Koreksi Pasal 9

(1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c selain dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran-Rakyat. (2) Perusahaan Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.