Koreksi Pasal 10

(1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar nasional. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sarana dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. pengajar yang tersertifikasi; c. kurikulum yang sesuai standar; dan d. pengujian dan sertifikasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.