PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT

PERPRES Nomor 74 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera INDONESIA dengan ukuran tertentu. 2. Kapal Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat yang selanjutnya disebut Kapal Pelayaran-Rakyat adalah kapal yang memenuhi standar dan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini. 3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 5. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang menyelenggarakan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat. 6. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

BENTUK PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan melalui: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat; c. pembangunan Terminal Kapal Pelayaran-Rakyat; d. peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan e. memaksimalkan ketersediaan muatan Kapal Pelayaran-Rakyat. (2) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c selain dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran-Rakyat. (2) Perusahaan Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 10

(1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar nasional. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sarana dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. pengajar yang tersertifikasi; c. kurikulum yang sesuai standar; dan d. pengujian dan sertifikasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

Pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal; b. pembangunan armada Kapal Pelayaran-Rakyat; dan c. pemeliharaan dan perawatan Kapal Pelayaran-Rakyat.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah memfasilitasi ketersediaan kayu tertentu yang digunakan untuk membangun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. (2) Ketersediaan kayu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai ukuran. (2) Pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal yang tidak termasuk pada ayat (1) dilakukan pengujian dan disetujui sebelum dibangun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 14

Pembangunan armada Kapal Pelayaran–Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan di galangan tradisional yang bersifat usaha masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan agar kapal selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (2) Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pelayaran-Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pembangunan Terminal Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan di setiap Pelabuhan yang disinggahi Kapal Pelayaran-Rakyat. (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan tata cara pembangunan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang difungsikan untuk Kapal Pelayaran-Rakyat harus memiliki: a. sarana dan prasarana untuk sandar dan bongkar muat kapal, pergudangan, perkantoran, bangunan komersial, tempat beribadah agama, stasiun pengisian bahan bakar umum, listrik, air minum, sanitasi, sarana kesehatan dan sarana lain untuk kegiatan terkait dengan Pelayaran- Rakyat; b. sarana dan prasarana marina untuk sandar atau tambat kapal wisata (yacht); dan c. sarana dan prasarana perbaikan kapal. (2) Dalam hal Terminal digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ditetapkan sebagai pelabuhan masuk dan keluar (port of entry and exit point) harus dilengkapi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan kepelabuhanan untuk kapal wisata (yacht) dari atau ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui: a. mengembangkan kemampuan manajerial; b. mengembangkan kemampuan keuangan; dan c. mengembangkan sistem informasi usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

Pasal 19

(1) Pemaksimalan ketersediaan muatan Kapal Pelayaran- Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan mengutamakan penggunaan Kapal Pelayaran-Rakyat untuk: a. mengangkut sebagian dari volume Barang yang pengadaanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan yang dikelola badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sesuai dengan kebutuhan; dan b. mendukung program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan. (2) Pelaksanaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas Kapal Pelayaran-Rakyat.

Pasal 20

(1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (2) Penggunaan dana dalam kegiatan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat oleh Perusahaan Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat didanai melalui bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. (2) Dalam hal pendanaan melalui bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat memberikan insentif atas pembangunan armada Kapal Pelayaran-Rakyat dengan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 22

Kementerian/lembaga, Tentara Nasional INDONESIA, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA bersinergi dalam penegakan hukum untuk mendukung pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24