Koreksi Pasal 1

PERBAN Nomor 20 Tahun 2022 | Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 2. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. 3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya. 4. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BP Tapera dan pihak terkait dengan tujuan agar BP Tapera melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan BP Tapera. 6. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 7. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. 8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang ditunjuk oleh BP Tapera yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Komisioner terhadap pengelolaan Tapera agar sesuai dengan prinsip syariah. 9. Tata Kelola yang Baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BP Tapera untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. 10. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan BP Tapera.

Koreksi Anda

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
4. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BP Tapera dan pihak terkait dengan tujuan agar BP Tapera melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan BP Tapera.
6. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang ditunjuk oleh BP Tapera yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Komisioner terhadap pengelolaan Tapera agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Tata Kelola yang Baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BP Tapera untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.
10. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan BP Tapera.

Alasan koreksi

Email (opsional)