KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KEPPRES Nomor 127 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Komisi Pemeriksa, adalah lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (2) Komisi Pemeriksa dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN selaku Kepala Negara.

Pasal 2

BAB II

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 9

Koreksi

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.

Pasal 10

Koreksi

(1) Organisasi Komisi Pemeriksa terdiri dari : a. Pimpinan; b. Sub Komisi. (2) Pimpinan teriri dari : a. Seorang Ketua Komisi Pemeriksa; b. 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa. (3) Sub Komisi terdiri dari para Anggota Komisi Pemeriksa yang dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa yang bertindak sebagai Ketua Sub Komisi. (4) Pembagian Anggota SUb Komisi didasarkan atas keahliannya dan bekerja secara kolegial.

Pasal 11

Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas : a. mewakili Komisi Pemeriksa dalam hubungannya dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah; b. MENETAPKAN kebijakan umum mengenai pelaksanaan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara; c. membina kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara; d. meningkatkan kemampuan Komisi Pemeriksa agar lebih profesional, berdaya guna, dan berhasil guna; e. MENETAPKAN dan mengumumkan hasil pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; f. menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi baik intern sub Komisi maupun antar Sub Komisi baik diminta maupun tidak diminta; g. mewakili Komisi Pemeriksa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12

(1) Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa. (3) Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai koordinator Ketua Sub Komisi.

Pasal 13

Wakil Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugas Sub Komisi; b. MENETAPKAN kebijakan teknis operasional pelaksanaan bidang tugas Sub Komisi; c. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang tugas opreasional pemeriksaan bidang tugas Sub Komisi; d. melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa. (2) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

Pasal 15

Sub Komisi merupakan unsur pelaksana operasional Komisi Pemeriksa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa.

Pasal 16

Sub Komisi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Sub Komisi terdiri dari : a. Sub Komisi Eksekutif; b. Sub Komisi Legislatif; c. Sub Komisi Yudikatif; d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 18

(1) Sub Komisi Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang eksekutif meliputi pemerintahan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Agung, Tentara Nasional INDONESIA, dan Bank INDONESIA; (2) Sub Komisi Legislatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggaraan Negara di bidang legislatif meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabbupaten/Kota. (3) Sub Komisi Yudikatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Kejaksaan Republik INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 19

Komisi Pemeriksa berkedudukan di ibu kota negara Republik INDONESIA.

Pasal 20

Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik INDONESIA.

Pasal 21

(1) Untuk membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah, dibentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Komisi Pemeriksa di daerah bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

Pasal 22

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa terdiri dari : a. Sekretariat Jenderal; b. Biro Perencanaan; c. Biro Data; d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; e. Biro Umum; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan selaku Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap calon Anggota Komisi Pemeriksa harus membuat pernyataan tentang : a. bersedian dicalonkan menjadi ANggota Komisi Pemeriksa untuk dan atas nama pribadi dan tidak untuk atas nama organisasi masyarakat, Lembaga sosial masyarakat, partai politik, maupun pemerintah; b. bersedia diaudit harta kekayaan oleh Akuntan Publik dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; c. bersedia bekerja secara penuh waktu untuk Komisi Pemeriksa; d. bersedia bekerja sesuai dengan Tata Tertib Kerja Komisi Pemeriksa; e. bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 24

Masa jabatan Anggota Komisi Pemeriksa selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

(1) Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Anggota Komisi Pemeriksa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 26

(1) Dalam hal Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diiri dengan anggota pengganti antar waktu. (2) Anggota pengganti antar waktu diambil dari calon Anggota Komisi Pemeriksa yang terdaftar dalam dafatar nama calon Anggota Komisi Pemeriksa yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 27

Pengangkatan anggota pengganti antar waktu ditetapkan oleh PRESIDEN setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 28

Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa di daerah berlaku ketentuan mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.

Pasal 29

(1) Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Komisi Pemeriksa. (2) Untuk pertama kali, Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan aparatur negara.

Pasal 30

(1) Kepala Biro dan jabatan-jabatan di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa. (2) Pejabat jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

Koreksi

Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada PRESIDEN, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 34

Koreksi

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Komisi Pemeriksa dilakukan oleh PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan independensi atau kemandirian Komisi Pemeriksa. (3) PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara : a. meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan; b. meminta laporan insidentil dalam hasil tertentu; c. melakukan rapat kerja. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a disampaikan kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan tahun anggaran. (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b disusun, baik atas permintaan PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat maupun atas inisiatif Komisi Pemeriksa. (6) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. (7) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemeriksa.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Komisi Pemeriksa maupun dalam hubungan dan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pasal 36

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemeriksa dapat meminta bajtuan tenaga ahli lainnya.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa serta dalam rangka menunjang hubungan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pasal 38

Pejabat jabatan fungsional secara operasional diperbantukan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemeriksa serta secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa.

Pasal 39

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 42

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

BAB Ketujuh

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

BAB Keenam