Koreksi Pasal 14

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan pembentukan DPLK diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPLK untuk memastikan kesiapan operasional DPLK. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPLK. (8) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPLK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.