UU

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang PANAS BUMI

UU Nomor 27 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. 2. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja. 4. Eksplorasi … 4. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi. 5. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi. 6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi. 7. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi. 8. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi. 9. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP. 10. Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi INDONESIA adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen INDONESIA. 11. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja. 12. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi. 13. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya. 14. Pemanfaatan ... 14. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri. 15. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri. 16. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas PRESIDEN dan para menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

BAB VI

KEGIATAN OPERASIONAL DAN PENGUSAHAAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Kegiatan operasional Panas Bumi meliputi: a. Survei ... a. Survei Pendahuluan; b. Eksplorasi; c. Studi Kelayakan; d. Eksploitasi; dan e. Pemanfaatan. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Pemerintah dapat menugasi pihak lain untuk melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah. (5) Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Badan Usaha. (6) Pemanfaatan Langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan energi Panas Bumi diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (7) Pemanfaatan tidak langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 11

(1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi: a. Eksplorasi; b. Studi Kelayakan; dan c. Eksploitasi. (2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu atau dalam satu kesatuan atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara terpisah. (3) Pengusahaan ... (3) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Usaha harus mengikuti kaidah-kaidah keteknikan, kemampuan keuangan dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Pasal 13

(1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP Panas Bumi tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar. (2) Badan Usaha wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai luas Wilayah Kerja yang dapat dipertahankan pada tahap Eksploitasi dan perubahan Luas Wilayah IUP pada setiap tahapan Usaha Pertambangan Panas Bumi diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 14

(1) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan. (2) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Bagian ...

Pasal 15

Pemanfaatan Mineral Ikutan yang terkandung dalam Panas Bumi dapat dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi INDONESIA. (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. (3) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di : a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya; c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya; e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pasal 17 ...

Pasal 17

(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara, atau kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 18

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila: a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

(1) Dalam hal pemegang IUP telah diberi Wilayah Kerja, terhadap bidang- bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut. (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, bagian-bagian tanah yang belum digunakan untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Pasal 20 ...

Pasal 20

Penyelesaian penggunaan tanah hak dan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 21

Koreksi

(1) IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama penyelenggara; b. jenis usaha yang diberikan; c. jangka waktu berlakunya izin; d. hak dan kewajiban pemegang izin usaha; e. Wilayah Kerja; dan f. tahap pengembalian Wilayah Kerja. (3) Setiap IUP yang telah diberikan wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). (4) IUP dapat dialihkan kepada Badan Usaha afiliasi dengan persetujuan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 22

(1) Jangka waktu IUP terdiri atas: a. jangka waktu Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun; b. jangka waktu Studi Kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir; c. jangka … c. jangka waktu Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang. (2) Pemegang IUP dapat mengajukan perpanjangan waktu izin Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin Eksploitasi berakhir. (3) Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan Eksploitasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir, pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

Pasal 23

IUP berakhir karena: a. habis masa berlakunya; b. dikembalikan; c. dibatalkan; atau d. dicabut.

Pasal 24

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing disertai alasan yang jelas. (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 25

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP: a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam IUP; atau b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG ini. (2) Sebelum … (2) Sebelum melaksanakan pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 6 (enam) bulan pada pemegang IUP untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 27

(1) Dalam hal IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing MENETAPKAN persetujuan pengakhiran IUP setelah pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi; e. melakukan ... e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan-nya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi; atau h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghenti-kan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang PANAS BUMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

BAB XIII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB XIV

Pasal 41

Pasal 42