PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

PERBAN Nomor 14 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. 4. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 5. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan. 6. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang berperan selaku penyidik, dan secara struktural membawahi langsung penyidik/penyidik pembantu. 7. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda. 8. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyelidikan. 9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG. 10. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri. 12. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. 13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya. 16. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. 17. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. 18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. 20. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. 21. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. 22. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan. 23. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

BAB II

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Pasal 4

Koreksi

Dasar dilakukan Penyidikan: a. laporan polisi/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan e. SPDP.

Pasal 5

Koreksi

(1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari: a. Laporan Polisi Model A; dan b. Laporan Polisi Model B. (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 6

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat: a. dasar penugasan; b. identitas petugas; c. jenis penugasan; d. lama waktu penugasan; dan e. pejabat pemberi perintah.

Pasal 7

(1) LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik. (2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

Pasal 8

Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat: a. dasar penyidikan; b. identitas petugas tim penyidik; c. jenis perkara yang disidik; d. waktu dimulainya penyidikan; dan e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Pasal 9

Administrasi penyelidikan, meliputi: a. surat perintah tugas; b. surat perintah penyelidikan; dan c. LHP.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan: a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan. (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk: a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan; b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12

(1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. wawancara (interview); d. pembuntutan (surveillance); e. penyamaran (under cover); f. pelacakan (tracking); dan g. penelitian dan analisis dokumen. (2) Sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan e. kegiatan.

Pasal 13

(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik. (2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 14

(1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B. (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. (4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri; b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan; c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek. (5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Pasal 15

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: a. penyelidikan; b. pengiriman SPDP; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. gelar perkara; f. penyelesaian berkas perkara; g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i. penghentian Penyidikan.

BAB Kedua

Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 9

Koreksi

Administrasi penyelidikan, meliputi: a. surat perintah tugas; b. surat perintah penyelidikan; dan c. LHP.

Pasal 10

Koreksi

(1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan UNDANG-UNDANG dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi: a. sampul berkas perkara; b. isi berkas perkara, meliputi; 1. daftar isi; 2. resume; 3. laporan polisi; 4. surat perintah tugas; 5. surat perintah Penyidikan; 6. SPDP; 7. berita acara pemeriksaan TKP; 8. surat panggilan saksi/ahli; 9. surat perintah membawa saksi; 10. berita acara membawa dan menghadapkan saksi; 11. berita acara penyumpahan saksi/ahli; 12. berita acara pemeriksaan saksi/ahli; 13. surat panggilan tersangka; 14. surat perintah penangkapan; 15. berita acara penangkapan; 16. berita acara pemeriksaan tersangka; 17. berita acara konfrontasi; 18. berita acara rekonstruksi; 19. surat permintaan bantuan penangkapan; 20. berita acara penyerahan tersangka; 21. surat perintah pelepasan tersangka; 22. berita acara pelepasan tersangka; 23. surat perintah penahanan; 24. berita acara penahanan; 25. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim; 26. surat penetapan perpanjangan penahanan; 27. berita acara perpanjangan penahanan; 28. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka; 29. surat perintah pengeluaran tahanan; 30. berita acara pengeluaran tahanan; 31. surat perintah pembantaran penahanan; 32. berita acara pembantaran penahanan; 33. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan; 34. berita acara pencabutan pembantaran penahanan; 35. surat perintah penahanan lanjutan; 36. berita acara penahanan lanjutan; 37. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan; 38. surat perintah penggeledahan; 39. surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan; 40. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya; 41. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan; 42. surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan; 43. surat perintah penyitaan; 44. berita acara penyitaan; 45. surat permintaan persetujuan PRESIDEN, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu; 46. surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; 47. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; 48. surat perintah pengembalian barang bukti; 49. berita acara pengembalian barang bukti; 50. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor); 51. surat hasil pemeriksaan labfor; 52. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi; 53. surat hasil pemeriksaan identifikasi; 54. surat pengiriman berkas perkara; 55. tanda terima berkas perkara; 56. surat pengiriman tersangka dan barang bukti; 57. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; 58. surat bantuan penyelidikan; 59. daftar saksi; 60. daftar tersangka; 61. daftar barang bukti; 62. surat permintaan blokir rekening bank; 63. berita acara blokir rekening bank; 64. surat permintaan pembukaan blokir rekening bank; 65. berita acara pembukaan blokir rekening bank; 66. Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) . 67. surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 68. surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB); 69. surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB); 70. surat permintaan cegah dan tangkal (cekal); 71. surat pencabutan cekal; 72. surat penitipan barang bukti; 73. surat perintah penyisihan barang bukti; 74. berita acara penyisihan barang bukti; 75. surat perintah pelelangan barang bukti; 76. berita acara pelelangan barang bukti; 77. surat perintah pemusnahan barang bukti; 78. berita acara pemusnahan barang bukti; 79. surat perintah penitipan barang bukti; dan 80. berita acara penitipan barang bukti. (2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar. (3) Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi: a. surat perintah penyelidikan; b. LHP; c. kartutik kejahatan/pelanggaran; d. kartu sidik jari; dan e. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi. (4) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi: a. surat perintah penghentian penyidikan; b. surat ketetapan penghentian penyidikan; c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan; d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

BAB III

MANAJEMEN PENYIDIKAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan. (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. surat perintah penyelidikan; b. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan; c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan; d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 17

(1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat: a. jumlah dan identitas penyidik; b. sasaran/target penyidikan; c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan; d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik; e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara; f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan g. kelengkapan administrasi penyidikan. (3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien. (4) Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria: a. perkara mudah; b. perkara sedang; c. perkara sulit; dan d. perkara sangat sulit.

Pasal 18

(1) Kriteria perkara mudah antara lain: a. saksi cukup; b. alat bukti cukup; c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan d. proses penanganan relatif cepat. (2) Kriteria perkara sedang antara lain: a. saksi cukup; b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka; c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap; d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan. (3) Kriteria perkara sulit antara lain: a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi; b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat; e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara; f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya; g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup. (4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain: a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana; b. saksi belum diketahui keberadaannya; c. saksi atau tersangka berada di luar negeri; d. TKP di beberapa negara/lintas negara; e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi; f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita; g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Pasal 19

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut: a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit; b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

Pasal 20

(1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk: a. pembentukan tim penyelidik dari: 1. fungsi Reskrim; 2. fungsi kepolisian lainnya; dan 3. bantuan teknis kepolisian; b. dukungan anggaran penyelidikan; dan c. dukungan peralatan. (2) Tim penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meminta bantuan dari instansi terkait.

Pasal 21

(1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk: a. pembentukan tim penyidik; b. dukungan anggaran penyidikan; dan c. dukungan peralatan. (2) Pembentukan tim penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani, dan dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi Reskrim (join investigation team). (3) Tim penyidik dapat dibantu oleh tim bantuan teknis dan tenaga ahli.

Pasal 22

(1) Tim penyelidik atau tim penyidik terdiri dari: a. ketua; b. wakil ketua; dan c. anggota. (2) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani. (3) Tim penyelidik atau tim penyidik dibentuk dengan surat perintah.

Pasal 23

Satuan fungsi Reskrim yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna memberikan bantuan penyidikan (back-up) berupa personel, peralatan, dan anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara.

BAB Kesatu

Perencanaan

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 24

Koreksi

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengolahan TKP: 1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; 2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan 3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi; b. pengamatan (observasi): 1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya; c. wawancara (interview): 1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan 2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana; d. pembuntutan (surveillance): 1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana; 2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan 3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan; e. pelacakan (tracking): 1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; 2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan 3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan; f. penyamaran (undercover): 1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi; 2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan 3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution); g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus- kasus tertentu dengan cara: 1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

BAB 1

Penyelidikan

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat: a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b. waktu dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

BAB 2

SPDP

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: a. pemanggilan; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. penyitaan; dan f. pemeriksaan surat.

Pasal 27

(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara. (2) Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. (3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. (4) Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal: a. yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan b. seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman. (5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua. (6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

Pasal 28

(1) Pemanggilan terhadap Warga Negara INDONESIA (WNI) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan Negara Republik INDONESIA tempat domisili orang yang dipanggil. (2) Pemanggilan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan negaranya di INDONESIA. (3) Pengiriman surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup dan dilengkapi dengan tanda terima pengiriman.

Pasal 29

(1) Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya. (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan, penyidik melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan: a. memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik; b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli; dan c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Pasal 30

Dalam hal Saksi atau Ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

BAB 3

Upaya Paksa

Pasal 26

Koreksi

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: a. pemanggilan; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. penyitaan; dan f. pemeriksaan surat.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB 8

BAB 9

BAB Keempat