PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

PERPRES Nomor 140 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2. Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. 3. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu PRESIDEN yang memimpin Kementerian. 4. Menteri Koordinator adalah pembantu PRESIDEN yang memimpin Kementerian Koordinator.

BAB II

KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 2

Pasal 78

Koreksi

(1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan, perlu dilakukan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari dukungan manajemen strategis PRESIDEN. (2) Keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (3) Dalam melaksanakan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berperan untuk: a. menjamin kesinambungan dan konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan prioritas nasional sesuai dengan ketentuan peraturan p€mndang-undangan; b. menjamin konsistensi pelaksanaan agenda dan program secara terintegrasi; dan c. sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l4l Dalam melaksanakan keterpaduarr sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berperan untuk: a. memastikan . . . a. memastikan ketersediaan dan mengalokasikan secara tepat dan cermat anggaran pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menjamin fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara berperan untuk: a. memastikan tercapainya reformasi birokrasi berdampak dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel pada instansi pemerintah; b. memastikan terwujudnya kelembagaan yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel bagi terwujudnya kolaborasi penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan percepatan transformasi digital; dan c. menjaga keandalan kualitas dan pemenuhan sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan serta penyebaran yang mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. (6) Dukungan manajemen strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan. K INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pasal 65

Pasal 66

BAB VII

Pasal 67

BAB VIII

Pasal 68

BAB IX

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

BAB X

Pasal 74

Pasal 75

BAB XI

Pasal 76

BAB XII

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

BAB XIII

Pasal 89

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 90

BAB XIV

BAB XV

Pasal 92

Pasal 93

BAB XVI

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

BAB XVII

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 100

BAB XVIII

Pasal 101

Pasal 102