PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

PERDA Nomor 7 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan (1) Pemberian insentif dapat berbentuk: a. pengurangan,

Article 21

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai den~:111 kriteria program nasional dan/ atau Daerah sebagaimana dimfCsud dalam Pasal 5 huruf n diberlakukan kepada investasi y g kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

Article 20

.. - . dimaksud lebih lanjut Pemberian

Article 27

(1) Dalam rangka Pemberian Insentif sebagaiman dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati mengatur ketentuan mengenai klasifikasi dan bata Insentif dengan memperhatikan: a. kemampuan keuangan Daerah; b. jumlah dan jenis kriteria yang Modal; c. besaran insentif; dan/ atau d. jangka waktu Pemberian Insentif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi an batasan Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud p da ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan b tuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) hJruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kaji dan/ atau studi kelayakan.

Article 26

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam 1asal 22 ayat (2) huruf c diarahkan kepada: a. kawasan yang menjadi prioritas pengemban an ekonomi Daerah; dan b. sesuai dengan peruntukannya berdasarkan encana tata ruang dan wilayah. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundan -undangan.

Article 25

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 a at (2) huruf b, antara lain: a. jaringan listrik; b. jalan; c. transportasi; d. jaringan telekomunikasi; dan/ atau e. jaringan air bersih.

Article 24

a. potensi ekonomi Daerah; b. rencana tata ruang wilayah; dan/atau c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah. (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal. (2) Masyarakat dan/ atau Penanam Modal sebagaim a dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara te ulis kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggar urusan dibidang perizinan.

Article 31

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUJDAHAN BERINVESTASI (1) Pemberian lnsentif diberikan kepada masyara

Article 30

Article 29

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau 1 bih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dal

Article 22

kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daer (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e · aksanakan melalui PD yang membidangi perizinan sls ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemrosesan perizinan pada PD yang membid · perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksu kan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang mur , prosedur secara tepat dan cepat yang dapat didukung sist m informasi dalam jaringan.

Article 28

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mem~unyai tugas sebagai berikut: / a. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan elengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melaksanakan penilaian terhadap masing-ma ing kriteria secara terukur; c. menggunakan matrik penilaian untuk menentuk bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan berin f stasi; d. MENETAPKAN urutan masyarakat dan/ ataul Pn am Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi; e. MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif yang diberikan; f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untui ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan berinve tasi; dan g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi.

Article 33

(2) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan pro es verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian sentif dan kemudahan berinvestasi. (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedo an dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada a at (3) dapat terdiri dari: a. unsur Pemerintah Daerah; b. unsur organisasi pelaku usaha; dan c. unsur akademisi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim diatur dengan Peraturan Bupati. (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk verifikasi terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; c. lingkup usaha; d. kinerja manajemen; dan/ atau e. perkembangan usaha.

Article 32

Kewajiban masyarakat dan/atau Penanam Modal an~a lain: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang ,aik; b. melaksanakan TJSL perusahaan; i

Article 38

Penerima insentif dan kemudahan berinvestasi berh a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian dan kemudahan berinvestasi; b. mendapatkan insentif dan kemudahan berinv stasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, elaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanam modal di Daerah; dan d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap p rkembangan penerimaan insentif dan kemudahan berinvestasi.

Article 37

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian ebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan menggunakar ... metode dan pembobotan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembobotan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturanrupati. BABV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAW

Article 36

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilai Pemberian lnsentif dan kemudahan berinvestasi didasarkan I ada: a. jenis usaha; dan b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada aya (1) dan ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif dan urutan yang akan mendapat insentif dan kemud an.

Article 35