PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTAN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS.

PERDA Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. 3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 4. Rumah kos adalah rumah atau kamar yang disewakan kepada penyewa sebagai tempat tinggal sementara. 5. Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penyewa. 6. Pengusaha rumah kos adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha rumah kos. 7. Penyewa adalah orang yang menyewa rumah kos dan diberi hak pemanfaatan rumah kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal. 8. Penanggungjawab rumah kos adalah pemilik usaha rumah kos atau orang yang ditunjuk oleh pemilik usaha rumah kos untuk bertanggung jawab atas pengelolaan usaha rumah kos. 9. Izin penyelenggaraan rumah kos adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan penyelenggaraan rumah kos. 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan rumah kos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan rumah kos berhak memperoleh Izin Usaha Rumah Kos.

Pasal 5

Koreksi

Pengusaha rumah kos memiliki hak: a. menyelenggarakan usaha rumah kos yang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan; b. mendapatkan penghasilan dari usaha rumah kos; c. MENETAPKAN besarnya tarif usaha rumah kos; dan d. memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para penghuni kos dan ketertiban masyarakat.

Pasal 6

Penyewa rumah kos memiliki hak: a. mendapatkan ruang dan fasilitas lainnya yang disediakan dan disepakati diantara kedua belah pihak; b. mengajukan keberatan dan/atau teguran kepada pengusaha rumah kos apabila ruang dan fasilitas lain yang disediakan dan disepakati sebagai fasilitas para penyewa tidak sesuai dengan yang telah disepakati; dan c. menggunakan hak untuk menempati rumah kos sampai batas waktu yang telah disepakati.

Pasal 7

(1) Setiap pengusaha rumah kos wajib: a. membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni kos maupun tamu serta memberlakukan tata tertib tersebut; b. memberikan pengarahan kepada penyewa rumah kos untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat; c. bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan di sekitar rumah kos; d. menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak menempati rumah kos; e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kelurahan atau Kepala Desa melalui ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat mengenai jumlah penyewa rumah kos beserta identitas penyewa rumah kos yang sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan; f. memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dan jumlah kamar dengan mencantumkan izin Bupati. g. menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu yang terpisah dari kamar penghuni, MCK, tempat parkir; h. menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah; i. melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 x 24 jam; j. melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari apabila terjadi perubahan data penyewa rumah kos kepada kepala Kelurahan atau Kepala Desa melalui ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; k. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku. (2) Bagi pengusaha rumah kos yang tidak tinggal serumah di rumah kos atau bertempat tinggal di luar kelurahan/desa lokasi rumah kos wajib menunjuk orang yang diberi tanggung jawab atas rumah kos. (3) Penanggung jawab rumah kos sebagaimana dimaksud ayat (3) harus bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di kelurahan/ desa setempat. (4) Pengusaha rumah kos atau penanggung jawab rumah kos wajib melapor kepada ketua Rukun Tetangga.

Pasal 8

Setiap penyewa rumah kos wajib: a. memberikan data diri kepada pengusaha rumah kos; b. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan; c. menaati segala tata tertib yang dibuat pengusaha rumah kos; d. ikut serta mencegah kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitar; e. berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar; f. mencegah tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; g. memberitahukan sebelumnya kepada pengusaha rumah kos apabila penyewa rumah kos hendak pindah dari rumah kos; dan h. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTAN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20