PERBAN

Peraturan Badan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PERBAN Nomor 61 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 1. Ombudsman Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 4. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 5. Pembina Penyelenggara adalah pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya, gubernur pada tingkat provinsi bupati pada tingkat kabupaten, dan walikota pada tingkat kota. 6. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dan bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 7. Penanggung Jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. 8. Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penilaian adalah rangkaian kegiatan sistematis dan metodis dengan dimensi yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya pengawasan Ombudsman. 9. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Opini adalah pernyataan formal Ombudsman kepada Penyelenggara sebagai hasil Penilaian. 10. Saran Penyempurnaan adalah pendapat Ombudsman berdasarkan hasil Penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Penyelenggara dalam rangka perbaikan/penyempurnaan Pelayanan Publik.

BAB II

OBJEK DAN PENGUKURAN PENILAIAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Ombudsman kepada Penyelenggara. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja Keasistenan yang membidangi fungsi manajemen pencegahan Maladministrasi. (4) Susunan pelaksana Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.

Pasal 5

Koreksi

Ombudsman dapat melibatkan masyarakat dalam Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bentuk pengawasan terhadap Penyelenggara.

Pasal 6

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik atas pelayanan barang, jasa, dan/atau administratif.

Pasal 7

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap Penyelenggara di dalam negeri dan/atau di luar negeri. (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Ombudsman. (3) Dalam kondisi keamanan dan/atau kedaruratan tertentu Penyelenggara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah.

Pasal 8

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dalam kondisi tertentu pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Ombudsman. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kondisi bencana; b. kondisi keamanan; dan/atau c. kondisi kedaruratan lain yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 9

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif.

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diukur berdasarkan: a. dimensi; b. kepercayaan masyarakat; dan c. kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan.

Pasal 11

(1) Dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas dimensi: a. input; b. proses; c. output; dan d. pengaduan. (2) Setiap dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas variabel dan indikator yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 12

(1) Kepercayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan keyakinan warga negara dan penduduk kepada Penyelenggara dalam memberikan perlakuan yang baik secara konsisten. (2) Kepercayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas variabel dan indikator yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 13

Kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berpengaruh terhadap dimensi Penilaian.

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN

Pasal 14

Koreksi

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan; b. pelaksanaan; c. penyusunan hasil Penilaian; d. penyerahan hasil Penilaian; e. evaluasi; dan f. monitoring Saran Penyempurnaan.

Pasal 15

Koreksi

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan kegiatan paling sedikit: a. penyempurnaan konsep Penilaian; b. penentuan instrumen Penilaian; c. pengembangan aplikasi Penilaian; d. loka karya persiapan Penilaian; dan e. sosialisasi kepada Penyelenggara.

Pasal 16

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan kegiatan paling sedikit: a. pengumpulan data; b. verifikasi data; c. kontrol kualitas data; d. pengolahan data; dan e. kontrol kualitas pengolahan data.

Pasal 17

(1) Penyusunan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disusun dalam bentuk laporan hasil Penilaian. (2) Laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur paling sedikit: a. rincian hasil Penilaian; b. rekapitulasi hasil Penilaian; c. Opini; dan d. Saran Penyempurnaan.

Pasal 18

(1) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersifat final. (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pihak lain setelah berkoordinasi dengan Ombudsman.

Pasal 19

(1) Opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. kualitas tertinggi; b. kualitas tinggi; c. kualitas sedang; d. kualitas rendah; dan e. kualitas terendah. (2) Dalam hal terdapat Pembina, Penanggung Jawab, dan/atau Pelaksana yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan/atau dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap, Ombudsman tidak memberikan Opini.

Pasal 20

(1) Penyerahan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d disampaikan kepada Pembina Penyelenggara yang dilakukan Penilaian. (2) Ombudsman dapat menyerahkan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Penyampaian hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau melalui mekanisme lain yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 21

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e merupakan reviu oleh Ombudsman terhadap semua tahapan proses Penilaian. (2) Hasi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan perbaikan dan bahan perencanaan Penilaian tahun berikutnya.

Pasal 22

Monitoring Saran Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan oleh unit kerja Keasistenan yang membidangi fungsi manajemen pencegahan Maladministrasi.

Pasal 23

(1) Status pelaksanaan monitoring Saran Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa: a. Saran Penyempurnaan dilaksanakan; atau b. Saran Penyempurnaan tidak dilaksanakan. (2) Status pelaksanaan monitoring Saran Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mempengaruhi hasil Penilaian pada tahun berikutnya.

Pasal 24

Penilaian pada Tahun 2025 belum mempertimbangkan Saran Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis Penilaian ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Peraturan Badan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28