PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22-8-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE PERIZINAN

PERBAN Nomor 22-8-pbi-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN PEMROSESAN PERIZINAN

Pasal 7

(1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan Pemohon kepada Bank INDONESIA melalui FO Perizinan. (2) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank INDONESIA. (3) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara nirkertas melalui aplikasi layanan Bank INDONESIA. (4) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemohon memperoleh Hak Akses dari Bank INDONESIA.

Pasal 8

(1) Dalam memproses permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bank INDONESIA melakukan penelitian: a. kelengkapan; b. kebenaran administratif; dan c. kebenaran substantif, atas dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon. (2) Bank INDONESIA melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap permohonan perizinan dan dokumen persyaratan pada saat permohonan perizinan dan dokumen persyaratan diterima. (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar secara administratif, Bank INDONESIA melakukan proses penelitian kebenaran substantif sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA mengenai perizinan terkait. (4) Berdasarkan hasil penelitian kebenaran substantif, Bank INDONESIA melakukan proses pemberian persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA mengenai perizinan terkait. (5) Dalam hal dokumen persyaratan belum lengkap dan benar secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank INDONESIA meminta Pemohon untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen persyaratan.

Pasal 9

(1) Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menolak permohonan perizinan. (3) Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sejak penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian permohonan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

(1) Pemohon harus menyimpan dokumen persyaratan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank INDONESIA. (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Bank INDONESIA dapat meminta Pemohon menyampaikan dan/atau menunjukkan asli dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

Dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bank INDONESIA dapat meminta dokumen tambahan.

Pasal 12

Pemohon harus memastikan keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

Pasal 13

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Persetujuan atau penolakan untuk permohonan perizinan melalui aplikasi perizinan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank INDONESIA. (3) Persetujuan atau penolakan untuk permohonan perizinan melalui aplikasi layanan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan melalui surat kepada Pemohon. (4) Dalam hal permohonan perizinan ditolak oleh Bank INDONESIA, pengajuan kembali permohonan perizinan mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA mengenai perizinan terkait.

Pasal 14

Dokumen persyaratan dalam permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan persyaratan serta tata cara pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA mengenai perizinan terkait.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian permohonan dan pemrosesan perizinan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.