PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Article 2

Pengesahan Perkumpulan dilakukan Menteri.

Article 3

Pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan.

Article 4

(1) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pengajuan pemakaian nama melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Formulir pengajuan pemakaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon; b. nama Perkumpulan; c. deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang penggunaan nama dan tujuan pendirian Perkumpulan; dan d. tempat kedudukan Perkumpulan. (4) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Article 5

(1) Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan: a. menggunakan huruf latin; b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata; c. tidak menggunakan nama yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan baik secara penulisan, bunyi ucapan, maupun konseptual dengan nama Perkumpulan, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum lain yang terdaftar; d. tidak menggunakan tanda baca dan simbol; e. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama Perkumpulan; f. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perkumpulan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perkumpulan; g. penggunaan kata “asosiasi”, “ikatan”, “persatuan”, “perhimpunan” atau sebutan lain yang mempunyai persamaan makna atau sinonim dengan kata Perkumpulan, dapat digunakan sepanjang bukan sebagai kata pembeda dari nama Perkumpulan yang telah terdaftar; dan h. bukan merupakan badan hukum atau organisasi yang tidak memerlukan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri. (2) Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sepanjang memiliki nilai sejarah, adat istiadat, budaya, dan/atau keagamaan. (3) Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 6

Dalam hal tertentu, pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengunggah pertimbangan dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak terkait.

Article 7

Selain mengisi formulir pengajuan pemakaian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemohon harus mengisi kolom yang menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Article 8

(1) Pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengajuan pemakaian nama disampaikan. (2) Hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak.

Article 9

(1) Dalam hal pengajuan pemakaian nama Perkumpulan: a. tidak mencantumkan deskripsi yang memuat uraian mengenai latar belakang penggunaan nama dan tujuan pendirian Perkumpulan; dan/atau b. tidak mengunggah surat rekomendasi atau pernyataan tidak keberatan atas pemakaian nama dari instansi atau pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. (2) Pemohon harus mengunggah surat rekomendasi atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dikembalikan. (3) Dalam hal Pemohon tidak mengunggah rekomendasi atau pernyataan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan ditolak dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

Article 10

(1) Dalam hal hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan dinyatakan ditolak dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik. (2) Dalam hal hasil verifikasi pengajuan pemakaian nama Perkumpulan telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan dinyatakan disetujui dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nomor pengajuan nama; b. nama Perkumpulan yang telah disetujui; dan c. kode pembayaran. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.

Article 11

(1) Nama Perkumpulan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan. (2) Dalam hal nama Perkumpulan yang telah mendapatkan pemberitahuan persetujuan tidak digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinyatakan kadaluarsa dan dapat mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kembali.

Article 12

(1) Pemohon yang telah mendapatkan pemberitahuan persetujuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengajukan permohonan pengesahan Perkumpulan. (2) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Pemohon yang mengajukan Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi: a. salinan akta pendirian Perkumpulan yang memuat anggaran dasar Perkumpulan; b. surat keterangan domisili atau surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; c. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lainnya; d. sumber pendanaan Perkumpulan; e. program kerja Perkumpulan; f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; g. notula rapat pendirian Perkumpulan; dan h. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya.

Article 13

(1) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara elektronik dengan mengisi formulir pendirian melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta pendirian Perkumpulan ditandatangani. (3) Formulir pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama notaris, nomor akta, dan tanggal akta; b. kedudukan Perkumpulan; c. domisili Perkumpulan; d. rapat anggota atau sebutan lainnya; e. pengurus dan pengawas Perkumpulan; f. maksud dan tujuan meliputi: 1. asas, tujuan dan fungsi; 2. hak dan kewajiban anggota; 3. pengelola keuangan; 4. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan 5. pembubaran organisasi; dan g. pemilik manfaat. (4) Selain mengisi formulir pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah salinan akta pendirian Perkumpulan dan mengisi kolom pernyataan yang menyatakan bahwa: a. dokumen pendirian Perkumpulan telah lengkap; dan b. dokumen yang disampaikan adalah benar. (5) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Article 14

(1) Permohonan pengesahan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan pengesahan Perkumpulan disampaikan. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengesahan badan hukum dapat disetujui atau ditolak.

Article 15

(1) Dalam hal permohonan pengesahan badan hukum disetujui, Menteri menerbitkan keputusan mengenai pengesahan Perkumpulan secara elektronik. (2) Pemohon melakukan pencetakan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan secara mandiri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum”.

Article 16

Menteri berwenang mencabut keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan jika dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

Article 17

(1) Perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan perubahan anggaran dasar Perkumpulan. (2) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri. (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Perkumpulan; b. kegiatan Perkumpulan; c. organ Perkumpulan; d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan. (4) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perkumpulan.

Article 18

Perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang diputuskan di luar rapat anggota atau sebutan lainnya harus dinyatakan dalam akta notaris.

Article 19

(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi: a. akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan; b. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain; c. notula rapat anggota atau sebutan lain; d. nomor pokok wajib pajak; e. bukti laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan jika telah wajib menyampaikan; f. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan g. surat pernyataan tidak dalam sengketa. (3) Dalam hal perubahan anggaran dasar Perkumpulan terkait kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, harus melengkapi surat keterangan domisili Perkumpulan dari kepala desa, lurah, camat atau sebutan lainnya. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya.

Article 20

(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara elektronik dengan cara mengisi formulir perubahan anggaran dasar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar ditandatangani. (3) Formulir perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (4) Selain mengisi formulir perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah salinan akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan dan mengisi kolom pernyataan bahwa: a. dokumen perubahan anggaran dasar Perkumpulan telah lengkap; dan b. dokumen yang disampaikan adalah benar. (5) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Article 21

Dalam hal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan terdapat perubahan nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan diajukan setelah Pemohon mengajukan pemakaian nama Perkumpulan dan mendapat persetujuan pemakaian nama Perkumpulan.

Article 22

(1) Menteri menerbitkan keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan secara elektronik. (2) Pemohon melakukan pencetakan keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan secara mandiri. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum”.

Article 23

Menteri berwenang mencabut Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan jika dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Article 24

(1) Berakhirnya status badan hukum Perkumpulan dimohonkan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik dengan cara mengisi formulir berakhirnya status badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Pemohon yang mengajukan permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi: a. notula rapat anggota tentang pembubaran Perkumpulan yang disetujui oleh anggota berdasarkan kuorum yang ditentukan oleh anggaran dasar; b. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain; c. daftar hadir peserta rapat anggota Perkumpulan dengan agenda rapat pembubaran Perkumpulan; d. akta tentang pembubaran Perkumpulan; e. pengumuman pembubaran pada media massa yang berbahasa INDONESIA paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditunjuknya likuidator; f. pengumuman hasil likuidasi pada media massa yang berbahasa INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir; dan g. salinan putusan pengadilan niaga jika Perkumpulan dibubarkan karena dinyatakan pailit. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya. (5) Selain mengisi formulir berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus: a. mengunggah akta pembubaran Perkumpulan atau akta pernyataan kurator jika pembubaran Perkumpulan karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga; dan b. mengisi kolom pernyataan yang menyatakan bahwa: 1. dokumen permohonan persetujuan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan telah lengkap; dan 2. dokumen yang disampaikan adalah benar.

Article 25

(1) Dalam hal permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri menerbitkan keputusan mengenai berakhirnya status badan hukum Perkumpulan. (2) Keputusan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penghapusan data Perkumpulan dari daftar Perkumpulan pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Article 26

Permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.