PERBAN

Peraturan Badan Nomor 25 Tahun 2022 tentang PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET

PERBAN Nomor 25 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset adalah program belajar untuk meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil dan sumber daya manusia lainnya melalui pendidikan formal berbasis riset. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Sumber Daya Manusia Lainnya adalah sumber daya manusia yang bukan berasal dari aparatur sipil negara yang melaksanakan kolaborasi riset dengan unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. 4. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pembimbing Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk memberikan pendampingan bimbingan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang berasal dari aparatur sipil negara Badan Riset dan Inovasi Nasional. 6. Badan Riset dan lnovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. 7. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Deputi adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Direktorat Manajemen Talenta yang selanjutnya disebut Direktorat adalah unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen talenta. 9. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional di lingkungan BRIN.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Koreksi

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kesesuaian bidang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diajukan peserta dengan Unit Kerja; atau b. keberlangsungan tersedianya topik Riset selama peserta menjalankan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Pasal 4

Koreksi

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset terdiri atas: a. PNS; dan b. Sumber Daya Manusia Lainnya.

Pasal 5

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi jenjang magister atau jenjang doktor; b. memiliki kualifikasi pendidikan pada jenjang sarjana atau jenjang magister yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri kecuali bagi yang langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya; c. mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja; d. mendapatkan pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping; e. bersedia berkomitmen menjalani masa studi sesuai jenjang; dan f. tidak sedang menerima beasiswa atau tugas belajar dari lembaga atau instansi lain dalam periode yang sama.

Pasal 6

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pangkat minimal III/a; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 7

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bagi Sumber Daya Manusia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. direkomendasikan dari Kepala Unit Kerja tempat Sumber Daya Manusia Lainnya yang melaksanakan kolaborasi Riset di lingkungan BRIN; dan b. tidak dalam status tersangka kasus hukum.

Pasal 8

Bagi calon peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang pada saat diusulkan telah menempuh pendidikan pascasarjana paling banyak berada pada semester ke-2 (dua) untuk jenjang magister maupun jenjang doktor, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 juga harus melampirkan transkrip akademik.

Pasal 9

Seluruh keluaran yang dihasilkan selama melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset berafiliasi dengan BRIN.

Pasal 10

Pembimbing Pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendidikan doktor; b. memiliki publikasi dengan H-Indeks minimal 3 (tiga); c. merupakan aparatur sipil negara BRIN; d. memiliki kesesuaian bidang kepakaran dengan peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset; dan e. menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Pembimbing Pendamping yang disetujui oleh perguruan tinggi.

Pasal 11

(1) Program studi Pascasarjana pelaksana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang memenuhi persyaratan. (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyelenggarakan program studi pascasarjana dengan kurikulum yang memungkinkan pembelajaran dilakukan berbasis Riset; dan b. memiliki perjanjian kerja sama dengan BRIN dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset. (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyelenggarakan program studi pascasarjana dengan kurikulum yang memungkinkan pembelajaran dilakukan berbasis Riset; dan b. memiliki kerja sama dengan BRIN dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

BAB Kedua

Persyaratan Peserta

Pasal 4

Koreksi

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset terdiri atas: a. PNS; dan b. Sumber Daya Manusia Lainnya.

Pasal 5

Koreksi

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi jenjang magister atau jenjang doktor; b. memiliki kualifikasi pendidikan pada jenjang sarjana atau jenjang magister yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri kecuali bagi yang langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya; c. mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja; d. mendapatkan pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping; e. bersedia berkomitmen menjalani masa studi sesuai jenjang; dan f. tidak sedang menerima beasiswa atau tugas belajar dari lembaga atau instansi lain dalam periode yang sama.

Pasal 6

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pangkat minimal III/a; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 7

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bagi Sumber Daya Manusia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. direkomendasikan dari Kepala Unit Kerja tempat Sumber Daya Manusia Lainnya yang melaksanakan kolaborasi Riset di lingkungan BRIN; dan b. tidak dalam status tersangka kasus hukum.

Pasal 8

Bagi calon peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang pada saat diusulkan telah menempuh pendidikan pascasarjana paling banyak berada pada semester ke-2 (dua) untuk jenjang magister maupun jenjang doktor, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 juga harus melampirkan transkrip akademik.

Pasal 9

Seluruh keluaran yang dihasilkan selama melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset berafiliasi dengan BRIN.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

Koreksi

Pendanaan selama melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk pemberian bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset. (2) Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. uang kuliah; dan b. bantuan Riset. (3) Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada awal tahun masa perkuliahan. (4) Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan masa studi dibayarkan pada setiap awal semester perpanjangan masa perkuliahan.

Pasal 23

Selain mendapatkan bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dapat juga diberikan bantuan program untuk: a. uji potensi akademik; dan/atau b. biaya pendaftaran keikutsertaan konferensi internasional yang menghasilkan output publikasi ilmiah.

Pasal 24

Selain mendapatkan bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diselenggarakan pada perguruan tinggi luar negeri dapat juga diberikan bantuan program untuk: a. tiket pesawat; dan/atau b. ujian kemampuan berbahasa inggris.

Pasal 25

Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan berdasarkan hasil reviu pengajuan usulan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 26

Dalam hal Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, pendanaan dilakukan oleh peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Peraturan Badan Nomor 25 Tahun 2022 tentang PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30