Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
17. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
21. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
31. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
34. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
35. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
36. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
37. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
39. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
40. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan Menimbang muatan kendaraan angkutan.
41. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
43. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan Orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
44. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
45. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
46. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan
5.000.000 (lima juta) Orang per tahun.
47. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
48. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
49. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi - Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
50. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan – Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
52. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
53. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
54. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
55. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
57. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
58. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
59. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
60. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
63. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
66. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
70. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
71. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
73. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
74. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
75. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
76. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
77. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
78. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
79. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
80. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
81. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
82. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
83. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.
84. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
85. Kawasan Lindung Geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
86. Kawasan Keunikan Proses Geologi adalah kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
87. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
88. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
89. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
90. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
91. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
92. Kawasan Perikanan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
93. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
94. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
95. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
96. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
97. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
98. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa terdiri atas pangkalan militer atau kesatrian; daerah latihan militer; Instalasi militer; daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; objek vital nasional yang bersifat strategis; kepentingan pertahanan udara; kawasan industri sistem pertahanan; aset-aset pertahanan lainnya; Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; dan Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
99. Kawasan Strategis adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
100. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan atau pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang Wilayah Kabupaten.
101. Ketentuan umum zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.
102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
103. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
105. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
106. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
107. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
108. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
109. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/ danau/ embung/ waduk, mata air, dan pipa/ kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
110. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
111. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
112. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
113. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
114. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
115. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
116. Masyarakat adalah Orang, perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
117. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
118. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
(1) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman yang terpadu sebagai PKN, PKL, dan Pusat Pelayanan Kawasan secara berhierarki dalam menunjang pengembangan Wilayah Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan sistem pusat permukiman pendukung di Kabupaten sebagai bagian yang terintegrasi dengan pengembangan PKN dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gerbangkertosusila;
b. mengembangkan PKL sebagai pusat pertumbuhan Wilayah bagian barat dan selatan Kabupaten Sidoarjo; dan
c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan yang mampu melayani kecamatan masing-masing sekaligus mendorong fungsi kawasan yang terpadu dalam mendorong pertumbuhan Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
d. mengembangkan pusat kegiatan secara fungsional yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendorong pengembangan Wilayah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.
(2) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemerataan sistem jaringan prasarana wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, interkoneksi sistem antar Kawasan perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
a. meningkatkan aksesibilitas di Wilayah Kabupaten dan Wilayah sekitarnya dengan pengoptimalan fungsi jaringan jalan eksisting serta pengembangan jaringan jalan baru;
b. meningkatkan pelayanan jaringan energi dan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan;
c. meningkatkan jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi di seluruh Wilayah Kabupaten;
d. optimalisasi sistem jaringan sumber daya air untuk penyediaan sumber air baku bagi pertanian, tambak, serta pengembangan sistem pengendalian banjir;
e. peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih, pengoptimalan layanan penyediaan air bersih, dan identifikasi sumber air baku alternatif;
f. mengembangkan sarana prasarana pengelolaan limbah dan limbah B3;
g. mengoptimalkan pengelolaan, pelayanan dan pemanfaatan persampahan;
h. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
i. mengembangkan jaringan drainase pada Kawasan Perkotaan.
(3) Untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
a. perlindungan dan pelestarian terhadap Badan Air;
b. deliniasi dan perlindungan kawasan keunikan proses geologi, serta pencegahan terhadap pertambahan luas areal Lumpur Sidoarjo;
c. pelestarian serta pemantapan fungsi dan nilai manfaat pada Kawasan Cagar Budaya;
d. pelestarian terhadap kawasan konservasi mangrove; dan
e. pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Kawasan Perkotaan, meliputi:
1) mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat di Kawasan Perkotaan;
2) intensifikasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ada; dan 3) mengoptimalkan lahan-lahan potensial sebagai Ruang Terbuka Hijau.
(4) Untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang mendukung pemantapan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, industri dan manajemen logistik, perikanan dan pertanian sesuai dengan daya dukung daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
a. penetapan dan perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta merevitalisasi jaringan irigasi teknis guna mendukung ketahanan pangan;
b. pengembangan potensi kawasan perikanan melalui peningkatan produktivitas komoditas perikanan budi daya;
c. optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri eksisting, serta lokalisasi kegiatan industri dan pergudangan yang didukung pengembangan infrastruktur terpadu yang memadai;
d. pengembangan potensi wisata alam dan buatan guna mendorong terbentuknya kawasan destinasi atau daerah tujuan wisata;
e. pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan menunjang pengembangan metropolitan Gerbangkertosusila;
f. pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dan pengentasan permukiman kumuh;
g. pengembangan Kawasan Transportasi sebagai simpul regional dan internasional, serta mendukung fungsinya sebagai kawasan berorientasi transit/transit oriented development (TOD);
h. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
(5) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:
a. mengembangkan infrastruktur pendukung dalam upaya perbaikan lingkungan;
b. menciptakan iklim mikro kawasan yang berkelanjutan;
c. MENETAPKAN Kawasan Rawan Bencana melalui sistem zonasi Kawasan Rawan Bencana;
d. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana;
e. peningkatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
f. pemberdayaan Masyarakat tanggap bencana;
g. penanggulangan bencana melalui kearifan lokal dan berbasis Masyarakat.
(6) Untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan Kawasan Budi Daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
(7) Untuk melaksanakan kebijakan meningkatkan sinergi Pemanfaatan Ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi:
a. pengembangan potensi perikanan melalui peningkatan dan pemberdayaan SDM, kemudahan dan fasilitasi modal usaha kelautan dan perikanan, serta hilirisasi produk hasil perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
b. pengembangan pusat kegiatan dan kutub pertumbuhan baru melalui sektor industri dan pergudangan, serta manajemen logistik yang didukung infrastruktur wilayah dan/atau regional yang terpadu dan memadai.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, tersebar di:
1. Kecamatan Balongbendo; dan
2. Kecamatan Sidoarjo;
b. jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan, tersebar di:
1. Kecamatan Balongbendo;
2. Kecamatan Buduran;
3. Kecamatan Candi;
4. Kecamatan Gedangan;
5. Kecamatan Jabon;
6. Kecamatan Krembung;
7. Kecamatan Krian;
8. Kecamatan Porong;
9. Kecamatan Prambon;
10. Kecamatan Sidoarjo;
11. Kecamatan Sukodono;
12. Kecamatan Taman;
13. Kecamatan Tanggulangin;
14. Kecamatan Tarik; dan
15. Kecamatan Waru;
c. jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen, tersebar di:
1. Kecamatan Balongbendo;
2. Kecamatan Buduran;
3. Kecamatan Candi;
4. Kecamatan Gedangan;
5. Kecamatan Jabon;
6. Kecamatan Krian;
7. Kecamatan Porong;
8. Kecamatan Prambon;
9. Kecamatan Sedati;
10. Kecamatan Sidoarjo;
11. Kecamatan Sukodono;
12. Kecamatan Taman;
13. Kecamatan Tanggulangin;
14. Kecamatan Tarik;
15. Kecamatan Waru; dan
16. Kecamatan Wonoayu.
(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. PLTU terdapat di Kecamatan Tarik; dan
2. Pembangkit listrik lainnya tersebar di:
a) Kecamatan Krembung;
b) Kecamatan Prambon; dan c) Kecamatan Jabon;
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
1. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:
a) SUTET, meliputi:
1) SUTET Grati-Krian, melalui Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Wonoayu;
2) SUTET Paiton – Kediri melalui Kecamatan Porong;
3) SUTET Grati-Surabaya Selatan, melalui Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi,
Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Waru;
4) SUTET Krian-Waru, melalui Kecamatan Taman;
b) SUTT, meliputi:
1) SUTT Babadan - Driyorejo + Surabaya Barat, melalui Kecamatan Krian, Kecamatan Sukodono, dan Kecamatan Taman;
2) SUTT Darmogrande – Waru melalui Kecamatan Taman;
3) SUTT INC T.06 - Belongbendo – Sekarputih, melalui Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Krian;
4) SUTT PLTU Gresik – Waru melalui Kecamatan Taman;
5) SUTT Porong – Buduran, melalui Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Sidoarjo;
dan Kecamatan Tanggulangin;
6) SUTT Sawahan – Waru melalui Kecamatan Taman;
7) SUTT Sekarputih – Ajinomoto melalui Kecamatan Tarik;
8) SUTT Sekarputih - Belongbendo - INC T.06, melalui Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Tarik;
9) SUTT Sekarputih – Tjiwikimia melalui Kecamatan Tarik;
10) SUTT Tarik – Bangun melalui Kecamatan Tarik;
11) SUTT Tarik – Sekarputih melalui Kecamatan Tarik;
12) SUTT Tarik + Driyorejo - Miwon, melalui Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Tarik;
13) SUTT Waru – Buduran, melalui Kecamatan Gedangan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Waru;
14) SUTT Waru - Buduran – MPN melalui Kecamatan Buduran;
15) SUTT Waru – Ispatindo melalui Kecamatan Taman;
16) SUTT Waru – Karangpilang melalui Kecamatan Taman;
17) SUTT Waru - MPION - Buduran, melalui Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Taman;
18) SUTT Waru – Rungkut, melalui Kecamatan Taman, dan Kecamatan Waru;
19) SUTT Waru + Buduran – MPN, melalui Kecamatan Buduran, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Waru;
20) SUTT dan SKTT Wonoayu-Babadan, melalui Kecamatan Sukodono, dan Kecamatan Wonoayu;
21) SUTT Driyorejo Inc. (Krian-Driyorejo) melalui Kecamatan Krian;
22) SKTT Sedati – Buduran melalui Kecamatan Buduran dan Kecamatan Sedati; dan 23) SKTT Waru – Karangpilang melalui Kecamatan Taman;
2. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
a) SUTM, tersebar di:
1) Kecamatan Balongbendo;
2) Kecamatan Buduran;
3) Kecamatan Candi;
4) Kecamatan Gedangan;
5) Kecamatan Jabon;
6) Kecamatan Krembung;
7) Kecamatan Krian;
8) Kecamatan Porong;
9) Kecamatan Prambon;
10) Kecamatan Sedati;
11) Kecamatan Sidoarjo;
12) Kecamatan Sukodono;
13) Kecamatan Taman;
14) Kecamatan Tanggulangin;
15) Kecamatan Tarik;
16) Kecamatan Tulangan;
17) Kecamatan Waru; dan 18) Kecamatan Wonoayu.
b) SKTM, meliputi:
1) SKTM Sedati-Buduran, melalui Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Sedati;
2) SKTM Waru-Karangpilang melalui Kecamatan Taman;
3. Gardu Listrik, meliputi:
a) Gardu Induk (GI) Balongbendo di Kecamatan Balongbendo;
b) Gas Insulated Substation (GIS) Buduran di Kecamatan Buduran;
c) GI. Buduran di Kecamatan Buduran;
d) GI. Maspion di Kecamatan Gedangan;
e) GI. KIS di Kecamatan Jabon;
f) GI. Porong di KecamatanPorong;
g) GI. Sedati (120 MVA No.1 dan 2) di Kecamatan Sedati;
h) GI. Babadan di Kecamatan Sukodono;
i) GI. Waru di Kecamatan Taman;
j) GI. Ispatindo di Kecamatan Taman;
k) GI. PT Jatim Taman Steel di Kecamatan Taman;
l) GI. Sidoarjo di Kecamatan Tanggulangin;
m) GI. Sidoarjo 2 di Kecamatan Tanggulangin;
n) GI. Tjiwi Kertas di Kecamatan Tarik;
o) GI. Tarik di Kecamatan Tarik;
p) GI. Sidoarjo II/ Sukodono/ Tulangan di Kecamatan Tulangan;
q) GI. PT Hani Jaya Steel di Kecamatan Waru; dan r) GI. Wonoayu di Kecamatan Wonoayu.
(4) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.