisik, RUA diadakan di tempat kedudukan Usaha Bersama atau di tempat Usaha Bersama melakukan kegiatan usahanya. (3) Tempat pelaksanaan RUA secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 13

(1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa. (2) RUA tahunan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri atas: a. RUA tahunan pertama untuk menilai dan menyetujui laporan tahunan; dan b. RUA tahunan kedua untuk mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran. (3) RUA tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUA tahunan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama paling lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya. (5) RUA luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Usaha Bersama. (6) RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan: a. permintaan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Peserta RUA dalam masa kepesertaannya; b. permintaan Dewan Komisaris Usaha Bersama; c. usulan Direksi Usaha Bersama dengan persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau d. perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dan perintah penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya.

Pasal 15

Direksi Usaha Bersama memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

(1) Direksi Usaha Bersama melakukan pemanggilan Peserta RUA sebelum penyelenggaraan RUA. (2) Pemanggilan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUA. (3) Dalam pemanggilan Peserta RUA dicantumkan tanggal, waktu, tempat, agenda dan materi rapat yang telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai informasi bahwa bahan RUA dapat diakses secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Peserta RUA sampai dengan tanggal RUA diselenggarakan. (4) Dalam hal pemanggilan Peserta RUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), keputusan RUA tetap sah jika semua Peserta RUA hadir dan keputusan tersebut disetujui oleh semua Peserta RUA. (5) RUA dilarang membahas agenda dan materi rapat yang berbeda dari agenda dan materi rapat yang dicantumkan dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (2) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). (3) Penyelenggaraan RUA tahunan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan perintah kepada Direksi Usaha Bersama untuk menyelenggarakan RUA tahunan. (5) Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya belum ditetapkan melalui RUA tahunan kedua, berlaku rencana kerja dan anggaran tahun buku sebelumnya sampai dengan ditetapkannya rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat permintaan atau perintah untuk melakukan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf d, Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan atau perintah dimaksud. (2) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. (3) Penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan usulan Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta RUA mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUA dan memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penyelenggaraan RUA luar biasa atas permintaan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA; dan b. agenda RUA.

Pasal 20

(1) RUA dinyatakan sah jika memenuhi kuorum. (2) RUA dinyatakan memenuhi kuorum jika Peserta RUA yang hadir telah mencapai 2/3 (dua per tiga) dari Peserta RUA. (3) Pemenuhan kuorum dapat dihitung berdasarkan kehadiran secara langsung dan/atau keikutsertaan Peserta RUA melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, RUA kedua dengan agenda RUA yang sama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUA sebelumnya yang tidak memenuhi kuorum. (5) Dalam pemanggilan kembali Peserta RUA untuk RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan bahwa RUA pertama telah dilaksanakan namun tidak tercapai kuorum. (6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan Usaha Bersama. (7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan kuorum oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Peserta RUA yang hadir. (3) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 (satu) Peserta RUA mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 22

(1) Dalam setiap penyelenggaraan RUA, Peserta RUA menunjuk seorang pimpinan rapat yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUA. (2) Pimpinan rapat wajib membuat risalah RUA yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Peserta RUA yang hadir. (3) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. waktu penyelenggaraan RUA; b. agenda RUA; c. Peserta RUA; d. pendapat yang berkembang dalam RUA; e. perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam RUA, jika ada; dan f. keputusan RUA. (4) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dinyatakan dalam akta notaris. (5) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUA.

Pasal 23

(1) Dalam mengambil keputusan, RUA harus berupaya menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. (2) Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal: a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama; b. dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/atau c. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Peserta RUA bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Peserta RUA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan wewenang dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; dan c. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan wewenang yang mengakibatkan kerugian.

Pasal 25

(1) Peserta RUA berhak: a. menghadiri atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA; b. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Usaha Bersama dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama, sepanjang berhubungan dengan agenda RUA dan tidak bertentangan dengan kepentingan Usaha Bersama; dan c. memperoleh hanya penggantian biaya dan honorarium yang wajar untuk kehadiran atau keikutsertaannya dalam RUA. (2) Peserta RUA dilarang: a. meminta dan/atau menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi selain biaya dan/atau honorarium untuk menghadiri RUA; b. memengaruhi Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam melakukan tugas dan kewenangannya selain melalui mekanisme RUA; c. memberikan kuasa kepada sesama Peserta RUA atau pihak lain untuk hadir atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA; dan d. merangkap jabatan sebagai anggota komite Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Pasal 26

(1) Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. (2) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan Anggota dari setiap wilayah pemilihan. (3) Jumlah wilayah pemilihan disesuaikan dengan jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 27

(1) Setiap Anggota di setiap wilayah pemilihan berhak dipilih menjadi Peserta RUA. (2) Penentuan Anggota di setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data domisili terakhir yang tercatat pada sistem Usaha Bersama. (3) Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki pengalaman organisasi; d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah; e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. (4) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku serta yang memiliki nilai tunai; b. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; c. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; dan d. tidak menjadi Peserta RUA untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya. (5) Dalam hal Anggota merupakan perorangan yang memiliki polis lebih dari 1 (satu), perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan. (6) Dalam hal Anggota merupakan pengurus yang mewakili badan hukum, lembaga, perkumpulan, atau kelompok, perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan peserta.

BAB 3

Kepesertaan RUA

Pasal 25

Koreksi

(1) Peserta RUA berhak: a. menghadiri atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA; b. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Usaha Bersama dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama, sepanjang berhubungan dengan agenda RUA dan tidak bertentangan dengan kepentingan Usaha Bersama; dan c. memperoleh hanya penggantian biaya dan honorarium yang wajar untuk kehadiran atau keikutsertaannya dalam RUA. (2) Peserta RUA dilarang: a. meminta dan/atau menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi selain biaya dan/atau honorarium untuk menghadiri RUA; b. memengaruhi Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam melakukan tugas dan kewenangannya selain melalui mekanisme RUA; c. memberikan kuasa kepada sesama Peserta RUA atau pihak lain untuk hadir atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA; dan d. merangkap jabatan sebagai anggota komite Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Pasal 26

(1) Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. (2) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan Anggota dari setiap wilayah pemilihan. (3) Jumlah wilayah pemilihan disesuaikan dengan jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 27

(1) Setiap Anggota di setiap wilayah pemilihan berhak dipilih menjadi Peserta RUA. (2) Penentuan Anggota di setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data domisili terakhir yang tercatat pada sistem Usaha Bersama. (3) Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki pengalaman organisasi; d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah; e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. (4) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku serta yang memiliki nilai tunai; b. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; c. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; dan d. tidak menjadi Peserta RUA untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya. (5) Dalam hal Anggota merupakan perorangan yang memiliki polis lebih dari 1 (satu), perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan. (6) Dalam hal Anggota merupakan pengurus yang mewakili badan hukum, lembaga, perkumpulan, atau kelompok, perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan peserta.

Pasal 28

(1) Pemilihan Peserta RUA dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir. (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Komisaris Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan. (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir. (5) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir pada saat pengesahan Peserta RUA. (6) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (7) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur: a. akademisi di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan; dan b. profesional di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan. (8) Unsur akademisi dan profesional dalam anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki komposisi yang berimbang.

Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalitas. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada: a. Dewan Komisaris Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau b. Direksi Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (3) Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan hasil kerja pemilihan Peserta RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terpilihnya calon nama Peserta RUA. (4) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. proses pelaksanaan pemilihan Peserta RUA dari awal pelaksanaan sampai dengan terpilih calon nama Peserta RUA; dan b. daftar nama 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan bertugas untuk melakukan penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan. (2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk sekretariat. (3) Panitia Pemilihan MENETAPKAN urutan 5 (lima) orang calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: a. kemampuan dan kecakapan dalam mewakili kepentingan Anggota; b. jangka waktu menjadi Anggota; dan c. jumlah nilai tunai yang dimiliki. (4) Penetapan 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Panitia Pemilihan dibentuk. (5) Panitia Pemilihan menyampaikan 5 (lima) orang calon Peserta RUA terpilih beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan kepada Direksi Usaha Bersama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon Peserta RUA. (6) Pemilihan Peserta RUA dilakukan berdasarkan tata cara pemilihan Peserta RUA yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB 4

Pemilihan Peserta RUA

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemilihan Peserta RUA dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama. (2) Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir. (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Komisaris Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan. (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir. (5) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir pada saat pengesahan Peserta RUA. (6) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (7) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur: a. akademisi di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan; dan b. profesional di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan. (8) Unsur akademisi dan profesional dalam anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki komposisi yang berimbang.

Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalitas. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada: a. Dewan Komisaris Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau b. Direksi Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (3) Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan hasil kerja pemilihan Peserta RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terpilihnya calon nama Peserta RUA. (4) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. proses pelaksanaan pemilihan Peserta RUA dari awal pelaksanaan sampai dengan terpilih calon nama Peserta RUA; dan b. daftar nama 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan bertugas untuk melakukan penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan. (2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk sekretariat. (3) Panitia Pemilihan MENETAPKAN urutan 5 (lima) orang calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: a. kemampuan dan kecakapan dalam mewakili kepentingan Anggota; b. jangka waktu menjadi Anggota; dan c. jumlah nilai tunai yang dimiliki. (4) Penetapan 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Panitia Pemilihan dibentuk. (5) Panitia Pemilihan menyampaikan 5 (lima) orang calon Peserta RUA terpilih beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan kepada Direksi Usaha Bersama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon Peserta RUA. (6) Pemilihan Peserta RUA dilakukan berdasarkan tata cara pemilihan Peserta RUA yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2023 tentang TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB Ketujuh