PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14-pojk-04-2022 Tahun 2022 tentang PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

PERBAN Nomor 14-pojk-04-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 20

(1) Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek. (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai situs web Emiten atau Perusahaan Publik. (4) Pengumuman Laporan Keuangan Berkala pada situs web Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala pada situs web Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Bahasa INDONESIA dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

Pasal 21

(1) Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pengumuman Laporan Keuangan Berkala yang diaudit wajib memuat paling sedikit: a. laporan posisi keuangan; b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. laporan arus kas; dan d. opini dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mengaudit Laporan Keuangan Berkala. (2) Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapat opini selain opini tanpa modifikasian, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib juga memuat paragraf penjelasan atas opini dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal laporan keuangan tengah tahunan tidak diaudit namun dilakukan reviu, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memuat paling sedikit: a. laporan posisi keuangan; b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. laporan arus kas; dan d. kesimpulan dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mereviu laporan keuangan tengah tahunan. (4) Dalam hal laporan keuangan tengah tahunan tidak diaudit atau tidak dilakukan reviu, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memuat paling sedikit: a. laporan posisi keuangan; b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan c. laporan arus kas.

Pasal 22

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan bukti pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Pasal 23

Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

(1) Ketentuan mengenai bahasa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak berlaku bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah. (2) Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 huruf c dan huruf d, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; g. pembatalan pendaftaran; h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau i. pencabutan izin orang perseorangan. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 27

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada masyarakat.