PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PERBAN Nomor 20 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 2. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. 3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya. 4. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BP Tapera dan pihak terkait dengan tujuan agar BP Tapera melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan BP Tapera. 6. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 7. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. 8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang ditunjuk oleh BP Tapera yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Komisioner terhadap pengelolaan Tapera agar sesuai dengan prinsip syariah. 9. Tata Kelola yang Baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BP Tapera untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. 10. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan BP Tapera.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap BP Tapera atas aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan ketentuan internal BP Tapera. (3) Ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aktivitas penyelenggaraan Tapera yang mencakup pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan BP Tapera dalam pengelolaan Tapera yang meliputi: 1. pengerahan Dana Tapera; 2. pemupukan Dana Tapera; dan 3. pemanfaatan Dana Tapera, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan; b. pengelolaan aset BP Tapera; dan c. penerapan Tata Kelola yang Baik dan Manajemen Risiko pada BP Tapera.

Pasal 3

Pengawasan terhadap BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui: a. Pengawasan langsung; dan b. Pengawasan tidak langsung.

Pasal 4

(1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pemeriksaan terhadap BP Tapera. (2) Dalam melakukan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap pihak terkait. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memperoleh gambaran mengenai kondisi BP Tapera; dan/atau b. menilai bahwa BP Tapera telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan ketentuan internal BP Tapera. (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau insidentil, data Pengawasan, serta informasi relevan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera mencakup seluruh atau sebagian aspek ruang lingkup Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain yang independen sebagai pemeriksa dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja.

Pasal 6

Pemeriksaan terhadap BP Tapera dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan Pemeriksaan.

Pasal 7

(1) BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) wajib: a. memenuhi permintaan pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen lain yang dibutuhkan, data elektronik, termasuk salinannya dan barang lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung Pengawasan; b. memberikan keterangan dan penjelasan kepada pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis; c. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan seluruh sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; d. menghadirkan pihak ketiga atas permintaan pemeriksa untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan; dan/atau e. memenuhi permintaan lainnya dari pemeriksa untuk mendukung proses Pemeriksaan terhadap BP Tapera dan pihak terkait. (2) BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menghambat proses Pemeriksaan.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada: a. BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan b. pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), jika Pemeriksaan juga dilakukan kepada pihak terkait. (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit: a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan; b. susunan tim pemeriksa; c. ruang lingkup Pemeriksaan; d. tujuan Pemeriksaan; e. jangka waktu Pemeriksaan; f. dokumen awal yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan g. batas waktu penyampaian dokumen awal kepada pemeriksa. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan, apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan: a. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan; b. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau c. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, dan/atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Dalam proses Pemeriksaan, tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan atas temuan pada Pemeriksaan. (2) Sebelum Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan atas temuan pada Pemeriksaan. (3) Pada saat Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pertemuan dengan Komisioner dan/atau pimpinan dari pihak terkait atas hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan. (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh tim pemeriksa, Komisioner, dan/atau pimpinan dari pihak terkait. (5) Dalam hal Komisioner dan/atau pimpinan dari pihak terkait menolak untuk menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pemeriksa MENETAPKAN berita acara tanpa ditandatangani oleh Komisioner dan/atau pimpinan dari pihak terkait. (6) Jangka waktu Pemeriksaan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan.

Pasal 10

(1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan. (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisioner dan Komite Tapera. (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. (4) Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar BP Tapera wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) BP Tapera wajib melakukan langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) BP Tapera wajib melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pemeriksaan. (3) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa BP Tapera telah melaksanakan langkah tindak lanjut sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan. (4) Penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BP Tapera melalui surat.

Pasal 12

(1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (4), dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga, BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

BAB Kedua

Pelaksanaan Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pemeriksaan terhadap BP Tapera dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan Pemeriksaan.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

TATA KELOLA YANG BAIK

Pasal 13

Koreksi

(1) BP Tapera wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. independensi atau profesional; dan e. kewajaran.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisioner dan DPS; b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komisi dan unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; d. penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal; e. penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan; f. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan g. rencana strategis. (2) Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman. (3) Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik, BP Tapera paling sedikit wajib membentuk: a. unit kerja audit internal; b. unit kerja Manajemen Risiko dan komisi Manajemen Risiko; c. komisi investasi; dan d. unit kerja kepatuhan. (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) BP Tapera wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola yang Baik.

Pasal 15

(1) BP Tapera wajib melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian sendiri atau dilakukan oleh pihak independen.

Pasal 16

(1) BP Tapera wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku. (2) Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik yang paling sedikit memuat pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); b. penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan c. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik. (3) BP Tapera wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya. (4) Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 18

Koreksi

(1) BP Tapera wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. (2) Penerapan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Komisioner dan DPS; b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. (3) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko. (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman penerapan Manajemen Risiko BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan Manajemen Risiko. (6) BP Tapera wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 19

(1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mencakup paling sedikit jenis risiko: a. risiko strategis; b. risiko operasional; c. risiko kredit; d. risiko pasar; e. risiko likuiditas; f. risiko hukum; g. risiko kepatuhan; h. risiko reputasi; i. risiko imbal hasil; dan j. risiko investasi. (2) Penerapan Manajemen Risiko atas jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi.

Pasal 20

(1) Dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), BP Tapera wajib melakukan penilaian tingkat risiko. (2) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun. (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu.

Pasal 21

(1) BP Tapera wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan: a. untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan b. untuk penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari libur, batas akhir penyampaian hasil penilaian tingkat risiko pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 23

Koreksi

(1) BP Tapera wajib menyusun: a. laporan bulanan BP Tapera; b. laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit BP Tapera; c. laporan keuangan tahunan BP Tapera; dan d. laporan pengelolaan program Tapera. (2) Laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan internal BP Tapera. (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (4) Laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

(1) BP Tapera wajib menyampaikan: a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; b. laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; c. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; dan d. laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya, secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. (2) Selain disampaikan secara daring, BP Tapera wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dalam bentuk cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. (3) BP Tapera wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya. (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring. (5) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari libur, batas akhir penyampaian laporan baik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud. (6) BP Tapera menunjuk anggota Komisioner yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan bulanan. (7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk MENETAPKAN batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu.

Pasal 25

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk menyampaikan laporan, informasi, dan/atau dokumen tertentu untuk Pengawasan atas BP Tapera. (2) BP Tapera wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

Pasal 27

Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), BP Tapera dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31