PERBAN

Peraturan Badan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun

PERBAN Nomor 35 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri. 4. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. 5. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun. 6. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta. 7. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing peserta sebagai Manfaat Pensiun. 8. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan PPIP. 9. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun. 10. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun. 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. 12. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 13. Pendiri adalah badan hukum yang membentuk DPPK dan/atau DPLK. 14. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK. 15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 16. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah. 17. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. 18. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. 19. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus. 20. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 21. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak. 22. Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan Manfaat Pensiun. 23. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya, dan/atau manfaat lain. 24. Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi. 25. Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. 26. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. 27. Likuidator adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA PENSIUN

Pasal 3

Koreksi

(1) Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Aset Dana Pensiun terpisah dari aset badan hukum Pendiri. (3) Aset Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri.

Pasal 4

Koreksi

Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Program Pensiun yang didasarkan pada UNDANG-UNDANG tersendiri.

Pasal 5

(1) DPPK hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai: a. bank umum; b. bank umum syariah; c. perusahaan asuransi jiwa; d. perusahaan asuransi jiwa syariah; e. manajer investasi; f. manajer investasi syariah; atau g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Pasal 26

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB Kedua

Pembentukan Dana Pensiun

Pasal 6

Koreksi

(1) DPPK dapat didirikan untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja. (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai Pendiri harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta ketenagakerjaan; b. berkomitmen untuk menjalankan DPPK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun; c. memiliki peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK; dan d. memiliki kajian yang menunjukan bahwa DPPK layak untuk didirikan. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup: a. latar belakang pendirian DPPK; b. analisis biaya dan manfaat mendirikan DPPK; c. proyeksi jumlah Peserta untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun; d. proyeksi biaya operasional DPPK untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun; e. proyeksi sumber kekayaan DPPK untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun; dan f. dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur dari Pendiri untuk mendukung biaya operasional DPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang bukan merupakan sumber kekayaan DPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pasal 7

(1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. mendapatkan izin usaha paling singkat 2 (dua) tahun kecuali hasil pemisahan atau peleburan; b. tidak mengalami kesulitan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; c. dalam pengawasan normal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; d. mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. berkomitmen untuk menjalankan DPLK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun; f. memiliki rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan; dan g. memiliki kajian yang menunjukan bahwa DPLK layak untuk didirikan. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup: a. latar belakang pendirian DPLK; b. rencana dan strategi bisnis DPLK termasuk rencana dan strategi pemasaran; c. proyeksi jumlah Peserta dan dana kelolaan DPLK 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun ke depan; d. proyeksi biaya operasional DPLK 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun ke depan; dan e. dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur dari Pendiri untuk mendukung biaya operasional DPLK sebagaimana dimaksud dalam huruf d. (3) Bagi manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan manajer investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan yang terdiri atas: a. memiliki dana kelolaan rata-rata minimal sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat mengajukan izin DPLK; dan b. memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih bagi manajer investasi.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

(1) DPPK dapat didirikan untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja. (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai Pendiri harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta ketenagakerjaan; b. berkomitmen untuk menjalankan DPPK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun; c. memiliki peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK; dan d. memiliki kajian yang menunjukan bahwa DPPK layak untuk didirikan. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup: a. latar belakang pendirian DPPK; b. analisis biaya dan manfaat mendirikan DPPK; c. proyeksi jumlah Peserta untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun; d. proyeksi biaya operasional DPPK untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun; e. proyeksi sumber kekayaan DPPK untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun; dan f. dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur dari Pendiri untuk mendukung biaya operasional DPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang bukan merupakan sumber kekayaan DPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pasal 7

(1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. mendapatkan izin usaha paling singkat 2 (dua) tahun kecuali hasil pemisahan atau peleburan; b. tidak mengalami kesulitan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; c. dalam pengawasan normal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; d. mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. berkomitmen untuk menjalankan DPLK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun; f. memiliki rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan; dan g. memiliki kajian yang menunjukan bahwa DPLK layak untuk didirikan. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup: a. latar belakang pendirian DPLK; b. rencana dan strategi bisnis DPLK termasuk rencana dan strategi pemasaran; c. proyeksi jumlah Peserta dan dana kelolaan DPLK 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun ke depan; d. proyeksi biaya operasional DPLK 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun ke depan; dan e. dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur dari Pendiri untuk mendukung biaya operasional DPLK sebagaimana dimaksud dalam huruf d. (3) Bagi manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan manajer investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan yang terdiri atas: a. memiliki dana kelolaan rata-rata minimal sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat mengajukan izin DPLK; dan b. memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih bagi manajer investasi.

Pasal 8

(1) DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP. (2) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPPK kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan pembentukan DPPK tercantum dalam Lampiran pada romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. PDP; b. pernyataan tertulis Pendiri; c. pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada; d. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri; e. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada; f. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; g. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPPK yang dilengkapi dengan uraian tugas; h. Arahan Investasi; i. Laporan Aktuaris, jika menyelenggarakan PPMP; j. neraca awal DPPK, jika terdapat aset atau dana awal; k. peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; l. kajian pendirian DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d; m. bukti kesiapan sistem DPPK; n. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPPK; dan o. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan. (4) Permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

(1) Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memuat: a. ringkasan PDP; b. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP; dan c. komitmen Pendiri terkait dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur DPPK yang bukan merupakan sumber kekayaan DPPK. (2) Pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c memuat: a. keikutsertaan karyawan sebagai Peserta DPPK; b. kesediaan untuk mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan PDP yang ditetapkan oleh Pendiri DPPK; dan c. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP.

Pasal 10

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan pembentukan DPPK diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPPK untuk memastikan kesiapan operasional DPPK. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPPK. (8) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPPK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8), DPPK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPPK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPPK oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPPK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan pembentukan DPPK oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8).

BAB 2

Pembentukan DPPK

Pasal 8

Koreksi

(1) DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP. (2) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPPK kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan pembentukan DPPK tercantum dalam Lampiran pada romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. PDP; b. pernyataan tertulis Pendiri; c. pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada; d. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri; e. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada; f. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; g. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPPK yang dilengkapi dengan uraian tugas; h. Arahan Investasi; i. Laporan Aktuaris, jika menyelenggarakan PPMP; j. neraca awal DPPK, jika terdapat aset atau dana awal; k. peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; l. kajian pendirian DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d; m. bukti kesiapan sistem DPPK; n. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPPK; dan o. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan. (4) Permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

(1) Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memuat: a. ringkasan PDP; b. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP; dan c. komitmen Pendiri terkait dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur DPPK yang bukan merupakan sumber kekayaan DPPK. (2) Pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c memuat: a. keikutsertaan karyawan sebagai Peserta DPPK; b. kesediaan untuk mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan PDP yang ditetapkan oleh Pendiri DPPK; dan c. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP.

Pasal 10

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan pembentukan DPPK diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPPK untuk memastikan kesiapan operasional DPPK. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPPK. (8) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPPK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8), DPPK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPPK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPPK oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPPK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan pembentukan DPPK oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8).

Pasal 12

Pasal 13

Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b memuat: a. ringkasan PDP; b. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP; dan c. komitmen Pendiri terkait dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur DPLK.

Pasal 14

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan pembentukan DPLK diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPLK untuk memastikan kesiapan operasional DPLK. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPLK. (8) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPLK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 15

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), DPLK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPLK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPLK oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPLK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan pembentukan DPLK oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).

BAB 3

Pembentukan DPLK

Pasal 12

Koreksi

(1) DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat menyelenggarakan PPIP. (2) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPLK kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan pembentukan DPLK tercantum dalam Lampiran pada romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. PDP; b. pernyataan tertulis Pendiri; c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; d. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPLK yang dilengkapi dengan uraian tugas; e. surat keputusan izin usaha Pendiri; f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; g. kajian pendirian DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g; h. bukti kesiapan operasional untuk menyelenggarakan DPLK paling sedikit memuat: 1. program kerja DPLK; 2. formulir atau dokumen yang akan digunakan untuk kepesertaan DPLK; dan 3. pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan bagi DPLK; i. rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan; j. bukti kesiapan sistem DPLK; k. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPLK; dan l. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan. (4) Program kerja DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 1 paling singkat disusun untuk periode jangka waktu 5 (lima) tahun pertama serta memuat: a. calon Peserta DPLK baik perseorangan maupun kelompok atau Pemberi Kerja yang akan ikut serta dalam Program Pensiun, dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya; dan b. proyeksi biaya yang diperlukan oleh DPLK dan besarnya imbalan jasa yang akan diterima oleh Pendiri atas penyelenggaraan DPLK. (5) Permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 13

Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b memuat: a. ringkasan PDP; b. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP; dan c. komitmen Pendiri terkait dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur DPLK.

Pasal 14

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan pembentukan DPLK diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPLK untuk memastikan kesiapan operasional DPLK. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPLK. (8) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPLK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 15

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), DPLK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPLK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPLK oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPLK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan pembentukan DPLK oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).

Pasal 16

Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk: a. Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah; b. Unit Syariah di DPPK; atau c. penjualan paket investasi syariah di DPLK.

Pasal 17

Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dibentuk melalui permohonan: a. pengesahan pembentukan Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15; atau b. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 18

(1) Konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa: a. penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga sesuai dengan Prinsip Syariah; b. bukti pemberitahuan perihal rencana konversi kepada Peserta Dana Pensiun; c. Arahan Investasi, bagi DPPK; d. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah; e. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus; dan f. struktur organisasi dan sumber daya manusia Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan uraian tugas. (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 19

(1) Pembentukan Unit Syariah di DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b hanya dapat dilakukan untuk penyelenggaraan PPIP. (2) DPPK yang membentuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki Pengurus DPPK yang ditunjuk sebagai pengelola Unit Syariah; b. memiliki calon Peserta Unit Syariah; c. memisahkan aset dan kewajiban Unit Syariah dari aset dan kewajiban DPPK selain Unit Syariah; dan d. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPPK yang dilengkapi dengan uraian tugas. (3) Dalam hal calon Peserta Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Peserta DPPK yang telah ada sebelum pembentukan Unit Syariah, DPPK wajib: a. menyampaikan informasi kepada Peserta yang bersangkutan bahwa kepesertaannya akan dialihkan ke Unit Syariah; dan b. meminta pernyataan kesediaan dari setiap Peserta yang akan beralih menjadi Peserta Unit Syariah.

Pasal 20

(1) Pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat isi minimum PDP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditambahkan isi mengenai aset dan kewajiban Unit Syariah. (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa: a. Arahan Investasi; b. bukti pemberitahuan informasi kepada Peserta; c. pernyataan Pendiri tentang jumlah calon Peserta Unit Syariah dan aset Unit Syariah; d. pernyataan Peserta DPPK bahwa yang bersangkutan memilih menjadi Peserta Unit Syariah; e. surat keputusan Pendiri atas penunjukan pengelola Unit Syariah; f. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah bagi Pengurus yang ditunjuk Pendiri sebagai pengelola Unit Syariah; dan g. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah. (4) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal terdapat Peserta yang memilih menjadi Peserta Unit Syariah, DPPK wajib melakukan pemisahan aset dan kewajiban Peserta yang memilih Unit Syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP. (2) Pemisahan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan diatur dalam PDP. (3) Dalam hal Pendiri DPPK memperkenankan pengalihan kepesertaan DPPK ke Unit Syariah setelah Unit Syariah terbentuk, mekanisme pengalihan kepesertaan tersebut harus terlebih dahulu diatur dalam PDP.

Pasal 22

(1) Penjualan paket investasi syariah di DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa: a. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus; dan b. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah. (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 23

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan kesiapan operasional. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan atas PDP. (8) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan perubahan atas PDP untuk: a. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah; b. pembentukan Unit Syariah di DPPK; atau c. penjualan paket investasi syariah di DPLK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), Dana Pensiun dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan atas PDP dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8).

BAB 4

Pembentukan Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 16

Koreksi

Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk: a. Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah; b. Unit Syariah di DPPK; atau c. penjualan paket investasi syariah di DPLK.

Pasal 17

Koreksi

Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dibentuk melalui permohonan: a. pengesahan pembentukan Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15; atau b. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 18

(1) Konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa: a. penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga sesuai dengan Prinsip Syariah; b. bukti pemberitahuan perihal rencana konversi kepada Peserta Dana Pensiun; c. Arahan Investasi, bagi DPPK; d. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah; e. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus; dan f. struktur organisasi dan sumber daya manusia Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan uraian tugas. (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 19

(1) Pembentukan Unit Syariah di DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b hanya dapat dilakukan untuk penyelenggaraan PPIP. (2) DPPK yang membentuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki Pengurus DPPK yang ditunjuk sebagai pengelola Unit Syariah; b. memiliki calon Peserta Unit Syariah; c. memisahkan aset dan kewajiban Unit Syariah dari aset dan kewajiban DPPK selain Unit Syariah; dan d. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPPK yang dilengkapi dengan uraian tugas. (3) Dalam hal calon Peserta Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Peserta DPPK yang telah ada sebelum pembentukan Unit Syariah, DPPK wajib: a. menyampaikan informasi kepada Peserta yang bersangkutan bahwa kepesertaannya akan dialihkan ke Unit Syariah; dan b. meminta pernyataan kesediaan dari setiap Peserta yang akan beralih menjadi Peserta Unit Syariah.

Pasal 20

(1) Pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat isi minimum PDP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditambahkan isi mengenai aset dan kewajiban Unit Syariah. (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa: a. Arahan Investasi; b. bukti pemberitahuan informasi kepada Peserta; c. pernyataan Pendiri tentang jumlah calon Peserta Unit Syariah dan aset Unit Syariah; d. pernyataan Peserta DPPK bahwa yang bersangkutan memilih menjadi Peserta Unit Syariah; e. surat keputusan Pendiri atas penunjukan pengelola Unit Syariah; f. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah bagi Pengurus yang ditunjuk Pendiri sebagai pengelola Unit Syariah; dan g. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah. (4) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal terdapat Peserta yang memilih menjadi Peserta Unit Syariah, DPPK wajib melakukan pemisahan aset dan kewajiban Peserta yang memilih Unit Syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP. (2) Pemisahan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan diatur dalam PDP. (3) Dalam hal Pendiri DPPK memperkenankan pengalihan kepesertaan DPPK ke Unit Syariah setelah Unit Syariah terbentuk, mekanisme pengalihan kepesertaan tersebut harus terlebih dahulu diatur dalam PDP.

Pasal 22

(1) Penjualan paket investasi syariah di DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa: a. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus; dan b. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah. (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 23

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan kesiapan operasional. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan atas PDP. (8) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan perubahan atas PDP untuk: a. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah; b. pembentukan Unit Syariah di DPPK; atau c. penjualan paket investasi syariah di DPLK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), Dana Pensiun dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan atas PDP dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8).

BAB 1

Isi Minimum PDP DPPK

Pasal 27

Koreksi

(1) PDP DPPK paling sedikit harus memuat: a. nama DPPK; b. tempat kedudukan DPPK; c. nama Pendiri; d. tanggal pembentukan DPPK; e. maksud dan tujuan pembentukan DPPK; f. pembentukan aset DPPK yang terpisah dari aset Pemberi Kerja; g. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; h. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; i. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Peserta, dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran; k. persyaratan untuk menjadi Peserta; l. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak; m. nama Mitra Pendiri, jika ada; n. karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta; o. Usia Pensiun Normal; p. usia pensiun dipercepat; q. pengaturan masa kerja Peserta; r. besar iuran minimum; s. rumus Manfaat Pensiun dan faktor yang memengaruhi perhitungannya; t. besar penetapan kenaikan Manfaat Pensiun, jika ada; u. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; v. penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, jika ada; w. akad yang digunakan bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; x. ketentuan mengenai sanksi (ta’zir) bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan y. biaya yang merupakan beban DPPK. (2) Dalam hal DPPK menyelenggarakan 2 (dua) jenis Program Pensiun, DPPK harus menyusun isi minimum PDP untuk masing-masing jenis Program Pensiun, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

Pasal 28

PDP DPLK paling sedikit harus memuat: a. nama DPLK; b. tempat kedudukan DPLK; c. nama Pendiri; d. tanggal pembentukan DPLK; e. maksud dan tujuan pembentukan DPLK; f. pembentukan aset DPLK yang terpisah dari aset Pendiri; g. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; h. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; i. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; k. persyaratan untuk menjadi Peserta; l. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak; m. Usia Pensiun Normal; n. usia pensiun dipercepat; o. hak Peserta untuk menentukan Usia Pensiun Normal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; p. akad yang digunakan bagi DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; q. besar iuran; r. penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, jika ada; s. hak Peserta untuk MENETAPKAN pilihan jenis investasi yang tersedia; t. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi Peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya; u. tata cara penentuan nilai akumulasi dana setiap Peserta; v. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; w. tata cara pengalihan kepesertaan dari dan/atau kepada Dana Pensiun lain; x. ketentuan khusus bagi kelompok Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja; dan y. biaya yang dapat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta.

BAB 2

Isi Minimum PDP DPLK

Pasal 28

Koreksi

PDP DPLK paling sedikit harus memuat: a. nama DPLK; b. tempat kedudukan DPLK; c. nama Pendiri; d. tanggal pembentukan DPLK; e. maksud dan tujuan pembentukan DPLK; f. pembentukan aset DPLK yang terpisah dari aset Pendiri; g. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; h. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; i. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; k. persyaratan untuk menjadi Peserta; l. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak; m. Usia Pensiun Normal; n. usia pensiun dipercepat; o. hak Peserta untuk menentukan Usia Pensiun Normal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; p. akad yang digunakan bagi DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; q. besar iuran; r. penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, jika ada; s. hak Peserta untuk MENETAPKAN pilihan jenis investasi yang tersedia; t. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi Peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya; u. tata cara penentuan nilai akumulasi dana setiap Peserta; v. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; w. tata cara pengalihan kepesertaan dari dan/atau kepada Dana Pensiun lain; x. ketentuan khusus bagi kelompok Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja; dan y. biaya yang dapat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta.

Pasal 29

Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta, Dana Pensiun harus memenuhi isi minimum PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dan ditambahkan isi mengenai: a. frekuensi dan mekanisme pembayaran Iuran Sukarela Peserta; b. biaya yang dikenakan atas pengelolaan Iuran Sukarela Peserta; c. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan d. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta beserta hasil pengembangannya.

(1) DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat menyelenggarakan PPIP. (2) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPLK kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan pembentukan DPLK tercantum dalam Lampiran pada romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. PDP; b. pernyataan tertulis Pendiri; c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; d. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPLK yang dilengkapi dengan uraian tugas; e. surat keputusan izin usaha Pendiri; f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; g. kajian pendirian DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g; h. bukti kesiapan operasional untuk menyelenggarakan DPLK paling sedikit memuat: 1. program kerja DPLK; 2. formulir atau dokumen yang akan digunakan untuk kepesertaan DPLK; dan 3. pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan bagi DPLK; i. rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan; j. bukti kesiapan sistem DPLK; k. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPLK; dan l. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan. (4) Program kerja DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 1 paling singkat disusun untuk periode jangka waktu 5 (lima) tahun pertama serta memuat: a. calon Peserta DPLK baik perseorangan maupun kelompok atau Pemberi Kerja yang akan ikut serta dalam Program Pensiun, dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya; dan b. proyeksi biaya yang diperlukan oleh DPLK dan besarnya imbalan jasa yang akan diterima oleh Pendiri atas penyelenggaraan DPLK. (5) Permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Peraturan Badan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

BAB 3

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB 1

Pasal 30

BAB 2

BAB 3