PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa

PERDA Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Blora. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. jdi.hukum.blorakab.go.id 4 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Blora. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Peraturan Di Desa adalah peraturan yang meliputi peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam lembaran Desa atau berita Desa. 17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 18. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketertraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 20. Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 21. Hari adalah hari kerja. jdi.hukum.blorakab.go.id 5

BAB IV

EVALUASI, KLARIFIKASI DAN PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 17

Koreksi

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal disepakati. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati. jdi.hukum.blorakab.go.id 10 (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib memperbaikinya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Hasil koreksi dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. (6) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap menetapkannya menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa wajib dikirim kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan. (2) Hasil klarifikasi disampaikan Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterima. (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Peraturan Desa telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan; atau b. Peraturan Desa Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati membatalkan Peraturan Desa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Peraturan di Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang sederajat dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati. jdi.hukum.blorakab.go.id 11 (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan Peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 10

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28