PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2024 tentang ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM

PERMEN Nomor 23 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 5. BUMD Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. 8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD; 9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan; 10. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten, dan wali kota untuk daerah kota. 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Komisaris; 12. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas; 13. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda; 14. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda; 15. Direksi adalah organ BUMDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDAM untuk kepentingan dan tujuan BUMDAM serta mewakili BUMDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 16. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha BUMDAM yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. 17. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha BUMDAM. 18. Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMDAM melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. 19. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik. 20. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai BUMD Air Minum. 21. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi apabila BUMDAM memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian; 22. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian; 23. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu; 24. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas atau Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu; 25. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. 26. Saldo Laba Positif adalah Laba Bersih BUMDAM dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian BUMDAM dari tahun buku sebelumnya; 27. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek- aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang. 28. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 29. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 30. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri. 31. Rencana Bisnis adalah adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 32. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDAM atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMDAM adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMDAM.

BAB III

ORGAN BUMDAM

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengurusan BUMDAM dilakukan oleh organ BUMDAM. (2) Organ BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. (3) Organ BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perseroda terdiri atas: a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset: f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMDAM; dan k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda.

Pasal 6

(1) Kepala Daerah selaku pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; g. penghasilan Komisaris dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMDAM; dan k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah selaku pemegang saham pada Perseroda.

BAB 2

Jumlah Direksi

Pasal 8

Koreksi

(1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM atau RUPS dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan BUMDAM dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang Direksi untuk BUMDAM kategori kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk BUMDAM kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi BUMDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b; dan c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk BUMDAM kategori besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi BUMDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c. (2) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen: a. laporan keuangan BUMDAM 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; b. hasil penilaian kinerja BUMDAM 3 (tiga) tahun terakhir; dan c. Rencana Bisnis BUMDAM;

Pasal 9

(1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan. (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 10

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda dan keputusan RUPS pada Perseroda setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. (2) Keputusan KPM pada Perumda dan keputusan RUPS pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan BUMDAM.

Pasal 11

(1) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) pada kategori BUMDAM sedang dan kategori BUMDAM besar, besaran gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM pada Perumda dan Keputusan RUPS pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 12

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas: a. tunjangan hari raya; b. tunjangan perumahan; c. tunjangan purna jabatan; dan d. tunjangan kinerja.

Pasal 13

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda.

Pasal 14

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d diberikan secara bulanan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda.

Pasal 15

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan dengan ketentuan: a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat. b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada BUMDAM. c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMDAM dapat mengikutsertakan Direksi BUMDAM dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan. d. BUMDAM yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh BUMDAM diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban BUMDAM atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan. e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh BUMDAM. f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK. g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 16

Anggota Direksi BUMDAM dapat diberikan fasilitas sebagai berikut: a. fasilitas kendaraan; b. fasilitas kesehatan; c. fasilitas perumahan; dan d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 17

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMDAM. b. anggota Direksi BUMDAM hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari BUMDAM yang bersangkutan; c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM atau RUPS; dan; d. dalam hal anggota Direksi BUMDAM tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada BUMDAM yang bersangkutan. (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang telah menjadi aset BUMDAM, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis. (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi BUMDAM. (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset BUMDAM.

Pasal 18

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan dalam bentuk: a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. b. pemeriksaan kesehatan secara medis. (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun. (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada BUMDAM.

Pasal 19

(1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal BUMDAM memiliki rumah dinas. (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

Pasal 20

Pasal 21

BUMDAM tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: a. BUMDAM yang bersangkutan; b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM/RUPS.

Pasal 22

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh BUMDAM yang bersangkutan; c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada BUMDAM yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) BUMDAM dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda dalam pengesahan laporan tahunan apabila: a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian; b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja BUMDAM yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi; c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan d. kondisi BUMDAM yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMDAM dalam kondisi rugi, atau BUMDAM tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi. (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan BUMDAM dan disetujui oleh KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda.

BAB 3

Penghasilan Direksi

Pasal 9

Koreksi

(1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan. (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 10

Koreksi

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda dan keputusan RUPS pada Perseroda setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. (2) Keputusan KPM pada Perumda dan keputusan RUPS pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan BUMDAM.

Pasal 11

(1) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) pada kategori BUMDAM sedang dan kategori BUMDAM besar, besaran gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM pada Perumda dan Keputusan RUPS pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 12

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas: a. tunjangan hari raya; b. tunjangan perumahan; c. tunjangan purna jabatan; dan d. tunjangan kinerja.

Pasal 13

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda.

Pasal 14

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d diberikan secara bulanan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda.

Pasal 15

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan dengan ketentuan: a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat. b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada BUMDAM. c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMDAM dapat mengikutsertakan Direksi BUMDAM dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan. d. BUMDAM yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh BUMDAM diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban BUMDAM atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan. e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh BUMDAM. f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK. g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 16

Anggota Direksi BUMDAM dapat diberikan fasilitas sebagai berikut: a. fasilitas kendaraan; b. fasilitas kesehatan; c. fasilitas perumahan; dan d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 17

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMDAM. b. anggota Direksi BUMDAM hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari BUMDAM yang bersangkutan; c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM atau RUPS; dan; d. dalam hal anggota Direksi BUMDAM tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada BUMDAM yang bersangkutan. (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang telah menjadi aset BUMDAM, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis. (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi BUMDAM. (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset BUMDAM.

Pasal 18

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan dalam bentuk: a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. b. pemeriksaan kesehatan secara medis. (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun. (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada BUMDAM.

Pasal 19

(1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal BUMDAM memiliki rumah dinas. (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

Pasal 20

Pasal 21

BUMDAM tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: a. BUMDAM yang bersangkutan; b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM/RUPS.

Pasal 22

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh BUMDAM yang bersangkutan; c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada BUMDAM yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) BUMDAM dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda dalam pengesahan laporan tahunan apabila: a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian; b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja BUMDAM yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi; c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan d. kondisi BUMDAM yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMDAM dalam kondisi rugi, atau BUMDAM tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi. (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan BUMDAM dan disetujui oleh KPM pada Perumda atau RUPS pada Perseroda.

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMDAM dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris. (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMDAM untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan. (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas atau Komisaris yang melaksanakan tugas kepengurusan BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris. (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap. (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB 3

Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMDAM dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris. (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMDAM untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan. (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas atau Komisaris yang melaksanakan tugas kepengurusan BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris. (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap. (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 25

(1) Anggota Direksi BUMDAM yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM. (2) Penghasilan anggota Direksi BUMDAM yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain BUMDAM induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM.

BAB 4

Rangkap Jabatan

Pasal 25

Koreksi

(1) Anggota Direksi BUMDAM yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM. (2) Penghasilan anggota Direksi BUMDAM yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain BUMDAM induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMDAM.

Pasal 26

(1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut: a. cuti tahunan; b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; c. cuti ibadah; dan d. cuti melahirkan. (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. (3) Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM atau RUPS. (5) Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan BUMDAM yang bersangkutan. (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang. (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5

Cuti Anggota Direksi

Pasal 26

Koreksi

(1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut: a. cuti tahunan; b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; c. cuti ibadah; dan d. cuti melahirkan. (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. (3) Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM atau RUPS. (5) Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan BUMDAM yang bersangkutan. (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang. (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) BUMDAM dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi BUMDAM untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi BUMDAM yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi. (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan BUMDAM; b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun; c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit BUMDAM sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.

(1) BUMDAM memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMDAM yang bersangkutan. (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMDAM yang bersangkutan. (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada BUMDAM yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh BUMDAM yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing- masing BUMDAM yang bersangkutan. (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau Komisaris menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh BUMDAM yang bersangkutan. (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban BUMDAM yang bersangkutan. (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMDAM yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2024 tentang ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 26

Pasal 27

BAB 6

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5