PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

PERMEN Nomor 9 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1654) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 4 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 9 dan angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 40

Correction

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. tingkat nasional yaitu Menteri, menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait. (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut: a. Menteri, menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan termasuk program pemberdayaan sosial atau program lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 1A

Article 2

Article 5

Article 17

Article 18

Article 19

Article 19A

Article 20

Article 20A

Article 20B

Article 20C

Article 20D

Article 20E

Article 20F

Article 20G

Article 20H

Article 21

Article 22

Article 22A

Article 36

Article 38

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 43A

Article II