PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

PERMEN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS SURVEILANS

Pasal 13

Koreksi

Peningkatan cakupan dan kualitas surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui: a. surveilans terpadu; dan b. SBM.

Pasal 14

Koreksi

Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari: a. surveilans berbasis kejadian atau surveilans sindrom prioritas; b. surveilans berbasis indikator; c. surveilans triangulasi; dan d. surveilans kematian.

Pasal 15

Pelaksanaan surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 16

Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya secara terkoordinasi, berbasis laboratorium, dan aktual (real time) melalui sistem yang terintegrasi.

Pasal 17

(1) Dalam rangka mewujudkan surveilans terpadu yang aktual (real time) melalui sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melibatkan pihak swasta yang menyelenggarakan layanan di bidang kesehatan manusia dan kesehatan hewan terkait pelaporan hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang masuk dalam daftar penyakit wajib lapor. (2) Hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang masuk dalam daftar penyakit wajib lapor yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem pelaporan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 18

(1) Penetapan daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 19

Zoonosis yang ditetapkan dalam daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan zoonosis prioritas yang ditentukan oleh kementerian/lembaga.

Pasal 20

Kementerian/lembaga dalam menentukan zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 21

Kementerian/lembaga yang memiliki sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berbagi pakai data terkait pelaksanaan surveilans terpadu yang diteruskan secara aktual (real time) ke SIZE.

Pasal 22

(1) SIZE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan oleh: a. pengguna berbasis aplikasi; dan b. pengguna berbasis situs web. (2) Pengguna berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggara layanan di bidang kesehatan manusia dan kesehatan hewan milik pemerintah yang mencatatkan respon terhadap setiap peringatan kejadian penyakit yang muncul pada masing- masing kabupaten/kota. (3) Pengguna berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 23

Selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pihak swasta atau pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh data SIZE dengan mengajukan permohonan permintaan data kepada Kementerian Koordinator selaku penyelenggara SIZE.

Pasal 24

Penyelenggara SIZE merupakan unit kerja yang menangani urusan sistem informasi dan pengelolaan data pada Kementerian Koordinator.

Pasal 25

Penyelenggaraan SIZE berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 26

SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui: a. peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat; b. rekrutmen dan optimalisasi peran relawan; c. penguatan forum pengurangan risiko bencana; dan d. pengorganisasian relawan di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 27

Peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan melalui: a. promosi relawan SBM; b. advokasi peran pemangku kepentingan; dan c. pelibatan tokoh masyarakat dan pemengaruh (influencer).

Pasal 28

Rekrutmen dan optimalisasi peran relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan melalui: a. identifikasi kebutuhan relawan di tingkat desa/kelurahan; b. sinkronisasi data relawan pada organisasi yang tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana; c. peningkatan kapasitas dengan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi relawan; dan d. penyediaan kanal pelaporan hasil pemantauan gejala oleh relawan.

Pasal 29

Penguatan forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi rencana pelaksanaan SBM di tingkat provinsi/kabupaten/kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Pasal 30

Pengorganisasian relawan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan dengan: a. membentuk kelembagaan relawan SBM di desa; dan b. membentuk tim/jejaring kerja relawan SBM di kelurahan.

Pasal 31

Pelaksanaan SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB Kesatu

Surveilans Terpadu

Pasal 14

Koreksi

Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari: a. surveilans berbasis kejadian atau surveilans sindrom prioritas; b. surveilans berbasis indikator; c. surveilans triangulasi; dan d. surveilans kematian.

Pasal 15

Koreksi

Pelaksanaan surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 16

Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya secara terkoordinasi, berbasis laboratorium, dan aktual (real time) melalui sistem yang terintegrasi.

Pasal 17

(1) Dalam rangka mewujudkan surveilans terpadu yang aktual (real time) melalui sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melibatkan pihak swasta yang menyelenggarakan layanan di bidang kesehatan manusia dan kesehatan hewan terkait pelaporan hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang masuk dalam daftar penyakit wajib lapor. (2) Hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang masuk dalam daftar penyakit wajib lapor yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem pelaporan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 18

(1) Penetapan daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 19

Zoonosis yang ditetapkan dalam daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan zoonosis prioritas yang ditentukan oleh kementerian/lembaga.

Pasal 20

Kementerian/lembaga dalam menentukan zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 21

Kementerian/lembaga yang memiliki sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berbagi pakai data terkait pelaksanaan surveilans terpadu yang diteruskan secara aktual (real time) ke SIZE.

Pasal 22

(1) SIZE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan oleh: a. pengguna berbasis aplikasi; dan b. pengguna berbasis situs web. (2) Pengguna berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggara layanan di bidang kesehatan manusia dan kesehatan hewan milik pemerintah yang mencatatkan respon terhadap setiap peringatan kejadian penyakit yang muncul pada masing- masing kabupaten/kota. (3) Pengguna berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 23

Selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pihak swasta atau pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh data SIZE dengan mengajukan permohonan permintaan data kepada Kementerian Koordinator selaku penyelenggara SIZE.

Pasal 24

Penyelenggara SIZE merupakan unit kerja yang menangani urusan sistem informasi dan pengelolaan data pada Kementerian Koordinator.

Pasal 25

Penyelenggaraan SIZE berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

Pasal 38

Koreksi

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB dibentuk Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

Pasal 39

Koreksi

Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas: a. pengarah; b. pelaksana yang terbagi atas kelompok kerja; dan c. sekretariat.

Pasal 40

Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas: a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan; b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi; c. melaksanakan penilaian risko; d. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit; e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontingensi; f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium; h. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat; i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan j. menyusun laporan secara berkala.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 42

(1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB di daerah, gubernur dan bupati/wali kota membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru. (2) Pembinaan dan pengawasan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugas Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru mengacu pada pedoman koordinasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VIII

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB VII

Pasal 47

BAB IX

Pasal 48