PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2022 tentang TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN

PERMEN Nomor 54 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. 2. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 4. Guru Dalam Jabatan adalah Guru yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama. 5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. 6. Mahasiswa adalah Guru Dalam Jabatan peserta Program PPG dalam Jabatan. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 13. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG DALAM JABATAN

Pasal 6

Koreksi

Program PPG dalam Jabatan diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut: a. penetapan jumlah Mahasiswa; b. sosialisasi Program PPG dalam Jabatan; c. penerimaan calon Mahasiswa; dan d. pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penetapan jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a secara nasional dilakukan oleh Menteri setiap tahun. (2) Menteri dalam MENETAPKAN jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Sosialisasi Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menginformasikan penyelenggaraan Program PPG dalam Jabatan melalui media elektronik dan nonelektronik. (2) Informasi penyelenggaraan Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. tata cara pendaftaran; dan c. mekanisme penyelenggaraan Program PPG dalam Jabatan. (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal kepada: 1. Dinas Pendidikan; dan 2. LPTK yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program PPG dalam Jabatan; dan b. Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. pendaftaran; b. seleksi; dan c. pengumuman.

Pasal 10

Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melalui laman resmi Kementerian.

Pasal 11

(1) Calon Mahasiswa mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan tahapan: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi akademik. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi nasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi dan validasi dokumen administrasi sebagai pemenuhan persyaratan untuk menjadi calon Mahasiswa. (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tes akademik berbasis komputer yang dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 12

Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Pasal 13

(1) Pengumuman hasil seleksi calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan secara bertahap sebagai berikut: a. pengumuman hasil seleksi administrasi; dan b. pengumuman hasil seleksi akademik. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal melalui laman resmi Kementerian.

Pasal 14

(1) Bagi calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan peserta Program PPG dalam Jabatan. (2) Keikutsertaan calon Mahasiswa sebagai Peserta Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap Program PPG ditentukan berdasarkan penetapan jumlah Mahasiswa oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Penentuan keikutsertaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria: a. masa kerja yang paling lama; b. usia paling tinggi; c. satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus; dan d. perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. (4) Bagi calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Mahasiswa PPG sesuai dengan penetapan jumlah Mahasiswa yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 15

(1) Pembelajaran Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan oleh LPTK. (2) Pelaksanaaan Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki beban belajar 36 (tiga puluh enam) sks. (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. rekognisi pembelajaran lampau; dan b. pembelajaran Program Studi pendidikan profesi Guru.

Pasal 16

(1) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bagi Guru Dalam Jabatan yang: a. telah memiliki sertifikat pendidikan Guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; atau b. telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan setara dengan 36 (tiga puluh enam) sks. (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang tidak termasuk pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 diberikan setara dengan 24 (dua puluh empat) sks; dan b. Guru Dalam Jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 diberikan setara dengan 18 (delapan belas) sks.

Pasal 17

Pembelajaran Program Studi pendidikan profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b ditentukan sebagai berikut: a. Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 menempuh 12 (dua belas) sks; dan b. Guru Dalam Jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 menempuh 18 (delapan belas) sks.

Pasal 18

Pembelajaran Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan cara: a. luring; dan/atau b. daring.

Pasal 19

Pembelajaran Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan terdiri atas: a. pendalaman materi melalui analisis materi pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills); b. pengembangan perangkat pembelajaran melalui desain pembelajaran inovatif minimal berupa: 1. pembelajaran berbasis masalah (problem based learning); dan 2. pembelajaran berbasis proyek (project based learning); dan c. praktik pengalaman lapangan melalui praktik pembelajaran inovatif minimal berupa: 1. pembelajaran berbasis masalah (problem based learning): dan 2. pembelajaran berbasis proyek (project based learning).

Pasal 20

(1) Setelah mengikuti pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, Mahasiswa harus mengikuti uji komprehensif. (2) Uji komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPTK. (3) Hasil uji komprehensif merupakan prasyarat untuk mengikuti praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

Pasal 21

(1) Praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan di sekolah mitra yang ditetapkan oleh masing-masing LPTK. (2) Selama mengikuti praktik pengalaman lapangan, Mahasiswa dinilai oleh Guru Pamong dan Dosen. (3) Penilaian praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh Guru Pamong dan Dosen meliputi kompetensi: a. pengetahuan; b. keterampilan; dan c. perilaku.

Pasal 22

(1) Hasil penilaian praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi Mahasiswa. (2) Uji kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. uji kinerja; dan b. uji pengetahuan. (3) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan Mahasiswa. (4) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. praktik pembelajaran; dan b. penilaian portofolio. (5) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur pemahaman konsep atau materi capaian pembelajaran lulusan Mahasiswa. (6) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk tes tertulis yang dilaksanakan berbasis komputer secara daring atau luring.

Pasal 23

(1) Uji kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh Kementerian melalui panitia nasional. (2) Panitia nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan Guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a: a. tidak menempuh pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak mengikuti uji komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan tidak mengikuti praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. melaporkan tugas yang telah dibuat dalam pendidikan guru penggerak; dan c. mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b. (2) Guru Dalam Jabatan yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b: a. tidak menempuh pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak mengikuti uji komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan tidak mengikuti praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan b. mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b. (3) Guru Dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mengikuti: a. pembelajaran dalam jumlah sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan mekanisme pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; b. uji komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; c. praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan d. uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memperoleh Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh LPTK penyelenggara Program PPG dalam Jabatan.

Pasal 26

(1) Mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebelum habis masa studi Program PPG dalam Jabatan yang diikuti. (2) Mahasiswa yang kembali mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar ulang uji kompetensi pada panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (3) Dalam hal masa studi telah habis, Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji kompetensi dapat kembali mengikuti uji kompetensi dengan melakukan pendaftaran ulang sebagai Mahasiswa pada LPTK yang dikoordinasikan oleh Kementerian. (4) Guru Dalam Jabatan yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi pada panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

Penetapan jumlah Mahasiswa, sosialisasi Program PPG dalam Jabatan, penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan, dan penyelenggaraan Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Keempat

Penerimaan Calon Mahasiswa

Pasal 9

Koreksi

Penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. pendaftaran; b. seleksi; dan c. pengumuman.

Pasal 10

Koreksi

Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melalui laman resmi Kementerian.

Pasal 11

(1) Calon Mahasiswa mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan tahapan: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi akademik. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi nasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi dan validasi dokumen administrasi sebagai pemenuhan persyaratan untuk menjadi calon Mahasiswa. (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tes akademik berbasis komputer yang dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 12

Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Pasal 13

(1) Pengumuman hasil seleksi calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan secara bertahap sebagai berikut: a. pengumuman hasil seleksi administrasi; dan b. pengumuman hasil seleksi akademik. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal melalui laman resmi Kementerian.

Pasal 14

(1) Bagi calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan peserta Program PPG dalam Jabatan. (2) Keikutsertaan calon Mahasiswa sebagai Peserta Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap Program PPG ditentukan berdasarkan penetapan jumlah Mahasiswa oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Penentuan keikutsertaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria: a. masa kerja yang paling lama; b. usia paling tinggi; c. satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus; dan d. perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. (4) Bagi calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Mahasiswa PPG sesuai dengan penetapan jumlah Mahasiswa yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB Kelima

Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan

Pasal 15

Koreksi

(1) Pembelajaran Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan oleh LPTK. (2) Pelaksanaaan Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki beban belajar 36 (tiga puluh enam) sks. (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. rekognisi pembelajaran lampau; dan b. pembelajaran Program Studi pendidikan profesi Guru.

Pasal 16

Koreksi

(1) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bagi Guru Dalam Jabatan yang: a. telah memiliki sertifikat pendidikan Guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; atau b. telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan setara dengan 36 (tiga puluh enam) sks. (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang tidak termasuk pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 diberikan setara dengan 24 (dua puluh empat) sks; dan b. Guru Dalam Jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 diberikan setara dengan 18 (delapan belas) sks.

Pasal 17

Pembelajaran Program Studi pendidikan profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b ditentukan sebagai berikut: a. Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 menempuh 12 (dua belas) sks; dan b. Guru Dalam Jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 menempuh 18 (delapan belas) sks.

Pasal 18

Pembelajaran Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan cara: a. luring; dan/atau b. daring.

Pasal 19

Pembelajaran Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan terdiri atas: a. pendalaman materi melalui analisis materi pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills); b. pengembangan perangkat pembelajaran melalui desain pembelajaran inovatif minimal berupa: 1. pembelajaran berbasis masalah (problem based learning); dan 2. pembelajaran berbasis proyek (project based learning); dan c. praktik pengalaman lapangan melalui praktik pembelajaran inovatif minimal berupa: 1. pembelajaran berbasis masalah (problem based learning): dan 2. pembelajaran berbasis proyek (project based learning).

Pasal 20

(1) Setelah mengikuti pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, Mahasiswa harus mengikuti uji komprehensif. (2) Uji komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPTK. (3) Hasil uji komprehensif merupakan prasyarat untuk mengikuti praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

Pasal 21

(1) Praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan di sekolah mitra yang ditetapkan oleh masing-masing LPTK. (2) Selama mengikuti praktik pengalaman lapangan, Mahasiswa dinilai oleh Guru Pamong dan Dosen. (3) Penilaian praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh Guru Pamong dan Dosen meliputi kompetensi: a. pengetahuan; b. keterampilan; dan c. perilaku.

Pasal 22

(1) Hasil penilaian praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi Mahasiswa. (2) Uji kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. uji kinerja; dan b. uji pengetahuan. (3) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan Mahasiswa. (4) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. praktik pembelajaran; dan b. penilaian portofolio. (5) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur pemahaman konsep atau materi capaian pembelajaran lulusan Mahasiswa. (6) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk tes tertulis yang dilaksanakan berbasis komputer secara daring atau luring.

Pasal 23

(1) Uji kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh Kementerian melalui panitia nasional. (2) Panitia nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan Guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a: a. tidak menempuh pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak mengikuti uji komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan tidak mengikuti praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. melaporkan tugas yang telah dibuat dalam pendidikan guru penggerak; dan c. mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b. (2) Guru Dalam Jabatan yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b: a. tidak menempuh pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak mengikuti uji komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan tidak mengikuti praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan b. mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b. (3) Guru Dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mengikuti: a. pembelajaran dalam jumlah sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan mekanisme pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; b. uji komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; c. praktik pengalaman lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan d. uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memperoleh Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh LPTK penyelenggara Program PPG dalam Jabatan.

Pasal 26

(1) Mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebelum habis masa studi Program PPG dalam Jabatan yang diikuti. (2) Mahasiswa yang kembali mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar ulang uji kompetensi pada panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (3) Dalam hal masa studi telah habis, Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji kompetensi dapat kembali mengikuti uji kompetensi dengan melakukan pendaftaran ulang sebagai Mahasiswa pada LPTK yang dikoordinasikan oleh Kementerian. (4) Guru Dalam Jabatan yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi pada panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

Penetapan jumlah Mahasiswa, sosialisasi Program PPG dalam Jabatan, penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan, dan penyelenggaraan Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2022 tentang TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33