PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang LAYANAN POS KOMERSIAL

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan Pos untuk kepentingan umum. 2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos. 3. Penyelenggara Pos Asing adalah badan usaha asing yang menyelenggarakan layanan pos di luar INDONESIA. 4. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan Pos. 5. Layanan Pos Komersial adalah layanan Pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah. 6. Layanan Pos Universal adalah layanan Pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. 7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. 9. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara Pos kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 10. Standar Operasi dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah seperangkat aturan yang menjadi petunjuk bagi Penyelenggara Pos dalam menyelenggarakan layanan Pos. 11. Pengguna Layanan Pos adalah seluruh pihak yang menggunakan layanan Pos. 12. Pengirim adalah Pengguna Layanan Pos yang mengirimkan kiriman melalui Penyelenggara Pos. 13. Penerima adalah Pengguna Layanan Pos yang menerima kiriman melalui Penyelenggara Pos. 14. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. 15. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. 16. Tarif Layanan Pos Komersial adalah tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pos berdasarkan formula tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. 17. Giro Pos adalah simpanan Rupiah pada Penyelenggara Pos yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek Pos, bilyet giro Pos, sarana pembayaran atau penarikan, atau dengan pemindahbukuan. 18. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima. 19. Tabungan Pos adalah simpanan uang melalui Penyelenggara Pos yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. 20. Wesel Pos adalah layanan pengiriman uang secara tunai dan/atau transfer yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos. 21. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain. 22. Interkoneksi adalah keterhubungan jaringan pos antar Penyelenggara Pos. 23. Daftar Penawaran Interkoneksi yang selanjutnya disingkat DPI adalah dokumen yang memuat aspek teknis dan aspek operasional terkait penyediaan layanan Interkoneksi Penyelenggaraan Pos. 24. Pemohon Interkoneksi adalah Penyelenggara Pos yang mengajukan permohonan Interkoneksi. 25. Pengguna Interkoneksi adalah Penyelenggara Pos yang menggunakan Interkoneksi. 26. Penyedia Interkoneksi adalah Penyelenggara Pos yang menyediakan Interkoneksi. 27. Titik Interkoneksi adalah titik atau lokasi terjadinya Interkoneksi atau penyerahan kiriman dari satu Penyelenggara Pos ke Penyelenggara Pos lainnya. 28. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 30. Kementerian adalah kementerian yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi. 31. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pos. 32. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pos.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggara Pos wajib menyediakan layanan Pos sesuai dengan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos yang diperoleh. (2) Layanan Pos terdiri atas layanan: a. komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik; b. paket; c. logistik; d. transaksi keuangan; dan/atau e. keagenan Pos. (3) Penyelenggara Pos dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keselamatan dan keamanan Kiriman.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengguna Layanan Pos dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Pos dengan mekanisme: a. ritel; dan/atau b. grosir (wholesale). (2) Penggunaan mekanisme grosir (wholesale) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui perjanjian kerja sama atau kontrak.

Pasal 20

(1) Hak milik atas Kiriman tetap merupakan hak milik Pengirim selama belum diserahkan kepada Penerima. (2) Penyelenggara Pos mengembalikan Kiriman kepada Pengirim dalam hal Kiriman tidak dapat diserahkan kepada Penerima. (3) Pengembalian Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dengan Pengirim. (4) Biaya pengembalian Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pengirim. (5) Penyelenggara Pos dapat MENETAPKAN tarif penyimpanan Kiriman yang belum dapat diserahkan kepada Penerima atas permintaan Penerima sampai penyerahan Kiriman kepada Penerima dilakukan. (6) Tarif penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pos. (7) Dalam hal Kiriman tidak diterima atau ditolak oleh Penerima dan tidak dapat dikirim kembali kepada Pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pengiriman, Penyelenggara Pos dapat: a. melakukan pemusnahan terhadap Kiriman; dan/atau b. menyerahkan kepada lembaga amal atau instansi yang berwenang terhadap Kiriman yang dianggap memiliki manfaat bagi masyarakat.

Pasal 21

Dalam hal Kiriman tidak diterima atau ditolak oleh Penerima dan tidak dapat dikirimkan kembali kepada Pengirim dalam wilayah pabean berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 22

(1) Penyelenggara Pos dilarang mengirimkan barang Kiriman yang terlarang. (2) Kiriman yang terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kiriman yang dilarang untuk dikirimkan oleh Pengguna Layanan Pos karena sifat barang yang dapat membahayakan Kiriman lainnya, lingkungan, dan/atau keselamatan orang. (3) Kiriman yang terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya; b. barang yang mudah meledak; c. barang yang mudah terbakar; d. barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan; e. barang yang melanggar kesusilaan; dan/atau f. barang lainnya yang menurut peraturan perundang- undangan dinyatakan terlarang. (4) Penyelenggara Pos wajib menolak untuk mengirimkan Kiriman yang dinyatakan terlarang oleh negara tujuan untuk Kiriman Internasional. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Kiriman yang berasal dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penyelenggara Pos wajib MENETAPKAN SOP penanganan Kiriman yang terlarang yang dikirimkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pengiriman Kiriman yang terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penyelenggara Pos bertanggung jawab atas pelaksanaan pengiriman Kiriman pada PMSE. (2) Selain pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pos dalam proses PMSE dapat melaksanakan kegiatan: a. fasilitasi pembayaran di tempat; dan/atau b. fasilitasi lain. (3) Kegiatan fasilitasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penyelenggara Pos dengan PPMSE.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat laporan dugaan praktik perilaku persaingan usaha tidak sehat dan/atau laporan masyarakat terkait penurunan kualitas pelayanan, Direktur Jenderal meminta Penyelenggara Pos yang bekerja sama dengan PPMSE untuk melaporkan pelaksanaan kerja sama. (2) Laporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tarif Kiriman; b. standar kualitas pelayanan; dan c. jumlah Kiriman. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, harus dilengkapi dengan bukti atau data dukung paling sedikit berupa: a. dugaan praktik perilaku persaingan usaha tidak sehat; dan/atau b. penurunan kualitas pelayanan.

Pasal 26

(1) Penyelenggara Pos dapat melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana milik badan usaha bukan Penyelenggara Pos berdasarkan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan memperhatikan: a. hak, kewajiban, peran, dan tanggung jawab masing- masing pihak; b. pembagian risiko atas keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan Kiriman; dan c. pemenuhan Standar Pelayanan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, saling menguntungkan, nondiskriminasi, nonintervensi, transparansi, dan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penyelenggara Pos dalam memberikan layanan Pos kepada calon Pengguna Layanan Pos menginformasikan ketersediaan asuransi terhadap Kiriman. (2) Pengguna Layanan Pos dapat menggunakan atau tidak menggunakan asuransi terhadap Kiriman. (3) Biaya asuransi dibebankan kepada Pengguna Layanan Pos. (4) Kewajiban menginformasikan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PPMSE yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pos.

Pasal 28

(1) Penyelenggara Pos dalam menyelenggarakan layanan dapat bekerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. pengambilan dan/atau pengantaran; b. pengumpulan; dan/atau c. pemasaran. (3) Tanggung jawab pelaksanaan pengiriman Kiriman yang dilakukan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penyelenggara Pos. (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Pasal 29

(1) Penyelenggara Pos Asing dapat menyelenggarakan Pos di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan syarat: a. wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri melalui usaha patungan; dan b. kerja sama Penyelenggara Pos Asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibu kota provinsi. (2) Usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas. (3) Modal atau saham Penyelenggara Pos Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Penyelenggara Pos Asing yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri melalui usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a tidak dapat melaksanakan pengiriman antarkota. (2) Pengiriman antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama operasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri. (3) Perjanjian kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. peran dan tanggung jawab masing-masing pihak; b. pembagian risiko atas keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan Kiriman; dan c. pemenuhan Standar Pelayanan. (4) Pengiriman antaribu kota provinsi oleh usaha patungan dapat dilakukan sepanjang memiliki kantor layanan di ibu kota provinsi tujuan. (5) Pengiriman ke ibu kota provinsi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara mandiri oleh usaha patungan dan/atau melalui kerja sama dengan pelaku usaha lainnya.

BAB 2

Layanan Paket

Pasal 5

Koreksi

(1) Layanan paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, pemrosesan, pengangkutan, dan/atau pengantaran barang. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) atau sejumlah barang yang dibungkus dan dikirimkan sebagai satu kesatuan atau terpisah sampai dengan berat 50 (lima puluh) kilogram untuk setiap jenis Kiriman. (3) Ketentuan berat jenis Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Kiriman yang melalui wilayah pabean didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (4) Pengantaran untuk layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengantaran dalam kota; b. pengantaran antarkota; c. pengantaran antarprovinsi atau antarpulau; dan d. pengantaran antarnegara.

Pasal 6

(1) Layanan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos. (2) Penyelenggara Pos yang melaksanakan layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus menyediakan layanan: a. komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik; dan/atau b. paket, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang tidak dibatasi jenis, tingkat berat, dan ukurannya, baik dikemas maupun tidak dikemas.

Pasal 7

(1) Layanan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas jenis Kiriman berupa: a. Kiriman umum; dan/atau b. Kiriman spesifik. (2) Kiriman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kiriman yang sifatnya tahan lama dan tidak memerlukan penanganan khusus. (3) Kiriman spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kiriman yang membutuhkan penanganan khusus untuk setiap tahapan operasional berupa pembungkusan dengan bahan khusus, penempatan yang dipisahkan, dan/atau pengiriman dengan menggunakan moda transportasi yang disesuaikan.

Pasal 8

(1) Dalam menyediakan layanan logistik, Penyelenggara Pos dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. manajemen penyimpanan atau pergudangan terintegrasi untuk keperluan Kiriman (integrated warehousing); dan/atau b. manajemen transportasi Kiriman atau manajemen distribusi (integrated freight forwarding), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

BAB 3

Layanan Logistik

Pasal 6

Koreksi

(1) Layanan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos. (2) Penyelenggara Pos yang melaksanakan layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus menyediakan layanan: a. komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik; dan/atau b. paket, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang tidak dibatasi jenis, tingkat berat, dan ukurannya, baik dikemas maupun tidak dikemas.

Pasal 7

(1) Layanan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas jenis Kiriman berupa: a. Kiriman umum; dan/atau b. Kiriman spesifik. (2) Kiriman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kiriman yang sifatnya tahan lama dan tidak memerlukan penanganan khusus. (3) Kiriman spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kiriman yang membutuhkan penanganan khusus untuk setiap tahapan operasional berupa pembungkusan dengan bahan khusus, penempatan yang dipisahkan, dan/atau pengiriman dengan menggunakan moda transportasi yang disesuaikan.

Pasal 8

(1) Dalam menyediakan layanan logistik, Penyelenggara Pos dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. manajemen penyimpanan atau pergudangan terintegrasi untuk keperluan Kiriman (integrated warehousing); dan/atau b. manajemen transportasi Kiriman atau manajemen distribusi (integrated freight forwarding), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 9

(1) Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang dari dan/atau untuk Pengguna Layanan Pos yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos. (2) Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wesel Pos; b. Giro Pos; c. Transfer Dana; dan d. Tabungan Pos.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang LAYANAN POS KOMERSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

Pasal 10

BAB 5

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 17

Pasal 18

BAB 7

Pasal 18

Pasal 19

BAB 8

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

BAB Keenam

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketujuh

Pasal 26

BAB Kedelapan

Pasal 27

BAB Kesembilan