PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 4. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. 5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. 6. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Saksi dan/atau Korban untuk mendampinginya selama proses permohonan perlindungan untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban dan/atau Saksi. 7. Pimpinan LPSK adalah 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK yang membidangi urusan tertentu sesuai dengan keputusan Ketua LPSK. 8. Petugas LPSK adalah pejabat atau pegawai LPSK yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan penerimaan dan/atau penelaahan permohonan perlindungan. 9. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis, serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. 11. Penelaahan adalah serangkaian kegiatan, tindakan yang dilakukan oleh petugas LPSK guna pengumpulan keterangan, informasi, data, dokumen, fakta dan analisis untuk menyimpulkan kelayakan permohonan Perlindungan. 12. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan yang selanjutnya disingkat SPDPP adalah surat yang dikeluarkan oleh LPSK kepada Pemohon sebagai tindaklanjut atas permohonan Perlindungan yang disampaikan. 13. Investigasi adalah serangkaian kegiatan, tindakan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan atas suatu permohonan terkait sifat pentingnya keterangan, tingkat ancaman yang membahayakan, hasil analisis tim medis atau psikolog, dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan. 14. Perlindungan Darurat adalah perlindungan yang diberikan sesaat setelah permohonan diajukan yang ditetapkan dengan keputusan LPSK atau perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme sesaat setelah peristiwa. 15. Keputusan LPSK adalah segala putusan yang ditetapkan oleh Pimpinan LPSK yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak. 16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

Koreksi

(1) LPSK dapat memberikan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibuat secara tertulis, ditanda tangani dan/atau diajukan oleh Pemohon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Saksi; b. Korban; c. pelapor; d. Saksi pelaku; atau e. ahli. (3) Dalam hal Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Perlindungan dapat diajukan oleh: a. Keluarga; b. Pendamping dan/atau kuasa hukum; c. aparat penegak hukum; d. pejabat atau instansi terkait yang berwenang; atau e. pengampu jika permohonan Perlindungan diajukan untuk anak.

Pasal 6

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama lengkap Pemohon; b. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik; c. alamat domisili; d. uraian peristiwa tindak pidana yang dialami, ancaman yang diperoleh Pemohon, dan apakah peristiwa telah dilaporkan/ditangani aparat penegak hukum; dan/atau e. informasi lainnya yang berkaitan dengan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua LPSK.

Pasal 7

(1) Permohonan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat disampaikan secara: a. langsung; atau b. tidak langsung. (2) Permohonan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemohon datang langsung ke kantor LPSK. (3) Permohonan yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan melalui: a. jasa pengiriman; b. faksimili; c. surat elektronik; d. laman resmi LPSK; atau e. aplikasi telepon selular.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan Perlindungan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dilakukan oleh: a. perempuan, ibu hamil, dan/atau ibu menyusui; b. anak; c. penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus); d. kondisi fisik rentan; dan/atau e. lanjut usia; LPSK dapat memberikan perlakuan khusus. (2) Perlakuan khusus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyediaan sarana; b. penyediaan prasarana; dan/atau c. memfasilitasi pengajuan permohonan.

Pasal 9

Untuk dapat memperoleh Perlindungan, Pemohon harus memenuhi persyaratan: a. formil; dan b. materiel.

BAB Kedua

Tata cara Permohonan Pelindungan

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibuat secara tertulis, ditanda tangani dan/atau diajukan oleh Pemohon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Saksi; b. Korban; c. pelapor; d. Saksi pelaku; atau e. ahli. (3) Dalam hal Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Perlindungan dapat diajukan oleh: a. Keluarga; b. Pendamping dan/atau kuasa hukum; c. aparat penegak hukum; d. pejabat atau instansi terkait yang berwenang; atau e. pengampu jika permohonan Perlindungan diajukan untuk anak.

Pasal 6

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama lengkap Pemohon; b. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik; c. alamat domisili; d. uraian peristiwa tindak pidana yang dialami, ancaman yang diperoleh Pemohon, dan apakah peristiwa telah dilaporkan/ditangani aparat penegak hukum; dan/atau e. informasi lainnya yang berkaitan dengan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua LPSK.

Pasal 7

(1) Permohonan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat disampaikan secara: a. langsung; atau b. tidak langsung. (2) Permohonan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemohon datang langsung ke kantor LPSK. (3) Permohonan yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan melalui: a. jasa pengiriman; b. faksimili; c. surat elektronik; d. laman resmi LPSK; atau e. aplikasi telepon selular.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan Perlindungan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dilakukan oleh: a. perempuan, ibu hamil, dan/atau ibu menyusui; b. anak; c. penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus); d. kondisi fisik rentan; dan/atau e. lanjut usia; LPSK dapat memberikan perlakuan khusus. (2) Perlakuan khusus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyediaan sarana; b. penyediaan prasarana; dan/atau c. memfasilitasi pengajuan permohonan.

BAB 1

Persyaratan Formil

Pasal 10

Koreksi

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi: a. surat permohonan tertulis; b. fotokopi identitas atau kartu Keluarga; c. asli surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau Pendamping; d. surat izin dari orang tua atau wali, jika permohonan terkait Perlindungan untuk anak dan permohonan tidak diajukan oleh orang tua atau wali; e. surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menerangkan status Saksi, Korban, pelapor, Saksi pelaku, atau ahli dalam kasus tindak pidana; f. surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang; dan g. kronologi uraian peristiwa tindak pidana. (2) Dalam hal alamat tempat tinggal berbeda dengan domisili Pemohon, persyaratan fotokopi identitas atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan surat keterangan atau informasi tentang domisili Pemohon.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Perlindungan diajukan oleh Keluarga, selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 permohonan harus dilengkapi dengan melampirkan fotokopi kartu Keluarga atau dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan Keluarga dengan Pemohon.

Pasal 12

(1) Persyaratan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa dokumen atau informasi Pemohon sebagai: a. Saksi dan/atau Korban; b. Saksi pelaku; dan/atau c. pelapor dan ahli. (2) Dokumen atau informasi Pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menunjukkan: a. sifat pentingnya keterangan Pemohon; b. tingkat ancaman yang membahayakan Pemohon; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Pemohon; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Pemohon. (3) Dokumen atau informasi Pemohon sebagai Saksi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menunjukkan: a. tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK; b. sifat pentingnya keterangan Pemohon; c. Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap. (4) Dokumen atau informasi Pemohon sebagai sebagai pelapor dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menunjukkan: a. sifat pentingnya keterangan Pemohon; dan/atau b. tingkat ancaman yang membahayakan Pemohon.

Pasal 13

(1) Dokumen atau informasi hasil analisis tim medis atau psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berlaku bagi Pemohon yang mengajukan permohonan Bantuan. (2) Dokumen atau informasi hasil analisis tim medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa: a. surat keterangan yang menerangkan kondisi medis Pemohon; dan/atau b. surat keterangan yang menerangkan kondisi psikologis Pemohon. (3) LPSK dapat memfasilitasi dokumen atau informasi yang menunjukan hasil analisis tim medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persetujuan Pimpinan LPSK yang membidangi urusan penelaahan permohonan.

BAB 2

Persyaratan Materiel

Pasal 12

Koreksi

(1) Persyaratan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa dokumen atau informasi Pemohon sebagai: a. Saksi dan/atau Korban; b. Saksi pelaku; dan/atau c. pelapor dan ahli. (2) Dokumen atau informasi Pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menunjukkan: a. sifat pentingnya keterangan Pemohon; b. tingkat ancaman yang membahayakan Pemohon; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Pemohon; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Pemohon. (3) Dokumen atau informasi Pemohon sebagai Saksi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menunjukkan: a. tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK; b. sifat pentingnya keterangan Pemohon; c. Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap. (4) Dokumen atau informasi Pemohon sebagai sebagai pelapor dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menunjukkan: a. sifat pentingnya keterangan Pemohon; dan/atau b. tingkat ancaman yang membahayakan Pemohon.

Pasal 13

(1) Dokumen atau informasi hasil analisis tim medis atau psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berlaku bagi Pemohon yang mengajukan permohonan Bantuan. (2) Dokumen atau informasi hasil analisis tim medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa: a. surat keterangan yang menerangkan kondisi medis Pemohon; dan/atau b. surat keterangan yang menerangkan kondisi psikologis Pemohon. (3) LPSK dapat memfasilitasi dokumen atau informasi yang menunjukan hasil analisis tim medis dan/atau psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persetujuan Pimpinan LPSK yang membidangi urusan penelaahan permohonan.

BAB III

PENELAAHAN PERMOHONAN

Pasal 14

Koreksi

(1) LPSK memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima. (2) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, LPSK dapat memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi permohonan.

Pasal 15

Koreksi

Dalam hal Pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, permohonan diteruskan pada rapat paripurna Pimpinan LPSK untuk memperoleh keputusan.

Pasal 16

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 permohonan dinyatakan lengkap, LPSK dapat menerbitkan SPDPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat formil permohonan dinyatakan lengkap. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk: a. memastikan kelayakan Pemohon dalam memperoleh Perlindungan; dan/atau b. menentukan bentuk Perlindungan. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SPDPP diterbitkan. (4) Dalam hal diperlukan, jangka waktu penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Pimpinan LPSK.

Pasal 17

(1) Penelaahan permohonan terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan untuk mengetahui: a. sifat penting keterangan yang disampaikan Pemohon; b. bentuk dan tingkat ancaman yang membahayakan Pemohon; c. kondisi medis dan psikologis Pemohon; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Pemohon. e. tindak pidana yang menjadi perkara pemohon. (2) Penelaahan permohonan terhadap Saksi Pelaku dilakukan untuk mengetahui: a. tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK; b. sifat pentingnya keterangan Pemohon; c. Pemohon bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d. kesediaan Pemohon untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam pengungkapan perkara dan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya; dan e. bentuk dan tingkat ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Pemohon atau Keluarganya. (3) Penelaahan permohonan terhadap pelapor dan ahli dilakukan untuk mengetahui: a. sifat penting keterangan yang disampaikan Pemohon; dan b. bentuk dan tingkat ancaman yang dihadapi Pemohon.

Pasal 18

Dalam melakukan penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Petugas LPSK dapat melakukan investigasi dan/atau Asesmen.

Pasal 19

Dalam melakukan penelaahan permohonan Bantuan medis dan/atau psikologis, LPSK dapat melibatkan tim medis dan/atau psikologis.

BAB Kedua

Pemeriksaan Persyaratan Materiel Permohonan

Pasal 16

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 permohonan dinyatakan lengkap, LPSK dapat menerbitkan SPDPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat formil permohonan dinyatakan lengkap. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk: a. memastikan kelayakan Pemohon dalam memperoleh Perlindungan; dan/atau b. menentukan bentuk Perlindungan. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SPDPP diterbitkan. (4) Dalam hal diperlukan, jangka waktu penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Pimpinan LPSK.

Pasal 17

(1) Penelaahan permohonan terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan untuk mengetahui: a. sifat penting keterangan yang disampaikan Pemohon; b. bentuk dan tingkat ancaman yang membahayakan Pemohon; c. kondisi medis dan psikologis Pemohon; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Pemohon. e. tindak pidana yang menjadi perkara pemohon. (2) Penelaahan permohonan terhadap Saksi Pelaku dilakukan untuk mengetahui: a. tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK; b. sifat pentingnya keterangan Pemohon; c. Pemohon bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d. kesediaan Pemohon untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam pengungkapan perkara dan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya; dan e. bentuk dan tingkat ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Pemohon atau Keluarganya. (3) Penelaahan permohonan terhadap pelapor dan ahli dilakukan untuk mengetahui: a. sifat penting keterangan yang disampaikan Pemohon; dan b. bentuk dan tingkat ancaman yang dihadapi Pemohon.

Pasal 18

Dalam melakukan penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Petugas LPSK dapat melakukan investigasi dan/atau Asesmen.

Pasal 19

Dalam melakukan penelaahan permohonan Bantuan medis dan/atau psikologis, LPSK dapat melibatkan tim medis dan/atau psikologis.

BAB V

PERLINDUNGAN DARURAT

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam hal tertentu, LPSK dapat memberikan Perlindungan Darurat kepada Saksi dan/atau Korban termasuk Keluarganya. (2) Perlindungan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan Pimpinan LPSK.

Pasal 22

Koreksi

Pemberian Perlindungan Darurat kepada Pemohon dan/atau Keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan pertimbangan: a. adanya ancaman atau potensi ancaman nyata yang sangat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa Pemohon atau Keluarganya; b. kebutuhan proses penegakan hukum terkait keterangan Pemohon; dan/atau c. Pemohon memerlukan tindakan medis dan/atau psikologis dengan segera.

Pasal 23

(1) Dalam keadaan darurat LPSK dapat memberikan Perlindungan kepada anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban tindak pidana tanpa memerlukan izin orang tua atau wali. (2) Izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal: a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b. orang tua atau wali patut diduga menghalang- halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. (3) Perlindungan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban LPSK untuk meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 24

(1) Perlindungan Darurat dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan LPSK. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan paling sedikit 2 (dua) orang Pimpinan LPSK.

Pasal 25

(1) Pemberian Perlindungan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Pimpinan LPSK. (2) Perlindungan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan. (3) Jangka waktu Perlindungan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna Pimpinan LPSK. (4) Dalam hal jangka waktu Perlindungan Darurat atau perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir, tindak lanjut layanan Perlindungan diberikan berdasarkan keputusan rapat paripurna Pimpinan LPSK.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28