PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Peraturan BPKP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 3. Peraturan Pimpinan Tinggi Madya adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan mengikat secara umum di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 4. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 5. Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. 6. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan dan menyusun Peraturan BPKP atau Peraturan Pimpinan Tinggi Madya. 7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat JDIH BPKP adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan. 10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai Dokumen Hukum. 11. Mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Badan ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal- hal yang diperlukan atau penting.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN BPKP

Pasal 5

Koreksi

Pembentukan Peraturan BPKP meliputi: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pengharmonisasian; d. penetapan; e. pengundangan; f. salinan; dan g. publikasi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan BPKP diajukan oleh Pemrakarsa dalam program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP. (2) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan BPKP kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Komunikasi. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memuat: a. judul; b. latar belakang, tujuan penyusunan dan ruang lingkup; c. dasar hukum penyusunan dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya;dan d. target waktu penyelesaian. (4) Bentuk usul perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1) Sekretaris Utama mengoordinasi usulan program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Hasil koordinasi program perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Hukum dan Komunikasi dalam daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP yang memuat: a. judul; b. dasar hukum pembentukan; c. materi pokok yang diatur; dan d. target waktu penyelesaian. (3) Daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Peraturan BPKP di luar program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP. (2) Pengajuan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. melaksanakan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi; b. disusun berdasarkan kewenangan; c. disusun berdasarkan kebutuhan organisasi; d. melaksanakan Putusan Mahkamah Agung; dan/atau e. disusun berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pengajuan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi. (3) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan III, dapat berupa: a. dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun berjalan; b. dilanjutkan dan ditetapkan kembali pada tahun berikutnya; atau c. dihentikan. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan perubahan daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP dengan Keputusan Kepala BPKP.

Pasal 10

(1) Penyusunan rancangan Peraturan BPKP dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat: a. membentuk tim penyusun rancangan Peraturan BPKP; b. meminta masukan terhadap rancangan Peraturan BPKP dari unit kerja di lingkungan BPKP; dan c. mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan. (3) Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit kerja terkait, Perancang dan Analis Hukum.

Pasal 11

(1) Pemrakarsa mengirim rancangan Peraturan BPKP kepada Biro Hukum dan Komunikasi untuk dilakukan penelaahan (legislative drafting). (2) Rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat alasan rancangan Peraturan BPKP perlu dibuat. (3) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi melakukan penelaahan terhadap rancangan Peraturan BPKP. (4) Penelaahan terhadap rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pengharmonisasian; b. sinkronisasi; c. penyesuaian teknik penyusunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. penyusunan peta keterkaitan peraturan dengan peraturan/kebijakan lainnya. (5) Dalam melaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi dapat: a. mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri yang mengajukan rancangan Peraturan BPKP, Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri lainnya yang terkait, serta instansi atau lembaga lainnya; dan/atau b. melibatkan tenaga ahli, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan materi muatan yang akan diatur. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 12

Penyusunan rancangan Peraturan BPKP dilakukan sesuai dengan format Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

(1) Jika Pemrakarsa menyetujui hasil penelaahan Biro Hukum dan Komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6), Pemrakarsa membubuhkan paraf pada hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP. (2) Dalam hal rancangan Peraturan BPKP melibatkan unit kerja lain, Pemrakarsa meminta paraf persetujuan dari unit kerja lain. (3) Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Komunikasi. (4) Penyampaian hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri salinan digital (soft copy) rancangan Peraturan BPKP, ringkasan eksekutif dan slide presentasi dalam bentuk power point. (5) Sekretaris Utama menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP kepada Kepala BPKP untuk dilakukan persetujuan atas rancangan Peraturan BPKP.

Pasal 14

(1) Persetujuan Kepala BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilanjutkan dengan proses permohonan harmonisasi. (2) Harmonisasi rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam hal rancangan Peraturan BPKP telah selesai dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum dan Komunikasi menyiapkan rancangan Peraturan BPKP untuk mendapatkan penetapan. (2) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi menyampaikan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan BPKP kepada Kepala BPKP melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan penetapan. (3) Kepala BPKP menandatangani dan MENETAPKAN Peraturan BPKP.

Pasal 16

(1) Sekretaris Utama menyampaikan 3 (tiga) naskah asli Peraturan BPKP yang telah mendapatkan penetapan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 17

(1) Biro Hukum dan Komunikasi menyimpan naskah asli Peraturan BPKP yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Biro Hukum dan Komunikasi membuat Peraturan BPKP yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan mendistribusikan salinan Peraturan BPKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. (3) Biro Hukum dan Komunikasi mempublikasikan salinan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam website JDIH BPKP.

BAB Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan BPKP diajukan oleh Pemrakarsa dalam program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP. (2) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan BPKP kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Komunikasi. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memuat: a. judul; b. latar belakang, tujuan penyusunan dan ruang lingkup; c. dasar hukum penyusunan dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya;dan d. target waktu penyelesaian. (4) Bentuk usul perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1) Sekretaris Utama mengoordinasi usulan program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Hasil koordinasi program perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Hukum dan Komunikasi dalam daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP yang memuat: a. judul; b. dasar hukum pembentukan; c. materi pokok yang diatur; dan d. target waktu penyelesaian. (3) Daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Peraturan BPKP di luar program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP. (2) Pengajuan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. melaksanakan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi; b. disusun berdasarkan kewenangan; c. disusun berdasarkan kebutuhan organisasi; d. melaksanakan Putusan Mahkamah Agung; dan/atau e. disusun berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pengajuan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi. (3) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan III, dapat berupa: a. dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun berjalan; b. dilanjutkan dan ditetapkan kembali pada tahun berikutnya; atau c. dihentikan. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan perubahan daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP dengan Keputusan Kepala BPKP.

BAB Kedua

Penyusunan

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyusunan rancangan Peraturan BPKP dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat: a. membentuk tim penyusun rancangan Peraturan BPKP; b. meminta masukan terhadap rancangan Peraturan BPKP dari unit kerja di lingkungan BPKP; dan c. mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan. (3) Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit kerja terkait, Perancang dan Analis Hukum.

Pasal 11

(1) Pemrakarsa mengirim rancangan Peraturan BPKP kepada Biro Hukum dan Komunikasi untuk dilakukan penelaahan (legislative drafting). (2) Rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat alasan rancangan Peraturan BPKP perlu dibuat. (3) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi melakukan penelaahan terhadap rancangan Peraturan BPKP. (4) Penelaahan terhadap rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pengharmonisasian; b. sinkronisasi; c. penyesuaian teknik penyusunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. penyusunan peta keterkaitan peraturan dengan peraturan/kebijakan lainnya. (5) Dalam melaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi dapat: a. mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri yang mengajukan rancangan Peraturan BPKP, Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri lainnya yang terkait, serta instansi atau lembaga lainnya; dan/atau b. melibatkan tenaga ahli, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan materi muatan yang akan diatur. (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 12

Penyusunan rancangan Peraturan BPKP dilakukan sesuai dengan format Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

(1) Jika Pemrakarsa menyetujui hasil penelaahan Biro Hukum dan Komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6), Pemrakarsa membubuhkan paraf pada hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP. (2) Dalam hal rancangan Peraturan BPKP melibatkan unit kerja lain, Pemrakarsa meminta paraf persetujuan dari unit kerja lain. (3) Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Komunikasi. (4) Penyampaian hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri salinan digital (soft copy) rancangan Peraturan BPKP, ringkasan eksekutif dan slide presentasi dalam bentuk power point. (5) Sekretaris Utama menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP kepada Kepala BPKP untuk dilakukan persetujuan atas rancangan Peraturan BPKP.

BAB V

EVALUASI

Pasal 25

Koreksi

(1) Evaluasi dilakukan terhadap: a. proses pembentukan Peraturan Perundang- undangan; b. Peraturan Perundang-undangan; dan c. pengelolaan JDIH BPKP. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan Komunikasi.

Pasal 26

Koreksi

(1) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut: a. perkembangan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

(1) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut: a. efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan; b. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; dan c. penyelesaian permasalahan yang terjadi. (2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. judul Peraturan Perundang-undangan dan Pemrakarsa; b. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan Kewenangan; c. ruang lingkup dan uraian singkat materi muatan Peraturan Perundang-undangan; d. permasalahan yang terjadi; dan e. penyelesaian permasalahan yang diusulkan. (4) Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan dapat digunakan oleh Pemrakarsa untuk mengajukan rancangan Peraturan BPKP di luar program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e.

Pasal 28

(1) Evaluasi pengelolaan JDIH BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut: a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH BPKP; dan b. pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH BPKP. (2) Evaluasi pengelolaan JDIH BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan laporan JDIH BPKP kepada Pusat JDIH Nasional. (3) Hasil evaluasi pengelolaan JDIH BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30