PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 3

Correction

(1) Lanjut Usia berhak dan berkewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial; i. partisipasi politik; j. berkebudayaan; dan k. administrasi kependudukan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 (3) Kewajiban Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya; b. mengamalkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada lingkungannya; dan c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Article 4

(1) Setiap Lanjut Usia mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Setiap Lanjut Usia mempunyai kewajiban untuk: a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya; b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III

PERENCANAAN

Article 5

Correction

(1) Gubernur menyusun rencana aksi daerah kelanjutusiaan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana aksi daerah kelanjutusiaan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (3) Rencana aksi daerah kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat: a. Perangkat Daerah penanggung jawab; b. program; c. kegiatan; d. rincian output; e. indikator capaian; f. target; dan g. Perangkat Daerah dan/atau lembaga/instansi pendukung. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Article 6

(1) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. (2) Dalam penyusunan rencana aksi daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melibatkan para pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Article 7

(1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan. (2) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah.

Article 8

(1) Penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. (2) Dalam penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB 1

Umum

Article 9

Correction

(1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap berdaya dan terpeliharanya taraf Kesejahteraan Lanjut Usia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. pencegahan disfungsi sosial; b. pelindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. pengembangan sosial; dan e. rehabilitasi sosial.

Article 10

(1) Pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah keterbatasan Lanjut Usia dalam menjalankan Keberfungsian Sosialnya. (2) Upaya pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; b. penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia; c. pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia; d. penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia; e. pemberian dorongan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan internalisasi penghormatan dan perlindungan hak Lanjut Usia; dan f. pemenuhan hak untuk partisipasi politik.

Article 11

(1) Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada kesehatan fisik dan mental. (2) Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Article 12

(1) Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk: a. pembangunan klinik kesehatan khusus Lanjut Usia; b. peningkatan layanan kesehatan khusus Lanjut Usia pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan c. fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 d. Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Article 13

(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi: a. bimbingan beragama; b. pendidikan dan pelatihan keagamaan; c. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia; dan d. pengembangan bimbingan beragama untuk Lanjut Usia melalui sarana peribadatan, yang ada di griya/panti, pondok pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya. (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan dan mental spiritual pada Perangkat Daerah; dan b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Article 14

(1) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain melalui penyediaan terminal ramah Lanjut Usia. (2) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Article 15

(1) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pilar-pilar sosial dan lembaga pendidikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi. (2) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Article 16

(1) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui: a. pelatihan wawasan kebangsaan; dan b. fasilitasi akses kemudahan Lanjut Usia dalam pelaksanaan pemilihan umum. (2) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan umum.

BAB 2

Pencegahan Disfungsi Sosial

Article 10

Correction

(1) Pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah keterbatasan Lanjut Usia dalam menjalankan Keberfungsian Sosialnya. (2) Upaya pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; b. penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia; c. pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia; d. penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia; e. pemberian dorongan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan internalisasi penghormatan dan perlindungan hak Lanjut Usia; dan f. pemenuhan hak untuk partisipasi politik.

Article 11

(1) Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada kesehatan fisik dan mental. (2) Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Article 12

(1) Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk: a. pembangunan klinik kesehatan khusus Lanjut Usia; b. peningkatan layanan kesehatan khusus Lanjut Usia pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan c. fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 d. Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Article 13

(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi: a. bimbingan beragama; b. pendidikan dan pelatihan keagamaan; c. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia; dan d. pengembangan bimbingan beragama untuk Lanjut Usia melalui sarana peribadatan, yang ada di griya/panti, pondok pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya. (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan dan mental spiritual pada Perangkat Daerah; dan b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Article 14

(1) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain melalui penyediaan terminal ramah Lanjut Usia. (2) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Article 15

(1) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pilar-pilar sosial dan lembaga pendidikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi. (2) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Article 16

(1) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui: a. pelatihan wawasan kebangsaan; dan b. fasilitasi akses kemudahan Lanjut Usia dalam pelaksanaan pemilihan umum. (2) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan umum.

Article 17

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Lanjut Usia dalam menjalankan Keberfungsian Sosialnya. (2) Upaya pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok; b. penyediaan griya/panti Lanjut Usia; c. fasilitasi layanan bantuan hukum; dan d. fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan.

Article 18

(1) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk: a. bantuan sosial; dan b. hibah. (2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333

Article 19

(1) Pelaksanaan penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. (2) Dalam penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang.

Article 20

(1) Fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

Article 21

(1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk bantuan iuran jaminan sosial kesehatan. (2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB 3

Pelindungan Sosial

Article 17

Correction

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Lanjut Usia dalam menjalankan Keberfungsian Sosialnya. (2) Upaya pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok; b. penyediaan griya/panti Lanjut Usia; c. fasilitasi layanan bantuan hukum; dan d. fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan.

Article 18

Correction

(1) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk: a. bantuan sosial; dan b. hibah. (2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333

Article 19

(1) Pelaksanaan penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. (2) Dalam penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang.

Article 20

(1) Fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

Article 21

(1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk bantuan iuran jaminan sosial kesehatan. (2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 22

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu Lanjut Usia berdaya sehingga dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (2) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan; b. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia; dan c. peningkatan kapasitas keterampilan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333

Article 23

(1) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain dilaksanakan melalui: a. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pendidikan; b. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan seni dan budaya; dan c. pemberdayaan Lanjut Usia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman. (2) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Article 24

(1) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, antara lain dilaksanakan dalam bentuk: a. fasilitasi akses kesempatan kerja; b. fasilitasi akses permodalan; dan c. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan/atau tempat usaha. (2) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan; f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Article 25

(1) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan keterampilan; b. workshop, seminar, dan bimbingan teknis; dan c. pendampingan kewirausahaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 (2) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan; f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB 4

Pemberdayaan Sosial

Article 22

Correction

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu Lanjut Usia berdaya sehingga dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (2) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan; b. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia; dan c. peningkatan kapasitas keterampilan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333

Article 23

(1) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain dilaksanakan melalui: a. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pendidikan; b. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan seni dan budaya; dan c. pemberdayaan Lanjut Usia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman. (2) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Article 24

(1) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, antara lain dilaksanakan dalam bentuk: a. fasilitasi akses kesempatan kerja; b. fasilitasi akses permodalan; dan c. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan/atau tempat usaha. (2) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan; f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Article 25

(1) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan keterampilan; b. workshop, seminar, dan bimbingan teknis; dan c. pendampingan kewirausahaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333 (2) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan; f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Article 26

(1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu Lanjut Usia yang sudah berfungsi dengan baik. (2) Upaya pengembangan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia; b. fasilitasi pembentukan komunitas Lanjut Usia dalam rangka membangun interaksi sosial Lanjut Usia; dan c. fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia. (3) Penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. (4) Fasilitasi pembentukan komunitas dan fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Article 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya pengembangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333

BAB 5

Pengembangan Sosial

Article 26

Correction

(1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu Lanjut Usia yang sudah berfungsi dengan baik. (2) Upaya pengembangan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia; b. fasilitasi pembentukan komunitas Lanjut Usia dalam rangka membangun interaksi sosial Lanjut Usia; dan c. fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia. (3) Penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. (4) Fasilitasi pembentukan komunitas dan fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Article 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya pengembangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0B55DF3333 0B55DF3333

Article 28

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang Lanjut Usia mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya pemulihan dan pengembangan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia. (3) Upaya pemulihan dan pengembangan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk: a. motivasi dan asesmen psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental dan spiritual serta keagamaan; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. bantuan dan asistensi sosial; h. bimbingan resosialisasi; i. bimbingan lanjut; dan/atau j. rujukan. (4) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Article 29

(1) Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial untuk melaksanakan tugas di lapangan dalam upaya pencegahan disfungsi sosial, pelindungan sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia. (2) Pengangkatan tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek proporsional dan efisiensi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB IV

BAB Kesatu

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 3

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 4

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 5

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 6

Article 28

Article 29

BAB V

Article 30

BAB VI

Article 31

BAB VII

Article 32

Article 33

BAB Kesatu

Article 32

BAB Kedua