PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-6 Tahun 2022 tentang KELAIKLAUTAN DAN OPERASIONAL KAPAL PENUMPANG DI BAWAH PERMUKAAN AIR (PASSENGER SUBMERSIBLE CRAFT) BERBENDERA INDONESIA

PERMEN Nomor pm-6 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) adalah Kapal pengangkut penumpang yang mampu beroperasi di bawah permukaan air dan bergantung pada dukungan operasional dari fasilitas pendukung. 3. Pilot Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air yang selanjutnya disebut Pilot adalah orang yang menjadi pemimpin tertinggi yang ditunjuk untuk memimpin operasional Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) yang bertindak sebagai Nakhoda. 4. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 5. Anak Buah Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air yang selanjutnya disebut Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Pilot. 6. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) selain Awak Kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun. 7. Kelaiklautan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, untuk berlayar di perairan tertentu untuk kegiatan wisata. 8. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 9. Kedalaman Terukur Kapal (Rated Depth) adalah kedalaman maksimum dimana Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air diijinkan untuk beroperasi. 10. Fasilitas Pendukung adalah Kapal di permukaan air dan/atau fasilitas di darat yang menyediakan dukungan operasional bagi Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft). 11. Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization) adalah organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi Kapal atas nama pemerintah INDONESIA sesuai ketentuan internasional. 12. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi Kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan Kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan Kapal sesuai peraturan klasifikasi. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB II

KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG DI BAWAH PERMUKAAN AIR (PASSENGER SUBMERSIBLE CRAFT)

Pasal 5

Koreksi

(1) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) harus memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft). (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Keselamatan Kapal; b. status hukum; c. pengawakan Kapal; dan d. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal.

Pasal 6

(1) Persyaratan Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. material; b. konstruksi; c. bangunan; d. permesinan dan perlistrikan; e. stabilitas; f. tata susunan perlengkapan dan peralatan keselamatan, dan pemadam kebakaran; dan g. elektronika Kapal. (2) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) harus dirancang, dibangun dan dipelihara sesuai standar nasional dan/atau persyaratan Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

(1) Pemilik atau operator Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib mengajukan gambar rancang bangun Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) untuk mendapatkan pengesahan kepada: a. Direktur Jenderal terhadap aspek keselamatan; dan b. Badan Klasifikasi terhadap aspek klasifikasi. (2) Direktur Jenderal dan Badan Klasifikasi dapat menentukan persyaratan tambahan atau alternatif yang diperlukan guna memenuhi tingkat Keselamatan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft). (3) Persyaratan tambahan atau alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada International Maritime Organization Maritime Safety Committee (IMO MSC) Circular 981 tentang Guideline for The Design, Construction and Operation of Passanger Submersible Craft beserta perubahannya.

Pasal 8

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. dasar rancang bangun, sistem, dan perlengkapan Kapal yang memungkinkan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) mampu kembali ke permukaan tanpa bantuan eksternal; dan b. mampu mencapai daya apung positif pada setiap saat, dalam hal terjadi kegagalan pengoperasian. (2) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beroperasi di perairan dengan kedalaman dasar laut tidak lebih besar dari Kedalaman Terukur Kapal (Rated Depth). (3) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirancang beroperasi di perairan dengan kedalaman dasar laut yang lebih besar dari Kedalaman Terukur Kapal (Rated Depth) berdasarkan evaluasi keselamatan. (4) Evaluasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (5) Kapal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai: a. prosedur pergerakan Penumpang dan/atau tata letak ruang penumpang yang dirancang tidak mengganggu pusat kendali dari Pilot dan memudahkan evakuasi; b. ruang akomodasi Penumpang dilengkapi tempat duduk sesuai dengan kapasitas penumpang; c. jendela di ruang akomodasi dipasang pelindung kaca anti pecah yang transparan; dan d. mampu beroperasi di kondisi operasi dan rentang suhu tertentu saat berada di permukaan maupun di bawah air.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pedoman pemenuhan persyaratan Kelaiklautan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman pemenuhan persyaratan Keselamatan Kapal bagi Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

OPERASIONAL KAPAL PENUMPANG DI BAWAH PERMUKAAN AIR (PASSENGER SUBMERSIBLE CRAFT)

Pasal 11

Koreksi

(1) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib beroperasi sesuai lokasi operasi berdasarkan hasil observasi lokasi penyelaman (dive site) dan kondisi penyelamatan keadaan darurat. (2) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebelum beroperasi pertama kali harus dilakukan penilikan dan evaluasi bersama pemilik atau operator terhadap rencana operasi Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) untuk menentukan persyaratan tambahan atau alternatif yang diperlukan dalam memenuhi persyaratan keselamatan. (3) Setelah melakukan penilikan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik atau operator Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib melakukan observasi pada lokasi penyelaman (dive site) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) (4) Dalam melakukan observasi pada lokasi penyelaman (dive site) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik atau operator Kapal dapat dilaksanakan bersama dengan Syahbandar, Distrik Navigasi, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. (5) Observasi pada lokasi penyelaman (dive site) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. keadaan dasar laut; b. kedalaman laut; c. pasang surut; d. arus; e. biota laut terlindungi; f. instalasi bawah laut; g. daerah ranjau; dan/atau h. luasan wilayah operasi. (6) Hasil observasi pada lokasi penyelaman (dive site) harus dituangkan dalam berita acara dan sistem manajemen Keselamatan Kapal. (7) Hasil observasi pada lokasi penyelaman (dive site) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan penandaan sarana bantu navigasi-pelayaran, disiarkan melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut INDONESIA, serta dituangkan dalam sertifikat kesesuaian keselamatan.

Pasal 12

Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) hanya dapat beroperasi pada daerah operasi yang ditentukan dalam sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate).

Pasal 13

Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) dilarang beroperasi pada: a. perairan dengan kedalamam laut lebih besar dari Kedalaman Terukur Kapal (Rated Depth) yang dizinkan oleh Direktur Jenderal; b. malam hari; atau c. saat cuaca buruk.

BAB 1

Pilot dan Anak Buah Kapal

Pasal 14

Koreksi

(1) Untuk memastikan operasional Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) yang aman, Pemilik atau operator Kapal wajib memilih Pilot dan Anak Buah Kapal yang memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi. (2) Pilot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. memiliki pengalaman bekerja di Kapal selam; atau b. pelaut yang memiliki ijazah paling sedikit Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV). (3) Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. pelaut dengan ijazah paling sedikit Ahli Teknika Tingkat IV (ATT IV); dan b. pelaut dengan ijazah paling sedikit pelatihan dasar keselamatan atau Basic Safety Training (BST) (4) Pilot dan Anak Buah Kapal harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki sertifikat kesehatan yang diperbaharui setiap 6 (enam) bulan. (5) Setelah Pilot dan Anak Buah Kapal ditunjuk atau dipilih, Pemilik atau operator Kapal wajib memastikan Pilot dan Anak Buah Kapal mengikuti pelatihan secara teori, praktek penggunaan peralatan dan operasional Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft), dan prosedur keadaan darurat. (6) Pilot dan Anak Buah Kapal harus lulus uji pelatihan dan diberikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh penanggung jawab Pemilik atau operator Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft). (7) Pelatihan Pilot dan Anak Buah Kapal beserta uji pelatihan harus diawasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Selain menyediakan Pilot dan Anak Buah Kapal untuk mengoperasikan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft), pemilik atau operator Kapal harus menyediakan personil Fasilitas Pendukung. (2) Personil Fasilitas Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. penyelam; b. supervisor untuk operasi dan pemeliharaan; dan c. pemandu wisata.

BAB 1

Perencanaan

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemilik Kapal atau operator Kapal wajib membuat rencana pengoperasian Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sesuai dengan lokasi operasi. (2) Rencana pengoperasian Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. petunjuk atau manual operasi; b. rencana tanggap darurat; c. catatan operasional; d. prosedur pemeliharaan peralatan; dan e. pelaporan insiden. (3) Rencana pengoperasian Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersedia di atas Kapal dan di Fasilitas Pendukung.

Pasal 18

Petunjuk atau manual operasi Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. daftar periksa operasi sebelum dan sesudah penyelaman; b. prosedur keadaan darurat untuk situasi yang meliputi: 1. gangguan kelistrikan; 2. putusnya tali penghubung; 3. pembuangan beban; 4. gangguan komunikasi; 5. kegagalan fungsi Sistem Pendukung Kehidupan; 6. kebakaran; 7. lambung Kapal terlilit; 8. tingkat hidrogen dan oksigen tinggi; 9. kebocoran oksigen internal dan eksternal; 10. kandas di dasar laut; dan 11. kebocoran Kapal. c. kemampuan waktu dan kedalaman operasional; d. kondisi bawah air; e. batasan geografis lokasi operasi; f. prosedur operasi peluncuran dan pemulihan; g. penghubung dengan Kapal pendukung; dan h. pengawakan.

Pasal 19

Pengaturan rencana tanggap darurat, catatan operasional, prosedur pemeliharaan peralatan, dan pelaporan insiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemilik atau operator Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) dalam mengoperasikan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha berbasis risiko, atau penetapan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) dalam melakukan operasinya harus mendapatkan surat persetujuan olah gerak Kapal dari Syahbandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat persetujuan olah gerak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi Syahbandar.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Surveyor dari Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization). (3) Pemeriksaan dan pengujian Keselamatan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan pertama; b. pemeriksaan tahunan; dan c. Pemeriksaan pembaharuan.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan sebelum beroperasi untuk pertama kali. (2) Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan yang lengkap dan menyeluruh terhadap Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) meliputi peralatan, perlengkapan, pengaturan, dan bahan untuk memastikan kepatuhan penuh. (3) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) harus dilakukan uji coba penyelaman (acceptance trial) dan simulasi penyelaman yang diawasi oleh Syahbandar. (4) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) setelah pemeriksaan pertama selesai.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa perlengkapan, pengaturan, dan peralatan memenuhi kepatuhan secara penuh dan dalam keadaan berfungsi baik. (2) Pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup uji coba penyelaman ke Kedalaman Terukur Kapal (Rated Depth). (3) Pemeriksaan tahunan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau sesudah hari jadi (anniversary date) dari pelimbungan sebelumnya atau dari sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) jika pemeriksaan pelimbungan belum dilakukan. (4) Direktur Jenderal melakukan pengukuhan (endorsement) sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) setelah pemeriksaan tahunan.

Pasal 24

(1) Pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c meliputi pemeriksaan lengkap dan menyeluruh terhadap Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft). (2) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib naik dok atau galangan untuk melaksanakan pelimbungan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dilakukannya pemeriksaan pertama. (3) Pemilik atau operator Kapal wajib melakukan pemeriksaan pembaharuan pada keadaan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) yang berada di atas dok atau galangan (dilimbungkan). (4) Pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate). (5) Dalam hal pemeriksaan pembaharuan dimulai lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate), pemeriksaan harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dimulainya pemeriksaan. (6) Dalam hal jatuh tempo sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) bertepatan dengan jadwal pelimbungan, pemeriksaan pembaharuan dipersamakan sebagai pemeriksaan pelimbungan (7) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) setelah selesai pemeriksaan pembaharuan.

Pasal 25

(1) Selain pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3) Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) dapat dilakukan pemeriksaan tambahan. (2) Pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat: a. ditemukan kerusakan terhadap komponen bawah air yang mempengaruhi Keselamatan Kapal; dan/atau b. tidak melakukan pelimbungan sesuai jadwal. (3) Dalam hal pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditemukan kerusakan pada komponen bawah air yang mempengaruhi Keselamatan Kapal, Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib dilakukan pelimbungan tambahan. (4) Dalam hal pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan kerusakan pada komponen bawah air, Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) wajib dilakukan pelimbungan. (5) Dalam hal pemeriksaan tambahan dilakukan, jatuh tempo pemeriksaan pembaharuan berikutnya dapat diubah.

Pasal 26

(1) Setelah pemeriksaan dan pengujian dilakukan, pemilik atau operator Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) tidak diperkenankan melakukan perubahan yang mempengaruhi keselamatan dan sertifikasi tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atau Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization). (2) Perubahan yang mempengaruhi keselamatan dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tujuan perbaikan atau pemeliharaan.

BAB V

DOKUMEN DAN SERTIFIKASI

Pasal 27

Koreksi

(1) Kapal q Submersible Craft) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. gambar rancang bangun (plan approval); b. surat ukur; c. grosse akta; d. surat tanda kebangsaan Kapal; e. sertifikat klasifikasi; f. sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate); g. dokumen kesesuaian (document of compliance); h. sertifikat manajemen keselamatan Kapal (safety management certificate); dan i. sertifikat kompetensi Pilot dan Anak Buah Kapal. (2) Sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus dilengkapi dengan gambar rancang bangun beserta daftar standar yang digunakan dalam rancang bangun dan konstruksi komponen utama, perpipaan, kelistrikan dan sistem pendukung kehidupan (life support system). (3) Gambar rancang bangun beserta daftar standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate). (4) Sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization) setelah dilakukannya pemeriksaan pertama. (5) Sertifikat manajemen keselamatan kapal (Safety Management Certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization) setelah dilakukannya pemeriksaan pertama. (6) Sertifikat kompetensi Pilot dan Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (7) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemilik atau operator Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) dalam penerbitan Sertifikat kompetensi Pilot dan Anak Buah Kapal.

Pasal 28

(1) Sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) dan sertifikat kompetensi Pilot dan Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dan huruf i sesuai dengan format contoh 1 dan contoh 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila: a. dilakukan perubahan rancang bangun, konstruksi, sistem dan perlengkapan yang mempengaruhi keselamatan kapal tanpa persetujuan Direktur Jenderal; atau b. tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (3) Sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal selesai pemeriksaan pertama atau pemeriksaan pembaharuan. (4) Dalam hal pemeiksaan pembaharuan belum dilaksanakan dan sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) telah berakhir, Direktur Jenderal atau Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization) setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal, dapat memperpanjang periode masa berlaku sertifikat kesesuaian keselamatan (safety compliance certificate) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat.

Pelatihan bagi Pilot dan Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) meliputi: a. pendukung keselamatan (life support) yang memuat materi: 1. sifat dan efek karbon dioksida (CO2); 2. tingkat oksigen (O2) yang tinggi dan rendah; 3. karbon monoksida (CO) dan gas lainnya yang bisa ada di Kapal; 4. konsentrasi gas; 5. sistem oksigen (O2); 6. kode warna botol gas; 7. metode penghapusan karbon dioksida (CO2); 8. efek kelembaban; dan 9. umur simpan pada efisiensi penyerap karbon dioksida (CO2). b. daya apung dan stabilitas yang memuat materi: 1. daya apung; 2. muatan; 3. stabilitas dasar; dan 4. faktor yang mempengaruhi stabilitas baik dalam situasi normal maupun darurat. c. navigasi yang memuat materi: 1. penggunaan peralatan navigasi permukaan dan bawah permukaan; 2. pengaruh arus dan pasang surut; 3. kecakapan pelaut dalam bernavigasi; 4. peraturan pencegahan tubrukan di laut (collision regulation). d. komunikasi yang memuat materi: 1. sistem komunikasi permukaan dan bawah air; 2. dampak lapisan termal pada komunikasi bawah air; dan 3. penggunaan bahasa komunikasi standar. e. pengaturan sumber daya dan kelistrikan yang memuat materi: 1. baterai dan pengisian baterai; 2. bahaya ledakan dan sumber kebakaran, terutama di kompartemen baterai; 3. perangkat perlindungan sirkuit; 4. sumber daya darurat; 5. deteksi gangguan pembumian; 6. gangguan arus dari baterai; dan 7. pengaturan tekanan untuk baterai yang terkena tekanan laut. f. perencanaan darurat yang memuat materi: 1. kebakaran dan penyebabnya; 2. sistem pemadam kebakaran dan dampak lingkungannya; 3. kebocoran; 4. belitan; 5. dukungan hidup yang tersedia; 6. bahaya keracunan; 7. kehilangan komunikasi; 8. kehilangan daya; 9. efek fisik dan fisiologis pada Penumpang dan Awak Kapal dalam hal Kapal berada di bawah air untuk waktu yang lebih lama; 10. kehilangan kesadaran; 11. kontrol Penumpang; dan 12. sarana untuk menghindari kepanikan, klaustrofobia, dan hipotermia. g. tanggung jawab yang memuat materi: 1. pembagian tugas; 2. rantai komando dalam situasi normal dan darurat; 3. familiarisasi terhadap ketentuan nasional dan internasional. h. pelatihan praktis dan operasional yang memuat materi: 1. pelatihan operasional Awak Kapal harus di bawah pengawasan langsung dari Pilot dan dibuktikan dalam uji praktis dan operasional termasuk simulasi keadaan darurat; dan 2. instruksi manual yang diterbitkan dari pabrikan. i. rantai komando yang memuat materi rantai komando dan komunikasi dalam keadaan darurat dan harus didokumentasikan.

Peraturan Menteri Nomor pm-6 Tahun 2022 tentang KELAIKLAUTAN DAN OPERASIONAL KAPAL PENUMPANG DI BAWAH PERMUKAAN AIR (PASSENGER SUBMERSIBLE CRAFT) BERBENDERA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30