Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENG...

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Penghargaan Paritrana adalah penghormatan kepada Pimpinan LPSK yang akan purna tugas dan/atau Pegawai di Lingkungan LPSK yang telah memenuhi kriteria dalam peraturan Lembaga ini. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pimpinan LPSK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK yang membidangi urusan tertentu sesuai dengan keputusan Ketua LPSK. 4. Pegawai di Lingkungan LPSK adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan LPSK yang diangkat dalam suatu jabatan atau yang bekerja berdasarkan perikatan dengan pejabat yang berwenang. 5. Panitia Penghargaan Paritrana adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua LPSK untuk memberikan penilaian Penghargaan Paritrana.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan LPSK dapat diberikan Penghargaan Paritrana berdasarkan keputusan Ketua LPSK. (2) Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis penghargaan. -- 3 --

Pasal 3

Koreksi

Pemberian Penghargaan Paritrana dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. nondiskriminasi, yaitu terdapatnya perlakuan yang sama bagi seluruh Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan LPSK dalam kesempatan memperoleh penghargaan, terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya; c. objektivitas, yaitu terdapatnya pengambilan keputusan dalam memberikan penghargaan yang didasari dengan sikap jujur dan adil dengan menilai data dan fakta, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan; dan d. keterbukaan, yaitu dalam pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan, serta membuka ruang kepada semua pihak yang berwenang terkait informasi pemberian penghargaan di lingkungan LPSK.

Pasal 4

Koreksi

Jenis Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. kencana anunga; b. kencana satya; c. salaka satya; d. ariti satya; e. kencana karya; f. salaka karya; dan g. ariti karya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghargaan Paritrana kencana anunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pimpinan yang telah atau akan purna tugas, yang dibuktikan dengan surat keputusan PRESIDEN yang berisi tentang pengangkatan, dan/atau pemberhentian yang bersangkutan menjadi Pimpinan. (2) Ketentuan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila: a. purna tugas bukan karena pemberhentian yang diakibatkan karena yang bersangkutan telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; dan b. purna tugas bukan karena pemberhentian karena -- 4 -- bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; (3) Penghargaan Paritrana kencana anunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. pin; dan c. piagam.

Pasal 6

(1) Penghargaan Paritrana kencana satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang: a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; dan b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. (2) Penghargaan Paritrana kencana satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. pin; dan/atau c. piagam. (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai lainnya.

Pasal 7

(1) Penghargaan Paritrana salaka satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang: a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 15 (lima belas) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; dan b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. (2) Penghargaan Paritrana salaka satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. pin; dan/atau c. piagam. -- 5 -- (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai lainnya.

Pasal 8

(1) Penghargaan Paritrana ariti satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang: a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; dan b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. (2) Penghargaan Paritrana ariti satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. pin; dan/atau c. piagam. (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai lainnya.

Pasal 9

(1) Penghargaan Paritrana kencana karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang: a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; b. memiliki kontribusi serta prestasi dalam pengembangan lembaga dan/atau Perlindungan Saksi dan Korban yang dibuktikan dengan portofolio capaian prestasi yang disertai dengan dokumen pendukung; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. -- 6 -- (2) Penghargaan Paritrana kencana karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. pin; dan/atau c. piagam. (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai lainnya.

Pasal 10

(1) Penghargaan Paritrana salaka karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang: a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; b. memiliki kontribusi serta prestasi dalam pengembangan lembaga dan/atau perlindungan saksi dan korban yang dibuktikan dengan portofolio capaian prestasi yang disertai dengan dokumen pendukung; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. (2) Penghargaan Paritrana salaka karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. pin; dan/atau c. piagam. (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai lainnya.

Pasal 11

(1) Penghargaan Paritrana ariti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang: a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani -- 7 -- urusan di bidang kepegawaian; b. memiliki kontribusi serta prestasi dalam pengembangan lembaga dan/atau perlindungan saksi dan korban yang dibuktikan dengan portofolio capaian prestasi yang disertai dengan dokumen pendukung; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. (2) Penghargaan Paritrana ariti karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. pin; dan/atau c. piagam. (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan pegawai lainnya.

Pasal 12

Penghargaan Paritrana diberikan kepada penerima penghargaan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 13

Pemberian Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didahului dengan perencanaan dan diumumkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 14

(1) Terhadap pemberian Penghargaan Paritrana kepada Pimpinan, diusulkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. (2) Terhadap pemberian Penghargaan Paritrana kepada Pegawai di Lingkungan LPSK, diusulkan oleh atasan langsung atau pegawai yang bersangkutan dengan menyampaikan formulir pengusulan yang disediakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian. (3) Dalam hal pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh atasan langsung, pengusulan disertai dengan surat rekomendasi. (4) Penyampaian usulan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumuman rencana pemberian Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat -- 8 -- (1). (5) Unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap, unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lama sebelum ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 15

Terhadap usulan yang telah memenuhi dan melengkapi dokumen persyaratan, unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyerahkan berkas usulan kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK untuk mendapatkan penilaian dan rekomendasi pemberian Penghargaan Paritrana.

Pasal 16

Koreksi

(1) Untuk melakukan penilaian dan penentuan pegawai yang diusulkan menerima Penghargaan Paritrana, Ketua LPSK membentuk Panitia Penghargaan Paritrana. (2) Pembentukan Panitia Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua LPSK.

Pasal 17

Koreksi

(1) Panitia Penghargaan Paritrana beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang. (2) Panitia Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Pimpinan; b. pejabat struktural dan/atau tenaga ahli; dan c. perwakilan pegawai dari Korps Pegawai Republik INDONESIA dan/atau ikatan pegawai LPSK. (3) Panitia Penghargaan Paritrana dibantu oleh sekretariat yang melekat pada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 18

Panitia Penghargaan Paritrana memiliki tugas sebagai berikut: a. menentukan metode penilaian yang digunakan; b. melakukan penilaian dan penentuan terhadap usulan pegawai yang berhak menerima penghargaan; c. menyiapkan rekomendasi daftar penerima Penghargaan Paritrana; d. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Ketua LPSK; dan/atau e. melakukan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan penentuan penerima -- 9 -- Penghargaan Paritrana.

Pasal 19

Koreksi

(1) Panitia Penghargaan Paritrana melakukan penilaian dengan cara: a. pemeriksaan dokumen persyaratan; b. penelusuran rekam jejak pegawai; dan c. klarifikasi pada pihak yang terkait. (2) Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penghargaan Paritrana juga dapat melakukan wawancara kepada pegawai yang diusulkan menerima penghargaan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panitia Penghargaan Paritrana melakukan penentuan calon penerima Penghargaan Paritrana. (2) Panitia Penghargaan Paritrana menyampaikan rekomendasi calon penerima Penghargaan Paritrana kepada Ketua LPSK.

Pasal 21

(1) Terhadap rekomendasi daftar calon penerima Penghargaan Paritrana yang disampaikan oleh Panitia Penghargaan Paritrana, Ketua LPSK MENETAPKAN penerima Penghargaan Paritrana melalui Keputusan Ketua LPSK. (2) Keputusan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian untuk dilakukan penyiapan pemberian Penghargaan Paritrana.

Pasal 22

Penilaian dan penyampaian rekomendasi oleh Panitia Penghargaan Paritrana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Panitia Penghargaan Paritrana ditetapkan.

Pasal 23

Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria penilaian Penghargaan Paritrana dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 24

Koreksi

(1) Pemberian Penghargaan Paritrana kepada pegawai -- 10 -- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan dalam acara penyerahan penghargaan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang keprotokolan. (2) Penyelenggaraan penyerahan Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat peringatan hari ulang tahun LPSK atau acara lain yang ditentukan berdasarkan persetujuan Ketua LPSK. (3) Unit kerja yang menangani urusan di bidang keprotokolan menyiapkan bentuk penghargaan yang akan diterima oleh penerima penghargaan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh LPSK. (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. upacara bendera; b. peringatan hari ulang tahun LPSK; c. upacara pelantikan; dan d. acara lain yang diselenggarakan LPSK yang berskala nasional atau internasional.

Pasal 26

Koreksi

Dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Paritrana dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran LPSK pada tahun berjalan.

Pasal 27

Koreksi

Pegawai yang menerima Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diusulkan untuk menerima penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Koreksi

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 11 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023 KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. HASTO ATMOJO SUROYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28