Koreksi Pasal 5

(1) DPPK hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai: a. bank umum; b. bank umum syariah; c. perusahaan asuransi jiwa; d. perusahaan asuransi jiwa syariah; e. manajer investasi; f. manajer investasi syariah; atau g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.