PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

PERMEN Nomor 23 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. 4. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 5. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 6. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 8. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 11. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. 12. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA

Pasal 3

Koreksi

(1) Kontraktor melalui SKK Migas mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri. (2) Perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan. (3) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi.

Pasal 4

(1) Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan ada yang tidak berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lainnya yang berminat. (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 5

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir, Kontraktor dianggap tidak berminat terhadap perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk mengelola Wilayah Kerja dimaksud.

Pasal 6

Pasal 7

(1) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya. (2) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama tersebut berakhir. (3) Dalam hal Menteri MENETAPKAN jangka waktu permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Menteri.

Pasal 8

(1) Permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan: a. program kerja, paling sedikit meliputi: 1. rencana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang akan diterapkan; 2. rencana keselamatan dan kesehatan kerja serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 3. rencana pemulihan pasca operasi; b. usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama; c. kemampuan teknis dan manajerial; d. kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah tersebut; e. kepemilikan saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara; f. usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US$1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat); g. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; h. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan i. rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor. (2) Untuk permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (3) Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data; dan b. PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.

Pasal 9

(1) Menteri dapat meminta SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) SKK Migas wajib menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Kedua

Permohonan oleh PT Pertamina (Persero)

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI TERHADAP PERMOHONAN PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap permohonan pengelolaan oleh Kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 8. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya. (3) Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan wakil dari unit di lingkungan Kementerian, dan badan serta instansi lain yang terkait apabila diperlukan.

Pasal 11

(1) Dalam melakukan evaluasi dan penilaian besaran bonus tanda tangan, Tim Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib mengunakan formula penetapan besaran bonus tanda tangan. (2) Formula penetapan besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Menteri MENETAPKAN bonus tanda tangan paling sedikit US$1,000,000 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan paling banyak US$250,000,000 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 13

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Menteri dapat MENETAPKAN: a. perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk Kontraktor; b. pengelolaan pada Wilayah Kerja yang Kontrak Kerja Samanya berakhir oleh PT Pertamina (Persero); c. pengelolaan bersama pada Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero); atau d. lelang Wilayah Kerja.

Pasal 14

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlaku efektifnya Kontrak Kerja Sama perpanjangan atau Kontrak Kerja Sama baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a atau huruf d maka: a. pemegang saham mayoritas pada Kontraktor di Wilayah Kerja tersebut dilarang untuk mengalihkan saham yang dimilikinya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya; dan b. Kontraktor di Wilayah Kerja tersebut dilarang untuk mengalihkan interest yang dimilikinya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya.

Pasal 15

Dalam hal PT Pertamina (Persero) ditetapkan untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, PT Pertamina (Persero) wajib mempertahankan participating interest paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) selama masa Kontrak Kerja Sama.

Pasal 16

Dalam hal Menteri MENETAPKAN Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) mengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama termasuk komposisi besaran participating interest.

Pasal 17

Dalam hal PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b atau huruf d, Kontraktor wajib bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang untuk mengambil langkah persiapan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Menteri MENETAPKAN bonus tanda tangan paling sedikit US$1,000,000 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan paling banyak US$250,000,000 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Koreksi

(1) Pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat dilakukan sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir. (2) Dalam hal Menteri MENETAPKAN pengelolaan Wilayah Kerja melalui lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pelaksanaan lelang wajib mengikuti ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja.

Pasal 19

Koreksi

(1) Dalam hal PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai Pengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b atau Kontraktor baru telah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama terdahulu dan berlaku efektif sejak tanggal berakhirnya Kontrak Kerja Sama terdahulu. (2) Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru dapat melakukan kegiatan persiapan alih operasi setelah mendapat persetujuan dari SKK Migas, paling sedikit untuk: a. mengajukan persetujuan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas untuk kegiatan yang akan dilaksanakan setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru; b. memulai proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru; dan/atau c. mengajukan persetujuan/perizinan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru.

Pasal 20

(1) Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk menjaga tingkat produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja, PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang dapat melakukan pembiayaan atau kegiatan operasi yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru. (2) Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kontraktor terdahulu. (3) SKK Migas menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang memuat paling sedikit: a. skema pelaksanaan kegiatan (pembiayaan dan operasional); b. mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran; c. mekanisme pengembalian biaya operasi; d. pengelolaan aset; e. tanggung jawab atas pelaksanaan operasi; dan f. rencana penjualan hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. (4) PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang wajib membuat perjanjian dengan Kontraktor terdahulu terkait pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan operasi dengan mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujui oleh SKK Migas.

Pasal 21

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru untuk melakukan persiapan alih operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pembiayaan atas kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikembalikan berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru.

Pasal 22

Terhadap kontrak Joint Operating Agreement (JOA) dan Joint Operating Body (JOB) yang akan berakhir, Menteri MENETAPKAN kebijakan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama.

Pasal 23

(1) PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya sebagai pengelola Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan kontrak Joint Operating Agreement (JOA) dan Joint Operating Body (JOB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat mengajukan usulan pengelolaan selanjutnya Wilayah Kerja dimaksud kepada Menteri. (2) Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya sebagai pengelola Wilayah Kerja. (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan kontrak Joint Operating Agreement (JOA) dan Joint Operating Body (JOB) yang akan berakhir, mengikuti tata cara dan syarat permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6. Pasal 24 Dalam hal PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor lainnya tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri menawarkan Wilayah Kerja tersebut melalui lelang.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah berakhir dan Menteri belum MENETAPKAN pengelola Wilayah Kerja tersebut, Menteri dapat MENETAPKAN Kontraktor lama untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya Kontraktor secara definitif pada Wilayah Kerja dimaksud. (2) Hak dan kewajiban pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban dalam Kontrak Kerja Sama yang telah berakhir.

Pasal 26

(1) Kontraktor yang telah ditetapkan perpanjangan Kontrak Kerja Samanya, PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai pengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya, Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) yang secara bersama-sama ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya, atau pemenang lelang Wilayah Kerja wajib membayar bonus tanda tangan yang ditetapkan oleh Menteri dan menyediakan jaminan pelaksanaan. (2) Bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan sebelum atau pada saat penandatanganan Kontrak Kerja Sama yang baru. (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan sebelum ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama yang baru.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kontraktor tidak ditetapkan perpanjangan Kontrak Kerja Samanya, Kontraktor tetap wajib menjaga kewajaran tingkat produksi sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama. (2) Dalam menjaga kewajaran tingkat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif investasi.

Pasal 28

Dalam hal telah terdapat BUMD sebagai salah satu Kontraktor yang telah mempunyai participating interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja yang telah ditetapkan perpanjangannya, Kontraktor tidak wajib menawarkan participating interest 10% (sepuluh persen).

(1) Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit sebagai berikut: 1. program kerja; 2. usulan mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama; 3. potensi atau kepastian pasar/kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 4. usulan bagi hasil Minyak dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara; 5. usulan besaran bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Kerja; 6. usulan besaran bonus tanda tangan paling sedikit US$1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat); 7. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; 8. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen), dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; 9. kelayakan teknis dan ekonomis mencakup antara lain: a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; c) rencana/komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja; d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; e) besaran investasi dan biaya operasi; dan f) perkiraan penerimaan Negara. 10. rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah (relinquishment); 11. kemampuan finansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan 12. rencana pemulihan pasca operasi. b. Laporan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang memuat: 1. hasil produksi dan lifting Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan; 2. investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan penerimaan Negara; 3. teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan; 4. sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 5. cadangan tersisa (remaining reserves) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 6. fasilitas yang telah dan/atau sedang dibangun beserta nilai asetnya; 7. luasan akhir Wilayah Kerja; 8. pengembalian data; 9. penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri; 10. pembinaan kemitraan lokal; 11. pengembangan masyarakat sekitar (community development) atau tanggung jawab sosial masyarakat (corporate social responsibility); 12. keselamatan dan kesehatan kerja; 13. pengelolaan lingkungan hidup; 14. pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan 15. hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. (2) SKK Migas melakukan evaluasi terhadap usulan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (3) SKK Migas wajib menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Kontraktor.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

BAB VI

Pasal 31