PP

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

PP Nomor 61 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGELOLAAN ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN

Pasal 7

(1) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melakukan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. (2) Setelah dilakukan pengumpulan dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasil Limbah Radioaktif wajib: a. mengirim kembali ke negara asal; atau b. menyerahkan kepada BATAN.

Pasal 8

(1) Pengiriman kembali zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh: a. persetujuan pengiriman kembali ke negara asal dari Kepala BAPETEN; dan b. persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 9

(1) Pengiriman kembali ke negara asal wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif dalam jangka waktu berlakunya persetujuan pengiriman kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melaporkan pelaksanaan pengiriman kembali ke negara asal terhadap zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak saat dilaksanakannya pengiriman kembali.

Pasal 10

(1) Penyerahan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Pelaksanaan penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan pengiriman oleh Kepala BAPETEN; dan b. dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dibuat oleh BATAN. (3) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan oleh Penghasil Limbah Radioaktif kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak saat penyerahan kepada BATAN. (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 11

(1) Penghasil Limbah Radioaktif wajib mengajukan permohonan penetapan penghentian kegiatan kepada Kepala BAPETEN setelah mengirim kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau menyerahkan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 12

(1) BATAN wajib melakukan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan yang diserahkan oleh Penghasil Limbah Radioaktif. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Selama pengumpulan dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BATAN dapat melakukan kajian. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan sebagai: a. zat radioaktif terbungkus yang dapat digunakan kembali; b. zat radioaktif terbungkus yang dapat didaur ulang; atau c. Limbah Radioaktif. (4) Kepala BATAN menerbitkan laporan hasil kajian penentuan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar, pedoman, persyaratan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Pasal 13

(1) Dalam hal laporan hasil kajian menentukan sebagai zat radioaktif terbungkus yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Kepala BATAN menerbitkan sertifikat yang menyatakan zat radioaktif terbungkus dapat dimanfaatkan kembali. (2) Dalam hal laporan hasil kajian menentukan sebagai zat radioaktif terbungkus yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, Kepala BATAN menerbitkan sertifikat yang menyatakan zat radioaktif terbungkus telah diuji atau distandardisasi ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. (3) Pemanfaatan kembali zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 14

Dalam hal hasil kajian menunjukkan hasil sebagai Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, BATAN wajib melaksanakan pengolahan dan penyimpanan.

Pasal 15

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan metode: www.djpp.kemenkumham.go.id a. peluruhan aktivitas; dan b. pengondisian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 16

(1) BATAN wajib melakukan penyimpanan hasil pengolahan zat radioaktif terbungkus tidak digunakan yang telah ditentukan sebagai Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c di fasilitas penyimpanan. (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 17

(1) BATAN dapat melaksanakan pengangkutan zat radioaktif terbungkus tidak digunakan yang telah ditentukan sebagai Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c setelah kegiatan pengolahan atau penyimpanan. (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 18

(1) BATAN melaksanakan pembuangan zat radioaktif terbungkus tidak digunakan yang telah ditentukan sebagai Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c. (2) Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas: a. dekat permukaan tanah; atau b. kedalaman sedang. (3) Pembangunan, pengoperasian, dan penutupan fasilitas pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Penghasil Limbah Radioaktif selama melakukan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan wajib melakukan perekaman yang meliputi: a. inventarisasi zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan; dan b. kegiatan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. (2) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 20

(1) BATAN selama melakukan pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan zat radioaktif terbungkus tidak digunakan yang telah ditentukan sebagai Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c wajib melakukan perekaman yang meliputi: a. inventarisasi zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan; b. kegiatan pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. (2) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB Kesatu

Pengumpulan dan Pengelompokan

Pasal 7

(1) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melakukan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. (2) Setelah dilakukan pengumpulan dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasil Limbah Radioaktif wajib: a. mengirim kembali ke negara asal; atau b. menyerahkan kepada BATAN.

Pasal 8

(1) Pengiriman kembali zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh: a. persetujuan pengiriman kembali ke negara asal dari Kepala BAPETEN; dan b. persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 9

(1) Pengiriman kembali ke negara asal wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif dalam jangka waktu berlakunya persetujuan pengiriman kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melaporkan pelaksanaan pengiriman kembali ke negara asal terhadap zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak saat dilaksanakannya pengiriman kembali.

Pasal 10

(1) Penyerahan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Pelaksanaan penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan pengiriman oleh Kepala BAPETEN; dan b. dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dibuat oleh BATAN. (3) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan oleh Penghasil Limbah Radioaktif kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak saat penyerahan kepada BATAN. (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 11

(1) Penghasil Limbah Radioaktif wajib mengajukan permohonan penetapan penghentian kegiatan kepada Kepala BAPETEN setelah mengirim kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau menyerahkan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 12

(1) BATAN wajib melakukan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan yang diserahkan oleh Penghasil Limbah Radioaktif. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Selama pengumpulan dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BATAN dapat melakukan kajian. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan sebagai: a. zat radioaktif terbungkus yang dapat digunakan kembali; b. zat radioaktif terbungkus yang dapat didaur ulang; atau c. Limbah Radioaktif. (4) Kepala BATAN menerbitkan laporan hasil kajian penentuan zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar, pedoman, persyaratan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Pasal 13

(1) Dalam hal laporan hasil kajian menentukan sebagai zat radioaktif terbungkus yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Kepala BATAN menerbitkan sertifikat yang menyatakan zat radioaktif terbungkus dapat dimanfaatkan kembali. (2) Dalam hal laporan hasil kajian menentukan sebagai zat radioaktif terbungkus yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, Kepala BATAN menerbitkan sertifikat yang menyatakan zat radioaktif terbungkus telah diuji atau distandardisasi ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. (3) Pemanfaatan kembali zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 14

Dalam hal hasil kajian menunjukkan hasil sebagai Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, BATAN wajib melaksanakan pengolahan dan penyimpanan.

BAB IV

PENGELOLAAN ZAT RADIOAKTIF TERBUKA YANG TIDAK DIGUNAKAN DAN BAHAN SERTA PERALATAN YANG TERKONTAMINASI DAN/ATAU

Pasal 21

Penghasil Limbah Radioaktif wajib melakukan pengumpulan dan pengelompokan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 22

(1) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melakukan pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan. (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: a. peluruhan aktivitas; b. reduksi volume; c. pengubahan komposisi; dan/atau d. pengondisian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 23

(1) Pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan hingga radioaktivitas mencapai nilai di bawah atau sama dengan Tingkat Klirens. (2) Dalam hal selama atau setelah pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan telah mencapai nilai dibawah atau sama dengan Tingkat Klierens, Penghasil Limbah Radioaktif wajib mengajukan permohonan penetapan Klierens kepada Kepala BAPETEN. (3) Dalam hal selama atau setelah pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan tidak dapat mencapai hasil nilai dibawah atau sama dengan Tingkat Klierens, Penghasil Limbah Radioaktif wajib menyerahkan kepada BATAN. (4) Penghasil Limbah Radioaktif dilarang melakukan pengenceran dalam mengupayakan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan untuk mencapai nilai di bawah atau sama dengan Tingkat Klirens. (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Klierens diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Penghasil Limbah Radioaktif wajib melakukan penyimpanan sementara setelah pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebelum diserahkan kepada BATAN.

Pasal 25

Dalam hal bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan tidak dapat dilakukan pengolahan dan/atau penyimpanan sementara, Penghasil Limbah Radioaktif wajib menyerahkan kepada BATAN.

Pasal 26

(1) Penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Pelaksanaan penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan pengiriman oleh Kepala BAPETEN; dan b. dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dibuat oleh BATAN. (3) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan oleh Penghasil Limbah Radioaktif kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak saat penyerahan kepada BATAN. (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 27

(1) BATAN wajib melakukan penyimpanan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan di fasilitas penyimpanan setelah dilakukan pengolahan. (2) Dalam hal zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai nilai di bawah atau sama dengan Tingkat Klierens, BATAN wajib mengajukan permohonan penetapan Klierens kepada Kepala BAPETEN. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 28

(1) BATAN dapat melaksanakan pengangkutan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan setelah kegiatan pengolahan atau penyimpanan. (2) Pengangkutan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 29

(1) Pembuangan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan dilakukan oleh BATAN. (2) Pembuangan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas: a. dekat permukaan tanah; atau b. kedalaman sedang. (3) Pembangunan, pengoperasian, dan penutupan fasilitas pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Penghasil Limbah Radioaktif selama melakukan pengumpulan, pengelompokan, dan/atau pengolahan wajib melakukan perekaman yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. inventarisasi zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan; dan b. kegiatan pengumpulan, pengelompokan, dan/atau pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan. (2) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 31

(1) BATAN selama melakukan pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan wajib melakukan perekaman yang meliputi: a. inventarisasi zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan; dan b. kegiatan pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan. (2) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB Kedua

Pengolahan dan Penyimpanan

Pasal 22

(1) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melakukan pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan. (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: a. peluruhan aktivitas; b. reduksi volume; c. pengubahan komposisi; dan/atau d. pengondisian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 23

(1) Pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan hingga radioaktivitas mencapai nilai di bawah atau sama dengan Tingkat Klirens. (2) Dalam hal selama atau setelah pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan telah mencapai nilai dibawah atau sama dengan Tingkat Klierens, Penghasil Limbah Radioaktif wajib mengajukan permohonan penetapan Klierens kepada Kepala BAPETEN. (3) Dalam hal selama atau setelah pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan tidak dapat mencapai hasil nilai dibawah atau sama dengan Tingkat Klierens, Penghasil Limbah Radioaktif wajib menyerahkan kepada BATAN. (4) Penghasil Limbah Radioaktif dilarang melakukan pengenceran dalam mengupayakan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan untuk mencapai nilai di bawah atau sama dengan Tingkat Klirens. (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Klierens diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Penghasil Limbah Radioaktif wajib melakukan penyimpanan sementara setelah pengolahan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebelum diserahkan kepada BATAN.

Pasal 25

Dalam hal bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan tidak dapat dilakukan pengolahan dan/atau penyimpanan sementara, Penghasil Limbah Radioaktif wajib menyerahkan kepada BATAN.

Pasal 26

(1) Penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Pelaksanaan penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan pengiriman oleh Kepala BAPETEN; dan b. dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dibuat oleh BATAN. (3) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan oleh Penghasil Limbah Radioaktif kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak saat penyerahan kepada BATAN. (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 27

(1) BATAN wajib melakukan penyimpanan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan di fasilitas penyimpanan setelah dilakukan pengolahan. (2) Dalam hal zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan dan bahan serta peralatan yang terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai nilai di bawah atau sama dengan Tingkat Klierens, BATAN wajib mengajukan permohonan penetapan Klierens kepada Kepala BAPETEN. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

BAB V

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS

Pasal 32

Penghasil Limbah Radioaktif wajib melaksanakan penyimpanan sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir.

Pasal 33

Setelah melakukan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Penghasil Limbah Radioaktif wajib: a. mengirim kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal; atau b. menyerahkan Bahan Bakar Nuklir Bekas kepada BATAN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 34

(1) Sebelum mengirim kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Penghasil Limbah Radioaktif harus memperoleh: a. persetujuan pengiriman kembali ke negara asal dari Kepala BAPETEN; dan b. persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan bahan nuklir.

Pasal 35

(1) Pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal wajib dilakukan Penghasil Limbah Radioaktif selama masa berlaku persetujuan pengiriman kembali dari Kepala BAPETEN. (2) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melaporkan pelaksanaan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak saat dilaksanakannya pengiriman kembali.

Pasal 36

(1) Penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Pelaksanaan penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan pengiriman oleh Kepala BAPETEN; dan b. dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dibuat oleh BATAN. (3) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan oleh Penghasil Limbah Radioaktif kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak saat penyerahan kepada BATAN. (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 37

(1) Penghasil Limbah Radioaktif dapat melaksanakan pengangkutan Bahan Bakar Nuklir Bekas selama kegiatan penyimpanan sementara. (2) Pengangkutan Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 38

(1) BATAN melakukan penyimpanan Bahan Bakar Nuklir Bekas. (2) Dalam melakukan penyimpanan Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BATAN wajib memiliki izin: a. pemanfaatan bahan nuklir; dan b. pembangunan dan pengoperasion instalasi penyimpanan sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas. (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan instalasi nuklir.

Pasal 39

(1) Pembuangan Bahan Bakar Nuklir Bekas dilakukan oleh BATAN. (2) Pembuangan Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada instalasi penyimpanan lestari. (3) Pembangunan, pengoperasian, dan penutupan instalasi penyimpanan lestari wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai perizinan instalasi nuklir.

Pasal 40

(1) BATAN menyediakan tempat penyimpanan lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas. (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penetapan tempat penyimpanan lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Penghasil Limbah Radioaktif selama melakukan penyimpanan sementara dan pengangkutan wajib melakukan perekaman yang meliputi: a. inventarisasi Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan b. kegiatan penyimpanan sementara dan pengangkutan Bahan Bakar Nuklir Bekas. (2) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 42

(1) BATAN selama melakukan penyimpanan, pengangkutan, dan/atau pembuangan Bahan Bakar Nuklir Bekas wajib melakukan perekaman yang meliputi: a. inventarisasi Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan b. kegiatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas. (2) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB Kesatu

Penyimpanan Sementara

Pasal 32

Penghasil Limbah Radioaktif wajib melaksanakan penyimpanan sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir.

Pasal 33

Setelah melakukan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Penghasil Limbah Radioaktif wajib: a. mengirim kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal; atau b. menyerahkan Bahan Bakar Nuklir Bekas kepada BATAN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 34

(1) Sebelum mengirim kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Penghasil Limbah Radioaktif harus memperoleh: a. persetujuan pengiriman kembali ke negara asal dari Kepala BAPETEN; dan b. persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman kembali ke negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pemanfaatan bahan nuklir.

Pasal 35

(1) Pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal wajib dilakukan Penghasil Limbah Radioaktif selama masa berlaku persetujuan pengiriman kembali dari Kepala BAPETEN. (2) Penghasil Limbah Radioaktif wajib melaporkan pelaksanaan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asal kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak saat dilaksanakannya pengiriman kembali.

Pasal 36

(1) Penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib dilaksanakan oleh Penghasil Limbah Radioaktif setelah memperoleh persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN. (2) Pelaksanaan penyerahan kepada BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan pengiriman oleh Kepala BAPETEN; dan b. dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dibuat oleh BATAN. (3) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan oleh Penghasil Limbah Radioaktif kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak saat penyerahan kepada BATAN. (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan pengiriman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 37

(1) Penghasil Limbah Radioaktif dapat melaksanakan pengangkutan Bahan Bakar Nuklir Bekas selama kegiatan penyimpanan sementara. (2) Pengangkutan Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

BAB VII

PERPINDAHAN LINTAS BATAS

Pasal 44

(1) Pengiriman Bahan Bakar Nuklir Bekas dari negara asal ke negara tujuan dengan melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum melaksanakan pengiriman. (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengirim Limbah Radioaktif harus menyampaikan notifikasi secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a. persetujuan dari badan pengawas negara asal; b. persetujuan dari badan pengawas negara tujuan; dan c. pengangkutan yang paling sedikit berisi: 1. identitas pengirim, pengangkut, dan penerima; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. tanggal dan lama singgah; 3. rute pengangkutan ; 4. jenis, aktivitas, dan kuantitas Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan 5. tipe bungkusan. (3) Pengiriman Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 45

(1) Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak notifikasi diterima. (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan persetujuan atau penolakan atas notifikasi. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas pengirim Bahan Bakar Nuklir Bekas; b. negara asal dan negara tujuan Bahan Bakar Nuklir Bekas; c. dokumen mengenai jenis, aktivitas, karakteristik, dan jumlah Bahan Bakar Nuklir Bekas yang akan melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. alat angkut yang akan digunakan; e. tanggal pelaksanaan pengangkutan, waktu singgah, dan nama pelabuhan atau bandar udara tempat masuk dan keluar Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan f. masa berlaku persetujuan. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 46

(1) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan Limbah Radioaktif yang berasal dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Limbah Radioaktif yang berasal dari zat radioaktif yang diproduksi di dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

(1) Kepala BAPETEN menerapkan sanksi administratif kepada Penghasil Limbah Radioaktif jika ditemukan pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Radioaktif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara beroperasinya fasilitas atau instalasi; atau c. pencabutan izin.

Pasal 48

(1) Penghasil Limbah Radioaktif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan/atau Pasal 41 dikenakan peringatan tertulis. (2) Penghasil Limbah Radioaktif wajib menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis. (3) Dalam hal Penghasil Limbah Radioaktif tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis kembali. (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi oleh Penghasil Limbah Radioaktif dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis. (5) Dalam hal Penghasil Limbah Radioaktif tetap tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BAPETEN mencabut izin.

Pasal 49

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 32 Kepala BAPETEN www.djpp.kemenkumham.go.id dapat langsung menghentikan sementara beroperasinya fasilitas atau instalasi Penghasil Limbah Radioaktif. (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dipenuhinya persyaratan Keselamatan Radiasi. (3) Dalam hal selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penghasil Limbah Radioaktif tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi dan tetap mengoperasikan fasilitas atau instalasinya, Kepala BAPETEN dapat langsung mencabut izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Kepala BAPETEN.

Pasal 50

Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dan/atau Pasal 49 ayat (3), Penghasil Limbah Radioaktif tetap harus bertanggung jawab untuk mengamankan Limbah Radioaktif.