Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pr...

Pasal 4

(1) Pengawasan kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kandungan kadar nikotin dan tar untuk setiap varian Produk Tembakau; dan b. kandungan kadar nikotin untuk setiap varian rokok elektronik. (2) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib: a. memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mematuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar; c. melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar untuk setiap varian Produk Tembakau yang diproduksi dan/atau diimpor; dan d. melaporkan hasil pengujian kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Kepala Badan. (3) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib: a. memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mematuhi batas maksimal kadar nikotin; c. melakukan pengujian kandungan kadar nikotin untuk setiap varian rokok elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor; dan d. melaporkan hasil pengujian kadar nikotin sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Kepala Badan. (4) Batas maksimal kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan batas maksimal kadar nikotin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Varian Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c merupakan Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik dengan kandungan bahan yang sama. (6) Pengujian kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pengujian kandungan kadar nikotin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan di laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi Produk Tembakau yang belum memiliki teknologi pengujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pengawasan kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan melakukan pengambilan sampel produk di peredaran. (2) Pengambilan sampel produk di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana penjualan dan/atau di sarana distribusi. (3) Pengambilan sampel produk di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1) Sampel produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengujian di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan metode analisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan rokok elektronik wajib melakukan pelaporan daftar kandungan dan bahan tambahan kepada Kepala Badan.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. (2) Bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan yang dilarang, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan: a. pengujian pada saat sebelum beredar; dan b. verifikasi selama beredar. (4) Pengujian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan di laboratorium terakreditasi yang berbeda. (5) Hasil pengujian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (6) dilakukan penilaian oleh Kepala Badan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan pengujian terhadap sampel produk di laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik mengandung bahan tambahan yang dilarang, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penarikan produk kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 10

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik wajib mencantumkan Peringatan Kesehatan dan informasi pada label setiap kemasan Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik. (2) Pengawasan pencantuman Peringatan Kesehatan dan informasi pada label setiap kemasan Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan melakukan pengambilan sampel produk di peredaran. (3) Pengambilan sampel produk di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di sarana penjualan dan/atau sarana distribusi. (4) Sampel produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Kepala Badan. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan dan informasi pada label setiap kemasan Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik.

Pasal 11

(1) Pencantuman Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. berbentuk tulisan disertai gambar, yang dicantumkan pada permukaan kemasan; b. tercetak menjadi satu dengan kemasan Produk Tembakau atau kemasan rokok elektronik, dan kemasan cairan nikotin isi ulang rokok elektronik; dan c. dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang. (2) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik wajib dicantumkan gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakau dan rokok elektronik. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi industri Produk Tembakau nonpengusaha kena pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat juta) batang pertahun. (4) Industri Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicantumkan pada setiap kemasan terkecil dan kemasan lebih besar Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik. (2) Setiap kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 1 (satu) jenis gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rokok klobot, rokok kelembak menyan, dan cerutu kemasan batangan. (4) Pencantuman gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 50% (lima puluh persen), diawali dengan kata “Peringatan” dengan menggunakan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya; b. gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicetak berwarna; dan c. jenis huruf harus menggunakan huruf arial bold dan proporsional dengan kemasan, tulisan warna kuning di atas latar belakang hitam. (5) Gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh tertutup oleh apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib mencantumkan informasi pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca dengan ketentuan: a. pernyataan “mengandung nikotin dan tar”; b. pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil”; c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi serta nama dan alamat Pelaku Usaha yang memproduksi Produk Tembakau; dan d. pernyataan “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 7000 zat kimia serta lebih dari 83 zat penyebab kanker”, untuk Produk Tembakau. (2) Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencantumkan: a. keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif; dan b. kata “light”, “ultra light”, “mild”, “extra mild”, “low tar”, “slim”, “special”, “full flavour”, “premium”, atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata dengan arti yang sama. (3) Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib mencantumkan informasi pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca dengan ketentuan: a. pernyataan “mengandung nikotin”; b. pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil”; c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi serta nama dan alamat Pelaku Usaha yang memproduksi rokok elektronik; dan d. dilarang mencantumkan keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) tidak berlaku bagi: a. Produk Tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Produk Tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman dalam jumlah yang ditentukan, atau untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 14

Tata cara pencantuman Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta pencantuman informasi pada label setiap kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Prosedur teknis pelaksanaan pengawasan Produk Tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26