PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 3 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Sertifikasi Profesi adalah kegiatan sertifikasi dalam rangka pengakuan kompetensi dan/atau pemberian gelar profesi di sektor jasa keuangan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. 7. Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah organisasi yang menaungi pelaku usaha jasa keuangan, lembaga pendukung di sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Asosiasi Profesi Sektor Keuangan adalah organisasi profesi yang menaungi pelaku profesi atau seseorang yang melakukan bidang pekerjaan di sektor jasa keuangan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

Koreksi

Sertifikasi Profesi sesuai bidang pekerjaan masing-masing dilaksanakan dengan mengacu pada: a. SKKNI yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan b. KKNI yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) SKKNI dan KKNI ditindaklanjuti oleh LSP melalui penyusunan Skema Sertifikasi sesuai bidang pekerjaan masing-masing profesi. (2) Dalam hal terdapat pengkinian SKKNI dan KKNI, LSP wajib mengajukan penyesuaian Skema Sertifikasi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat informasi penetapan KKNI terkini dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LSP. (3) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diverifikasi oleh BNSP. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bidang yang sama, Skema Sertifikasi dinyatakan mulai berlaku apabila terdapat Skema Sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. (5) Dalam hal LSP yang melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi belum mendapatkan lisensi dari BNSP, LSP tidak dapat melaksanakan Sertifikasi Profesi pada bidang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan mendapatkan lisensi penyesuaian Skema Sertifikasi dari BNSP. (6) Dalam hal terdapat Skema Sertifikasi yang telah disetujui oleh BNSP namun LSP belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Skema Sertifikasi dinyatakan mulai berlaku setelah LSP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (7) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (8) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (9) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar. (10) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada BNSP. (11) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembangkan dalam materi pendalaman sertifikasi kompetensi. (2) Materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik terbaik di industri serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELEMBAGAAN LSP

Pasal 6

Koreksi

(1) Badan hukum LSP berbentuk perseroan terbatas. (2) Dalam hal LSP didirikan oleh: a. Kementerian Negara/Lembaga; b. lembaga lain yang merupakan mitra pemerintah yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. lembaga lain yang didirikan badan di bawah Kementerian Negara/Lembaga, badan hukum LSP dapat berbentuk selain perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Koreksi

(1) LSP didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. 1 (satu) Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 100% (seratus persen); b. 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan komposisi akumulasi kepemilikan saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) oleh 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 50% (lima puluh persen) oleh 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan; c. Kementerian Negara/Lembaga dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen); d. lembaga lain yang merupakan mitra pemerintah yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen); e. lembaga lain yang didirikan badan di bawah Kementerian Negara/Lembaga dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen); atau f. Self Regulatory Organization bersama dengan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Profesi Sektor Keuangan dengan komposisi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan saham oleh Self Regulatory Organization dan paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham oleh Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Profesi Sektor Keuangan. (2) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih pihak perseorangan dengan akumulasi kepemilikan saham seluruh pihak perseorangan paling banyak 1% (satu persen).

Pasal 8

(1) LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki struktur organisasi kepengurusan paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang direksi; dan b. 1 (satu) orang komisaris. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab penuh atas: a. pengurusan LSP untuk kepentingan LSP termasuk menjadi pelaksana LSP; dan b. mewakili LSP, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LSP termasuk bertindak sebagai pengarah LSP.

Pasal 9

(1) LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memiliki struktur organisasi kepengurusan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Struktur organisasi kepengurusan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan struktur organisasi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

(1) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memiliki pengalaman kerja pada posisi manajerial paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki kompetensi bidang sektor jasa keuangan terkait yang dibuktikan dengan: a. daftar riwayat hidup; b. sertifikat kompetensi; c. sertifikat pelatihan; dan/atau d. dokumen lainnya. (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan unsur pelaksana dibawahnya, harus independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, pengawas, tenaga ahli, komite, dan pegawai pada industri jasa keuangan maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Periode kepengurusan LSP bagi direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 5 (lima) tahun. (4) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Ketentuan mengenai direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis untuk direksi dan komisaris pada LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB Ketiga

Struktur Organisasi Kepengurusan LSP

Pasal 8

Koreksi

(1) LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki struktur organisasi kepengurusan paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang direksi; dan b. 1 (satu) orang komisaris. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab penuh atas: a. pengurusan LSP untuk kepentingan LSP termasuk menjadi pelaksana LSP; dan b. mewakili LSP, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LSP termasuk bertindak sebagai pengarah LSP.

Pasal 9

(1) LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memiliki struktur organisasi kepengurusan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Struktur organisasi kepengurusan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan struktur organisasi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

(1) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memiliki pengalaman kerja pada posisi manajerial paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki kompetensi bidang sektor jasa keuangan terkait yang dibuktikan dengan: a. daftar riwayat hidup; b. sertifikat kompetensi; c. sertifikat pelatihan; dan/atau d. dokumen lainnya. (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan unsur pelaksana dibawahnya, harus independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, pengawas, tenaga ahli, komite, dan pegawai pada industri jasa keuangan maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Periode kepengurusan LSP bagi direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 5 (lima) tahun. (4) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Ketentuan mengenai direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis untuk direksi dan komisaris pada LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB IV

PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 12

Koreksi

(1) Calon LSP atau LSP mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi calon LSP atau LSP untuk mendapatkan lisensi dari BNSP atas: a. pendirian LSP; atau b. perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup Skema Sertifikasi.

Pasal 13

Koreksi

Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, calon LSP harus memenuhi kriteria: a. bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. pendirian dan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. struktur organisasi kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9; d. Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh komite Skema Sertifikasi; e. memenuhi proses apresiasi oleh BNSP; f. memiliki infrastruktur pendukung sertifikasi paling sedikit: 1. kantor operasional; 2. tempat uji kompetensi; dan 3. calon asesor; g. memiliki sistem informasi pendukung sertifikasi yang memadai; h. memiliki kebijakan dan prosedur sertifikasi; i. memiliki sistem pengendalian internal dan/atau manajemen mutu; j. memiliki buku materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagai bahan persiapan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan k. memiliki metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis.

Pasal 14

(1) Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, LSP harus memenuhi: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diubah dan/atau ditambahkan. (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk LSP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

(1) Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon LSP harus melampirkan dokumen: a. salinan dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi pemerintah yang berwenang; b. salinan bukti pendirian dan kepemilikan LSP; c. salinan anggaran dasar LSP beserta perubahan terkini; d. profil organisasi dan struktur organisasi kepengurusan LSP yang ditandatangani oleh direksi; e. daftar riwayat hidup kepengurusan LSP terkini dan dokumen pendukungnya; f. dokumen Skema Sertifikasi LSP yang telah ditetapkan oleh komite Skema Sertifikasi LSP; g. dokumen daftar komite Skema Sertifikasi beserta daftar riwayat hidup terkini dan sertifikat kompetensi di bidang terkait; h. salinan surat keterangan pemenuhan proses apresiasi oleh BNSP; i. salinan bukti kepemilikan atau kuasa penggunaan atas kantor operasional dan tempat uji kompetensi; j. dokumen daftar calon asesor beserta daftar riwayat hidup terkini dan sertifikat kompetensi di bidang terkait; k. dokumen sistem informasi pelaksanaan sertifikasi yang memadai; l. dokumen kebijakan dan prosedur sertifikasi; m. dokumen sistem pengendalian internal dan/atau manajemen mutu; n. buku materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagai bahan persiapan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; o. dokumen informasi metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis; dan p. dokumen lain yang mendukung persyaratan. (2) Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, LSP harus melampirkan: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. dokumen perubahan dan/atau penambahan Skema Sertifikasi LSP; dan c. dokumen lain yang mendukung persyaratan.

Pasal 16

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan surat rekomendasi LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan surat rekomendasi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah dinyatakan lengkap. (2) Dalam hal dokumen permohonan surat rekomendasi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan surat rekomendasi. (4) Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan surat rekomendasi kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan permohonan surat rekomendasi kembali disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (5) Otoritas Jasa Keuangan memublikasikan LSP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

(1) Surat rekomendasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan sejak persetujuan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) LSP yang tidak melakukan permohonan lisensi pendirian LSP dan/atau persetujuan perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup Skema Sertifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BNSP, surat rekomendasi yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. (3) LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP atas pendirian LSP dan/atau persetujuan perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup Skema Sertifikasi harus melaporkan informasi lisensi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat informasi pemberitahuan persetujuan lisensi diterima.

BAB V

PENDAFTARAN LSP

Pasal 18

Koreksi

(1) Program Sertifikasi Profesi di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (2) LSP yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), LSP mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP harus memenuhi kriteria: a. memiliki lisensi yang masih berlaku dari BNSP dengan ruang lingkup Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. memiliki Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah diverifikasi oleh BNSP. (3) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP harus melampirkan dokumen: a. salinan bukti lisensi yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku; b. salinan dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi pemerintah yang berwenang; c. salinan bukti pendirian dan kepemilikan LSP; d. salinan anggaran dasar LSP beserta perubahan terkini; e. struktur organisasi kepengurusan LSP yang ditandatangani oleh direksi; f. daftar riwayat hidup kepengurusan LSP terkini dan dokumen pendukungnya; g. dokumen Skema Sertifikasi, perubahan Skema Sertifikasi dan/atau penambahan Skema Sertikasi yang telah diverifikasi oleh BNSP; h. dokumen sistem informasi pendukung sertifikasi; i. dokumen kebijakan dan prosedur sertifikasi; j. dokumen sistem pengendalian internal dan/atau manajemen mutu; k. buku pedoman sertifikasi yang memuat panduan sertifikasi kompetensi termasuk ringkasan materi sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan l. dokumen informasi metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis; dan m. dokumen lain yang mendukung persyaratan.

Pasal 20

(1) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar atas pengajuan permohonan pendaftaran LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan pendaftaran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) telah dinyatakan lengkap. (2) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan pendaftaran. (4) Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan permohonan pendaftaran kembali disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (5) Dalam hal terdapat keadaan kahar, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (6) Otoritas Jasa Keuangan memublikasikan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN LSP

Pasal 22

Koreksi

Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit: a. memiliki kebijakan dan prosedur; b. memastikan sistem informasi pendukung sertifikasi yang memadai; c. memiliki fungsi kepatuhan yang dapat dirangkap oleh fungsi manajemen mutu; dan d. memiliki sistem pengendalian internal atau manajemen mutu.

Pasal 23

Koreksi

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi: a. laporan pelaksanaan sertifikasi yang disampaikan setiap triwulan paling lambat di akhir bulan berikutnya; dan b. laporan keuangan audited tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) Laporan pelaksanaan sertifikasi paling sedikit memuat: a. jumlah peserta; b. daftar nama peserta; c. tanggal pelaksanaan; d. tempat uji kompetensi; e. hasil uji kompetensi; f. sertifikat kompetensi kerja; dan g. daftar asesor. (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi: a. perubahan kepemilikan dan kepengurusan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan oleh LSP; b. perubahan ruang lingkup, perpanjangan, pembekuan, dan pencabutan lisensi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan diterima dari BNSP; dan c. perubahan lainnya yang dilakukan oleh LSP, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan oleh LSP.

Pasal 24

(1) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data lain yang terkait dengan kelembagaan dan perkembangan pelaksanaan sertifikasi LSP termasuk dokumen pendukungnya. (2) Data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan LSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan data dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

(1) Apabila batas akhir penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 jatuh pada hari libur, pengkinian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

(1) Penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan melalui sistem elektronik. (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan secara manual.

Pasal 27

LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang: a. melakukan kegiatan program pelatihan/pembekalan sertifikasi, dan kegiatan pelatihan dalam bentuk apapun; dan b. memiliki kepemilikan saham atau melakukan penyertaan modal di lembaga pelatihan.

Pasal 28

(1) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar. (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BNSP. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI LSP

Pasal 29

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan kewajiban dan kinerja LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat bekerja sama dengan BNSP. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan, di luar kantor Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau di kantor LSP. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24; b. temuan hasil surveilans BNSP; dan/atau c. kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan atas kinerja LSP. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) LSP wajib menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Laporan progres tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai waktu yang ditentukan. (8) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (9) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (10) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar. (11) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada BNSP. (12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Koreksi

(1) LSP yang telah memiliki tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku: a. menyesuaikan pemenuhan ketentuan: 1) bentuk badan hukum LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; 2) kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan 3) struktur organisasi kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; b. menyesuaikan metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan c. memiliki buku materi pendalaman sertifikasi sebagai bahan persiapan uji kompetensi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (2) Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja. (3) Dalam hal LSP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat tanda terdaftar dan seluruh rekomendasi Skema Sertifikasi dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 35

(1) LSP yang telah mendapat rekomendasi pendirian LSP dan perubahan Skema Sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan belum melewati jangka waktu berakhirnya surat rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan, dapat melanjutkan permohonan persetujuan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bagi LSP: a. yang telah mengajukan permohonan rekomendasi LSP; atau b. yang telah mengajukan permohonan pendaftaran LSP, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

Pasal 37