PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara INDONESIA yang melamar menjadi PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 4. Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Republik INDONESIA dan Pegawai Lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja. 8. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual. 9. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam kerja yang ditentukan. 10. Pulang Sebelum Waktunya adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan. 11. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 13. Capaian Kinerja Pegawai adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.

BAB III

PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan akumulasi dari: a. kehadiran kerja; dan b. Capaian Kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan. (2) Pegawai yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat hukuman disiplin dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan: a. rekapitulasi kehadiran dalam 1 (satu) bulan; dan b. Rekapitulasi Terlambat Masuk Kerja dan Pulang Sebelum Waktunya bukan karena alasan kedinasan. (2) Perhitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Daftar hadir manual dapat diberlakukan jika: a. perangkat dan sistem daftar hadir secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir secara elektronik; c. terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem daftar hadir secara elektronik tidak mungkin untuk dilakukan; atau d. tempat kerja tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem daftar hadir secara elektronik.

Pasal 6

(1) Hari kerja ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jam kerja ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan ketentuan: a. jam kerja sebagai berikut: 1. hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat; dan 2. hari Jumat dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat; b. jam istirahat sebagai berikut: 1. hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan 2. hari Jumat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 7

(1) Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dinilai oleh atasan langsung berdasarkan kinerja bulanan. (2) Capaian Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Bagian Kempat Pemotongan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

Pasal 9

(1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan cuti yang terdiri atas: a. cuti sakit; b. cuti tahunan; c. cuti melahirkan; d. cuti karena alasan penting; dan e. cuti besar. (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus disampaikan kepada bagian yang menangani daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama cuti.

Pasal 10

Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. sakit setelah 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan berturut-turut, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari, dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh tim dokter rumah sakit, paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen); dan b. cuti melahirkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: 1. bulan pertama sebesar 40% (empat puluh persen); 2. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh persen); dan 3. bulan ketiga sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 13

Pegawai yang melaksanakan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. cuti 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dikenakan pemotongan sebesar 0% (nol persen); dan b. cuti lebih dari 10 (sepuluh) hari dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari.

Pasal 14

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. bulan pertama dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen); b. bulan kedua dikenakan pemotongan sebesar 60% (enam puluh persen); dan c. bulan ketiga dikenakan pemotongan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 15

(1) Periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan bulanan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan berdasarkan nilai pengukuran Capaian Kinerja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang mendapatkan nilai cukup pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berjalan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berikutnya; b. Pegawai yang mendapatkan nilai kurang pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berjalan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berikutnya; c. Pegawai yang mendapatkan nilai buruk pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berjalan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berikutnya; dan d. pengukuran Capaian Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

BAB Ketiga

Capaian Kinerja Pegawai

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam bentuk % (persen). (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan bagi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja, sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini; c. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini; d. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; e. tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; f. tidak mengisi daftar hadir pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; g. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan: 1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwenang, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya; h. Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. (3) Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. Hukuman Disiplin ringan, akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan, selama: 1. 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman teguran lisan; 2. 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman teguran tertulis; dan 3. 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis; b. Hukuman Disiplin sedang, akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan, selama: 1. 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. 9 (sembilan) bulan apabila dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; c. Hukuman Disiplin berat, akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan, selama: 1. 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. 15 (lima belas) bulan apabila dijatuhi hukuman pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan 3. 18 (delapan belas) bulan apabila dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen). (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

PELAPORAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Pelaporan kehadiran kerja dilakukan secara berkala setiap bulannya. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian yang menangani daftar hadir. (3) Pelaporan pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap bulan oleh bagian yang menangani pengukuran capaian kinerja.

Pasal 23

Koreksi

Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dibayarkan terhitung mulai bulan April 2019.

Pasal 24

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD SYARIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASI PEMOTONGAN (%) TL 1 1 menit s.d 30 menit 0,5 TL 2 31 menit s.d 60 menit 1 TL 3 61 menit s.d 90 menit 1,25 TL 4 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja 1,5 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD SYARIFUDDIN LAMPIRAN II PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASI PEMOTONGAN (%) PSW 1 1 menit s.d 30 menit 0,5 PSW 2 31 menit s.d 60 menit 1 PSW 3 61 menit s.d 90 menit 1,25 PSW 4 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja 1,5 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26