PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA (PERSERODA)

PERDA Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah DaerahKabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah PemerintahDaerah Kabupaten Mojokerto. 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah PT. BPR Majatama (Perseroda)yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan. 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda). 10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda)dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Majatama (Perseroda)sebagai organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 12. Komisaris adalah organ PT. BPR Majatama (Perseroda)yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda). 13. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Majatama (Perseroda). 14. Direksi adalah organ PT. BPR Majatama (Perseroda)yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Majatama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar. 15. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Majatama (Perseroda). 16. Direktur adalah Direktur PT. BPR Majatama (Perseroda). 17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 18. Rencana Kerja dan Anggaran PT.BPR Majatama (Perseroda) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PT.BPR Majatama (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT.BPR Majatama (Perseroda). 19. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 20. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 21. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda). 22. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pegawai dalam melaksanakan suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang ditentukan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan. 23. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Majatama (Perseroda). 24. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Majatama (Perseroda)yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR Majatama (Perseroda),dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 25. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. 26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 28. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. 29. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 30. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS. 31. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda). 32. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. 33. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 34. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 35. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 36. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS. 37. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 38. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda)berdasarkan kewenangannya; 39. Perjanjian Kerja Bersama adalah adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 40. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

BAB VIII

BESARNYA MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 10

Koreksi

(1) Sumber modal PT. BPR Majatama (Perseroda) terdiri atas : a. penyertaan modal Daerah; b. hibah; dan c. sumber modal lainnya. (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi asset; dan c. agio saham. (3) Sumber modal PT. BPR Majatama (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

( 1 ) Modal PT. BPR Majatama (Perseroda)yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Majatama (Perseroda). ( 2 ) Seluruh kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturaan Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Majatama (Perseroda) dilakukan untuk : a. pendirian; dan b. penambahan modal. (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal. (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Majatama (Perseroda)ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya. (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 14

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Majatama (Perseroda) dilakukan untuk : a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Majatama (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 15

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 16

(1) Modal dasar PT. BPR Majatama (Perseroda)ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah). (2) Modal PT. BPR Majatama (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Jumlah Modal disetor yang telah ditempatkan pada PT. BPR Majatama (Perseroda) terdiri dari saham milik Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga (Koperasi Karyawan Sahabat Rakyat) dengan rincian sebagai berikut: No Nama Pemilik Jumlah Nominal 1 Pemerintah Daerah 16.644.000.000 2 Koperasi Karyawan Sahabat Rakyat 20.000.000 16.664.000.000

Pasal 17

(1) Kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda). (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda) yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

Pasal 18

(1) Saham yang dikeluarkan PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah saham atas nama. (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam anggaran dasar. (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

Koreksi

(1) Sumber modal PT. BPR Majatama (Perseroda) terdiri atas : a. penyertaan modal Daerah; b. hibah; dan c. sumber modal lainnya. (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi asset; dan c. agio saham. (3) Sumber modal PT. BPR Majatama (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

( 1 ) Modal PT. BPR Majatama (Perseroda)yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Majatama (Perseroda). ( 2 ) Seluruh kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturaan Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Majatama (Perseroda) dilakukan untuk : a. pendirian; dan b. penambahan modal. (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal. (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Majatama (Perseroda)ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya. (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 14

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Majatama (Perseroda) dilakukan untuk : a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Majatama (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 15

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diputuskan oleh RUPS.

BAB IX

ORGAN

Pasal 19

Koreksi

Organ PT. BPR Majatama (Perseroda) terdiri atas : a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi.

Pasal 20

Koreksi

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. (5) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 21

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Majatama (Perseroda) di dalam RUPS. (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Majatama (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan PerangkatDaerah melalui : a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait : 1. perubahan anggaran dasar; 2. pengalihan aset tetap; 3. kerja sama; 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; 7. penghasilan Komisaris dan Direksi; 8. penetapan besaran penggunaan laba; 9. pengesahan laporan tahunan; 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Majatama (Perseroda)dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan: a. target kinerja PT. BPR Majatama (Perseroda); b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda). (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Majatama (Perseroda) apabila dapat membuktikan : a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Majatama (Perseroda); dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 24

(1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. BPR Majatama (Perseroda) maupun usaha PT. BPR Majatama (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 25

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

(1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar. (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 27

(1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir.

Pasal 28

Panitia Seleksi anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris, harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; h. berijazah paling rendah S-l (strata satu); i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; j. tidak pernah dinyatakan pailit; k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi : a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi : a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan c. memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Komisaris. (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya. (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi : a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. tidak pernah dinyatakanpailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

BAB Kedua

RUPS

Pasal 20

Koreksi

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. (5) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 21

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Majatama (Perseroda) di dalam RUPS. (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Majatama (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan PerangkatDaerah melalui : a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait : 1. perubahan anggaran dasar; 2. pengalihan aset tetap; 3. kerja sama; 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; 7. penghasilan Komisaris dan Direksi; 8. penetapan besaran penggunaan laba; 9. pengesahan laporan tahunan; 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Majatama (Perseroda)dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan: a. target kinerja PT. BPR Majatama (Perseroda); b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda). (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Majatama (Perseroda) apabila dapat membuktikan : a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Majatama (Perseroda); dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB Ketiga

Komisaris

Pasal 24

Koreksi

(1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. BPR Majatama (Perseroda) maupun usaha PT. BPR Majatama (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 25

Koreksi

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

(1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar. (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 27

(1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir.

Pasal 28

Panitia Seleksi anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris, harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; h. berijazah paling rendah S-l (strata satu); i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; j. tidak pernah dinyatakan pailit; k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi : a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi : a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan c. memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Komisaris. (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya. (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi : a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. tidak pernah dinyatakanpailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA (PERSERODA)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB X