PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERDA Nomor 4 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Satuan Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis. 7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur. 8. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenterarn, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 9. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. 10.0rang adalah orang perseorangan. 11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 12. Tugas pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Daerab Provinsi kepada Kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 13. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tu gas penyelenggaraan keten teraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 14. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 16. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik INDONESIA atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 17. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA. BAB 11 MAKSUD, TUJUAN, PR!NSIP DAN RUANO LINGKUP

BAB 10

Tertib Kesehatan

Article 18

Correction

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular; b. menjaga lingkungan sehat; c. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi; d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional; e. mempunyai izin dari instansi terkait dalam melakukan tindakan medis; f. menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular pada tempat hiburan; g. melindungi orang lain dari paparan asap rokok.

Article 19

Correction

(1) Oalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya; b. menyusun dokumen penawaran; c. menyerahkan jaminan penawaran; dan d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib: a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami; c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran; d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat; g. MENETAPKAN penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; 1. menunjukkan bukti kemampuan membayar; J. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan. (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB 11

Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Article 19

Correction

(1) Oalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya; b. menyusun dokumen penawaran; c. menyerahkan jaminan penawaran; dan d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib: a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami; c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran; d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat; g. MENETAPKAN penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; 1. menunjukkan bukti kemampuan membayar; J. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan. (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Article 20

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib: a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus; c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; e. melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 5

Article 6

Article 7

Article 33

Article 34

Article 35

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

BAB Ketiga

Article 5

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

BAB Keempat

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 10

Article 11

BAB 3

Article 11

Article 12

BAB 4

Article 12

Article 13

BAB 5

Article 13

Article 14

BAB 6

Article 14

Article 15

BAB 7

Article 15

Article 16

BAB 8

Article 16

Article 17

BAB 9

Article 17

Article 18

BAB 10

Article 18

Article 19

BAB 11

Article 19

Article 20

BAB 12

Article 20

Article 21

BAB 13

Article 21

Article 23

BAB 14

Article 23

BAB 15

Article 25

BAB 16

Article 25

Article 26

BAB 17

Article 26

Article 27

BAB 18

Article 27

BAB 19

BAB 20

Article 30

BAB 21

Article 30

Article 31