PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATDJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

PERDA Nomor 2 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB VI

PERMODALAN DAN SAHAM

Article 10

(1) Modal dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah). (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan komposisi 100% (seratus persen) dipegang oleh Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan/atau penyertaan modal Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah dan/atau pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS. (4) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan guna memberikan tenggang waktu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk konsultasi dan konsolidasi internal sebelum pengambilan keputusan dalam RUPS. (5) Perubahan modal dasar diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan April tahun 2020 sebesar 31,85% (tiga puluh satu koma delapan puluh lima persen) dengan nominal Rp23.888.933.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kekurangan modal disetor akan dipenuhi selama 7 (tujuh) tahun kedepan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan (4) Penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan analisis investasi oleh pemerintah daerah sesuai Rencana Bisnis PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda). (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membiayai pengembangan usaha dan/atau investasi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Article 12

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) adalah saham atas nama. (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham diputuskan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

Article 14

(1) RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda). (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda). (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS. (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai wakil pemegang saham dalam RUPS.

Article 16

(1) Direksi mempunyai tugas menjalankan, mengurus, dan mengelola PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sesuai maksud dan tujuan pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) (2) Direksi mempunyai wewenang: a. mengurus kekayaan perusahaan; b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku; c. MENETAPKAN susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris; d. mewakili PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan; e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan f. MENETAPKAN biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Article 17

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Article 18

(1) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, sesuai persyaratan yang ditentukan. (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Article 19

(1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit1 (satu) orang Direktur. (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan: a. kompetensi; b. integritas; dan c. reputasi keuangan. (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; dan c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat. (4) Anggota Direksi dilarang: a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan c. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan, serta usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), dan memberi nasehat dan pertimbangan kepada Direksi. (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang: a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS; c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengeloaan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

Article 21

(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS. (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Article 22

(1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Article 23

(1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: a. kompetensi; b. integritas; dan c. reputasi keuangan. (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan. (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang: a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan c. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR atau Bank Umum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Direksi

Article 16

(1) Direksi mempunyai tugas menjalankan, mengurus, dan mengelola PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sesuai maksud dan tujuan pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) (2) Direksi mempunyai wewenang: a. mengurus kekayaan perusahaan; b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku; c. MENETAPKAN susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris; d. mewakili PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan; e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan f. MENETAPKAN biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Article 17

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Article 18

(1) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, sesuai persyaratan yang ditentukan. (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Article 19

(1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit1 (satu) orang Direktur. (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan: a. kompetensi; b. integritas; dan c. reputasi keuangan. (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; dan c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat. (4) Anggota Direksi dilarang: a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan c. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Dewan Komisaris

Article 20

(1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan, serta usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), dan memberi nasehat dan pertimbangan kepada Direksi. (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang: a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS; c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengeloaan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

Article 21

(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS. (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Article 22

(1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Article 23

(1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: a. kompetensi; b. integritas; dan c. reputasi keuangan. (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan. (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang: a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan c. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR atau Bank Umum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.