PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

PERDA Nomor 3 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Koreksi

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi penggunaan PSP; b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 8

Koreksi

(1) Inventarisasi penggunaan PSP terdiri atas: a. penggunaan PSP pada pelaku usaha makro, sedang dan mikro; b. penggunaan PSP pada tingkat desa, kelurahan dan kecamatan; dan c. penggunaan PSP pada tingkat kawasan. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan PSP; b. jenis PSP yang dimanfaatkan; c. bentuk penggunaan PSP; d. pengetahuan terhadap PSP yang ramah lingkungan; dan e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Pasal 9

(1) Bupati MENETAPKAN kawasan pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan. (2) Intensitas tinggi penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pusat perbelanjaan; b. pertokoan/retail/toko modern/perhotelan/restoran; c. pasar; d. kantor pemerintahan; e. kantor/perusahaan swasta; dan f. sarana dan prasarana publik. (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. daerah aliran sungai; b. daerah resapan air; c. kawasan wisata; d. sarana dan prasarana publik; dan e. kawasan industri.

Pasal 10

(1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP. (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Rencana Aksi Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. (3) Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membentuk kegiatan aksi daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas: a. identifikasi dan pendataan produk PSP; b. penyusunan rencana kegiatan, target dan indikator keberhasilan pengurangan Sampah PSP; c. sosialisasi/kampanye; d. Focus Group Discussion: e. talk show; f. kegiatan Ilmiah; dan g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP. (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan terhadap: a. pengurangan penggunaan PSP sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha; dan b. kegiatan masyarakat yang menimbulkan potensi penggunaan PSP. (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan PSP berkewajiban : a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada masyarakat dan pelaku usaha; b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP; c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP secara mandiri; h. mendorong penggunaan kemasan/kantong/produk kemasan lain sebagai alternatif pengganti PSP; i. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP; j. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan; dan k. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dan Penyedia kantong plastik berhak: a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produsen PSP yang ramah lingkungan; b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan PSP secara baik dan dan berwawasan lingkungan; dan c. menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan. (2) Pelaku usaha dan Penyedia PSP berkewajiban : a. mengurangi penggunaan PSP dalam setiap kegiatan usahanya; b. mengupayakan penggunaan PSP alternatif lain yang ramah lingkungan; c. tidak menyediakan kantong belanja sekali pakai ditempat usaha yang dikelolanya; d. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen; dan e. menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Produsen PSP berhak memperoleh pembinaan agar dapat memproduksi PSP ramah lingkungan. (2) Produsen PSP berkewajiban: a. mengupayakan pembuatan kemasan/produk PSP yang ramah lingkungan; b. memberikan informasi tentang peruntukan PSP, meliputi: 1) bahan baku; 2) dampak lingkungan; dan 3) cara pengolahan PSP setelah dipergunakan. c. wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium yang terakreditasi; dan d. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah hasil dari setiap penelitian dan pengujian yang telah dilaksanakan.

Pasal 15

(1) Pengguna PSP/Masyarakat berhak: a. mendapatkan informasi dan akurat mengenai PSP ramah lingkungan; b. meminta PSP ramah lingkungan kepada Penyedia PSP sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak; c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan d. menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan dari penyedia PSP. (2) Pengguna PSP/Masyarakat berkewajiban: a. mengurangi penggunaan PSP; b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP terhadap lingkungan; c. melakukan pemilahan PSP atas sampah organic dan sampah residu dengan cara tidak dibuang sembarangan; dan d. menaati segala kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

BAB XIII

Pasal 25

BAB XIV

Pasal 26

BAB XV

Pasal 27

Pasal 28