PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. 2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 4. Rekomendasi Komnas HAM yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi adalah pendapat tertulis Komnas HAM kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, mediasi dan pemantauan, atau pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka penyelesaian Pelanggaran HAM. 5. Penilaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM yang selanjutnya disebut Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi adalah rangkaian proses penilaian yang dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan Keputusan Sidang Peripurna atas tindak lanjut Rekomendasi sampai dengan penyampaiannya kepada penerima Rekomendasi. 6. Dokumen Rekomendasi adalah dokumen tertulis Komnas HAM yang dapat berupa Rekomendasi, saran, keputusan, atau laporan.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 6

Koreksi

Pelaksanaan penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi meliputi: a. pembentukan tim teknis; b. pengumpulan data dan informasi atas tindak lanjut Rekomendasi; c. analisis data dan informasi; d. penyusunan rancangan penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi; dan e. pembahasan dan penetapan hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi dalam Sidang Paripurna.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas: a. melaksanakan penilaian awal; dan b. menyusun dan menyampaikan penilaian awal atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) kepada Anggota Komnas HAM dan/atau subkomisi. (2) Susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. koordinator; b. sekretaris; dan c. anggota. (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang. (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (5) Tim teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Anggota Komnas HAM dan/atau sub komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Anggota Komnas HAM dengan didukung oleh tim teknis. (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. dialog; b. tinjauan di tempat; c. penelusuran media; dan/atau d. penelusuran data dan informasi.

Pasal 9

(1) Dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai upaya dan langkah perbaikan dan pemulihan, baik prosedural maupun substansial, dari pihak penerima Rekomendasi dalam melaksanakan Rekomendasi. (2) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. surat menyurat dengan penerima Rekomendasi; dan/atau b. pertemuan langsung dengan penerima Rekomendasi dan/atau pihak terkait; (3) Dialog dimulai dengan mengirim surat permintaan dialog paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen Rekomendasi diterima. (4) Dalam dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Rekomendasi berhak memberikan konfirmasi, klarifikasi dan koreksi terkait penerbitan Rekomendasi. (5) Dialog membahas tindak lanjut pelaksanaan Rekomendasi, berupa: a. cara dan tahapan pelaksanaan; b. skema waktu; c. capaian cara dan tahapan; d. evaluasi cara dan tahapan; e. kendala; f. mitigasi resiko; g. jangka waktu penyampaian tanggapan penilaian awal; dan h. hasil akhir pelaksanaan Rekomendasi. (6) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan kesepakatan dengan penerima Rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 10

Tinjauan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui: a. peninjauan ke tempat kejadian; dan/atau b. tempat lainnya yang berkaitan dengan tindak lanjut pelaksanaan Rekomendasi.

Pasal 11

(1) Penelusuran media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan penelusuran tindak lanjut Rekomendasi melalui: a. media pemberitaan baik cetak atau elektronik; b. media sosial; dan/atau c. media elektronik lain. (2) Penelusuran media sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai validasi dan verifikasi data dan informasi.

Pasal 12

(1) Penelusuran data dan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap: a. Kementerian/Lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. orang; d. kelompok; e. organisasi politik; f. organisasi masyarakat; g. lembaga swadaya masyarakat; atau h. lembaga kemasyarakatan lainnya. (2) Penelusuran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. surat menyurat; dan/atau b. pertemuan langsung.

Pasal 13

(1) Analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan memeriksa data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan indikator penilaian. (2) Hasil analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi.

Pasal 14

(1) Rancangan penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b selanjutnya ditelaah untuk disetujui oleh Anggota Komnas HAM dan/atau subkomisi. (2) Rancangan penilaian awal tindak lanjut rekomendasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi. (3) Dalam hal rancangan penilaian awal tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disetujui, tim teknis harus melakukan penyempurnaan. (4) Penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada penerima Rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan. (5) Jangka waktu penyampaian tanggapan sesuai dengan hasil kesepakatan dialog sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6). (6) Penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi beserta tanggapannya disampaikan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 15

(1) Penerima Rekomendasi dinyatakan sudah menindaklanjuti Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam hal: a. penerima Rekomendasi telah melaksanakan langkah prosedural dan administratif sesuai Rekomendasi atau berdasarkan yang telah disepakati dalam dialog sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a; dan b. tujuan Rekomendasi telah tercapai, melalui perbaikan kondisi atau pemulihan hak yang substansial sesuai dengan Rekomendasi. (2) Dalam hal penerima Rekomendasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetapi tidak melalui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerima Rekomendasi yang dimaksud tetap tergolong sebagai penerima Rekomendasi yang sudah menindaklanjuti.

Pasal 16

(1) Penerima Rekomendasi dinyatakan tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam hal: a. penerima Rekomendasi telah melaksanakan langkah prosedural dan administratif yang disepakati dalam dialog sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6); dan b. substansi Rekomendasi tidak tercapai karena ketidakmampuan penerima Rekomendasi dalam hal: 1. keterbatasan kewenangan; 2. keterbatasan sumber daya; dan/atau 3. faktor lainnya yang tidak dapat dikendalikan.

Pasal 17

Penerima Rekomendasi dinyatakan tidak menindaklanjuti Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dalam hal: a. penerima Rekomendasi tidak menanggapi upaya dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan dialog diterima oleh penerima Rekomendasi; atau b. penerima Rekomendasi tidak melaksanakan langkah prosedural dan administratif yang disepakati dalam dialog sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) sehingga tujuan Rekomendasi tidak tercapai karena tidak adanya upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh penerima Rekomendasi.

Pasal 18

(1) Sidang Paripurna melakukan pembahasan dan penetapan hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berdasarkan penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi beserta hasil tanggapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d. (2) Penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sidang paripurna berdasarkan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. (3) Penetapan hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komnas HAM. (4) Salinan atas Keputusan Ketua Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada penerima Rekomendasi dan pihak terkait. (5) Penetapan hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

(1) Penerima Rekomendasi dapat menyampaikan sanggahan kepada Komnas HAM atas hasil Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi. (2) Jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi diterima. (3) Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), sidang paripurna harus melakukan pemeriksaan kembali atas hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi sepanjang terdapat bukti baru dalam materi sanggahan. (4) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komnas HAM. (5) Hasil pemeriksaan kembali atas sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada penerima Rekomendasi dan pihak terkait yang menerima tembusan Rekomendasi.

Pasal 20

(1) Komnas HAM menyampaikan pemberitahuan hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah kepada penerima Rekomendasi dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM. (2) Penyampaian pemberitahuan hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. laporan tahunan Komnas HAM; dan/atau b. pemberitahuan tertulis kepada penerima Rekomendasi; (3) Selain bentuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberitahuan dapat disampaikan melalui pengumuman hasil penilaian akhir kepada publik. (4) Pengumuman hasil penilaian akhir kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kepentingan korban; b. urgensi; c. manfaat; dan/atau d. faktor lain yang telah disepakati Sidang Paripurna.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24