PP

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN

PP Nomor 141 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

FUNGSI INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 5

(1) Industri Pertahanan bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alpalhankam. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Industri Pertahanan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

(1) Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau yang mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. (2) Industri alat utama memiliki fungsi: a. menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama; b. meningkatkan kemampuan produksi, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia; c. membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku; d. meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas alat utama sistem senjata dan/atau alat utama; dan e. melaksanakan penelitian dan pengembangan, lisensi, serta alih teknologi.

Pasal 7

(1) Industri komponen utama dan/atau penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alpalhankam dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata. (2) Industri komponen utama dan/atau penunjang memiliki fungsi: a. memproduksi komponen utama dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata; b. meningkatkan kemampuan produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia; c. membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang lain, industri komponen dan/pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku; dan d. meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas komponen utama dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata.

Pasal 8

(1) Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan. (2) Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) memiliki fungsi: a. memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau menghasilkan produk perbekalan; b. meningkatkan kemampuan produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia; c. membangun kerja sama dengan industri komponen dan/pendukung (perbekalan) lain dan industri bahan baku; dan d. meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau produk perbekalan.

Pasal 9

(1) Industri bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/pendukung (perbekalan). (2) Industri bahan baku memiliki fungsi: a. memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/pendukung (perbekalan); b. meningkatkan kemampuan, produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia; c. membangun kerja sama dengan industri bahan baku lain; dan d. meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas bahan baku.

Pasal 10

Kerja sama antarkelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 berupa kerja sama: a. produksi; b. investasi; c. pemasaran; dan/atau d. pengembangan untuk mewujudkan kemandirian Alpalhankam.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

(1) Kemampuan sumber daya manusia dan teknologi pada Industri Pertahanan merupakan potensi bangsa yang harus disinergikan dalam rangka mencapai kemandirian Industri Pertahanan. (2) Peningkatan dan pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, serta sarana dan prasarana Industri Pertahanan bersifat satu kesatuan yang terpadu.

Pasal 12

(1) Pemerintah, pengguna, dan Industri Pertahanan menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menguasai teknologi pertahanan dan keamanan yang sarat dengan teknologi tinggi dan ilmu terapan Industri Pertahanan. (2) Penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rekrutmen; b. pendidikan, pelatihan, dan magang; dan c. imbalan.

Pasal 13

(1) Rekrutmen sumber daya manusia dilaksanakan dalam rangka memenuhi kekurangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana kebutuhan teknologi pertahanan dan kebutuhan Industri Pertahanan. (2) Pelaksanaan Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Industri Pertahanan dan/atau Pemerintah. (3) Rekrutmen sumber daya manusia dapat memanfaatkan seluruh potensi nasional meliputi: a. Tentara Nasional INDONESIA; b. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; c. perguruan tinggi; d. badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta; dan e. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Dalam hal Rekrutmen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, Rekrutmen sumber daya manusia dapat dilakukan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pendidikan, pelatihan, dan magang sumber daya manusia dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan. (2) Pendidikan, pelatihan, dan magang sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan kebutuhan teknologi. (3) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan magang dapat dilaksanakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (4) Pendidikan, pelatihan, dan magang yang dibiayai oleh negara disertai dengan perjanjian.

Pasal 15

(1) Untuk menjaga kesinambungan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang Industri Pertahanan yang memiliki keahlian khusus diberikan imbalan. (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. tanda jasa; b. kenaikan pangkat; c. promosi dalam jabatan; d. tugas belajar; dan/atau e. imbalan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Pemerintah, pengguna, dan/atau Industri Pertahanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

INSENTIF FISKAL, JAMINAN, PENDANAAN, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Dalam rangka perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi Industri Pertahanan, Pemerintah memberikan pelindungan kepada Industri Pertahanan. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan atas pertimbangan KKIP. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada kegiatan penelitian dan pengembangan, perekayasaan, praproduksi, produksi, dan jasa pemeliharaan dan perbaikan Alpalhankam. (4) Pertimbangan KKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk kriteria kegiatan untuk perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi Industri Pertahanan. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan jaminan pembelian atas hasil produk Alpalhankam yang bersifat strategis dan/atau memiliki masa pakai tertentu. (2) Produk Alpalhankam yang bersifat strategis dan/atau memiliki masa pakai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi Industri Pertahanan. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan melalui penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara. (2) Pemberian pembiayaan melalui penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 21

(1) Pembangunan Industri Pertahanan mengutamakan penggunaan komponen dan peralatan produksi dalam negeri. (2) Dalam hal pembangunan Industri Pertahanan membutuhkan komponen dan peralatan produksi yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal termasuk pembebasan bea masuk dan pajak terhadap komponen dan peralatan produksi yang diimpor. (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMASARAN

Pasal 22

(1) Pemasaran Alpalhankam dilaksanakan bersama-sama oleh Industri Pertahanan dan Pemerintah. (2) Pemasaran Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemasaran dalam negeri dan luar negeri. (3) Pemasaran Alpalhankam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui promosi dan pengadaan Alpalhankam. (4) Pemasaran Alpalhankam luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui promosi dan penjualan Alpalhankam kepada negara lain. (5) Dalam rangka pemasaran Alpalhankam luar negeri, Pemerintah MENETAPKAN: a. jenis produk; b. negara tujuan; dan c. kriteria pelaku ekspor.

Pasal 23

(1) Pemasaran Alpalhankam ke luar negeri dibiayai oleh lembaga pembiayaan komersial. (2) Dalam hal lembaga pembiayaan komersial tidak dapat membiayai pemasaran Alpalhankam ke luar negeri, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA untuk melaksanakan pembiayaan program ekspor Alpalhankam atas biaya Pemerintah. (3) Tata cara pemberian penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Industri Pertahanan dalam melakukan pemasaran Alpalhankam ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri. (2) Industri Pertahanan dalam mengajukan permohonan izin kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jenis produk, jumlah, dan negara tujuan. (3) Pemberian izin pemasaran oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dalam negeri; b. kapasitas produksi; c. kemampuan sumber daya manusia; d. jaminan negara pembeli atau end user certificate; dan e. pertimbangan KKIP. (4) Pemberian pertimbangan KKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berkaitan dengan jenis produk, jumlah, dan negara tujuan serta politik luar negeri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

Mekanisme pemasaran Alpalhankam ke luar negeri dilaksanakan melalui skema penjualan dalam bentuk: a. tunai; b. imbal dagang; dan/atau c. kredit ekspor.