PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

PERDA Nomor 6 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 10. Unsur Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Staf adalah pelaksana administrasi umum di Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 11. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari warga masyarakat setempat. 12. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon Perangkat Desa dari bakal calon Perangkat Desa. 13. Instansi adalah satuan/unit kerja pemerintah atau swasta yang bertugas sesuai dengan fungsinya. 14. Mutasi Perangkat Desa adalah perpindahan jabatan perangkat desa pada lingkungan pemerintah desa setempat dalam tingkat jabatan yang sama. 15. Hari adalah hari kerja.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Article 6

Correction

(1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan. (2) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa. (3) Pengalokasian besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 7

Perangkat Desa wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

Article 8

Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan/ atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan; m. terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama; n. melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma; o. bertempat tinggal di luar desa; p. bertempat tinggal di luar Dusun bagi Kepala Dusun

Article 9

(1) Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi adminitratif kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Article 10

Correction

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; c. mampu mengoperasikan komputer; dan d. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama.

Article 11

Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas: a. Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan domisili bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT dan RW setempat; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; d. fotokopi Ijazah dari tingkat dasar sampai tingkat terakhir minimal sekolah menegah atas atau sederajat yang dilegalisir pejabat yang berwenang; e. fotokopi akte kelahiran / surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; g. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan; h. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Article 19

(1) Pembinaan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bupati. (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina. (3) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 20

(1) Pengawasan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa di wilayahnya dilaksanakan oleh Camat setempat. (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Pengawas. (3) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Article 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Article 10

Correction

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; c. mampu mengoperasikan komputer; dan d. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama.

Article 11

Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas: a. Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan domisili bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT dan RW setempat; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; d. fotokopi Ijazah dari tingkat dasar sampai tingkat terakhir minimal sekolah menegah atas atau sederajat yang dilegalisir pejabat yang berwenang; e. fotokopi akte kelahiran / surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; g. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan; h. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

BAB Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Article 12

Correction

(1) Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati. (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Article 13

Correction

(1) Untuk melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan. (2) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 14

(1) Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui ujian. (2) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan adalah yang: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan b. mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian.

Article 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Article 16

(1) Perangkat Desa yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan calon Sekretaris Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa. (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpilih lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan, Perangkat Desa yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan lamanya sejak tanggal pengangkatan sebagai Sekretaris Desa.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 1

Penjaringan dan Penyaringan

Article 12

Correction

(1) Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati. (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Article 13

Correction

(1) Untuk melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan. (2) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 14

(1) Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui ujian. (2) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan adalah yang: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan b. mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian.

Article 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Article 16

(1) Perangkat Desa yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan calon Sekretaris Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa. (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpilih lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan, Perangkat Desa yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan lamanya sejak tanggal pengangkatan sebagai Sekretaris Desa.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 18

(1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang dikonsultasikan dan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat. (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat. (3) Rekomendasi tertulis yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali calon Perangkat Desa. (6) Dalam menerbitkan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus disertai alasan-alasan. (7) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dengan mengabaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan. (8) Camat melaporkan pembatalan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati dengan tembusan kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengawasan pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Keempat

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 1

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 2

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 22

Article 23

BAB Kedua

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

BAB VIII

Article 27

BAB IX

Article 28

BAB X

Article 29

Article 30

Article 31

BAB XI

Article 32

Article 33