PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SITUBONDO

PERDA Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Situbondo. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 8. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 11. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). 15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 16. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar perseroan yang merupakan jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. 17. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pemegang saham, atau dengan kata lain modal yang disanggupi pemegang saham untuk dilunasi, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. 18. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang sudah diambilnya, atau dengan kata lain saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. 19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 20. Komisaris adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). 21. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). 22. Direksi adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar. 23. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). 24. Direktur adalah Direktur PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). 25. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). 26. Komite Nominasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 27. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 28. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). 29. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 30. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. 31. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 32. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 33. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. 34. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 35. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS. 36. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda). 37. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. 38. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 39. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 40. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 41. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS. 42. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 43. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan kewenangannya. 44. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 45. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk/dibuat oleh Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo berubah nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Situbondo (Perseroda). (2) Perubahan nama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kewajiban, hutang, dan modal dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 4

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Situbondo.

Pasal 5

(1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Sistem Layanan Perbankan. (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi dan wajib melaporkan kepada OJK.

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah menyediakan pelayanan jasa dalam bidang perbankan di daerah bagi kemanfaatan umum dengan pengelolaan perusahaan yang berprinsip syariah.

Pasal 7

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

Maksud pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Situbondo yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 9

Tujuan pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah : a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya; b. meningkatkan pendapatan asli daerah; c. ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 10

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) melakukan usaha meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk : 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’; 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah; 6. pembiayaan berdasarkan akad Ijarah Multijasa; dan 7. akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 11

Koreksi

Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah seluruh harta kekayaan bersih PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sampai dengan tahun berjalan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Modal dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah). (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain. (3) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar. (4) Modal disetor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.5.273.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah). (5) Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pihak lain.

Pasal 14

(1) Sumber modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dapat bersumber dari : a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari : a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; c. agio saham; dan d. pihak lain.

Pasal 15

Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

(1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan untuk : a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; c. penugasan Pemerintah Daerah; dan d. penambahan modal. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah. (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 19

(1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat menerima hibah. (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham diputuskan oleh RUPS. (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 11

Koreksi

Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah seluruh harta kekayaan bersih PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sampai dengan tahun berjalan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Modal dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah). (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain. (3) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar. (4) Modal disetor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.5.273.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah). (5) Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pihak lain.

Pasal 14

(1) Sumber modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dapat bersumber dari : a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari : a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; c. agio saham; dan d. pihak lain.

BAB V

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). (2) Organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi. (3) Pengangkatan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan OJK.

Pasal 23

Koreksi

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 24

(1) RUPS terdiri atas : a. RUPS tahunan; dan b. RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. (4) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 25

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) di dalam RUPS. (2) Bupati selaku pemegang saham dalam PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah. (4) Kewenangan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 26

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) apabila dapat membuktikan : a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 28

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 29

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir. (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir. (3) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, kompetensi, perilaku yang baik, kompetensi keuangan yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB Kedua

RUPS

Pasal 23

Koreksi

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 24

Koreksi

(1) RUPS terdiri atas : a. RUPS tahunan; dan b. RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. (4) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Pasal 25

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) di dalam RUPS. (2) Bupati selaku pemegang saham dalam PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah. (4) Kewenangan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 26

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) apabila dapat membuktikan : a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SITUBONDO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB kelima

BAB VII