PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENGAJUAN USULAN DAN PENYEMATAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN

Pasal 22

Mekanisme pengajuan usulan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan: a. Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi dan penilaian terhadap calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan untuk diusulkan kepada Tim Teknis BKKBN Pusat; b. Tim Teknis BKKBN Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dukungan komitmen dan capaian program terhadap calon yang diusulkan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi; dan c. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Tim Teknis BKKBN Pusat mengajukan calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala BKKBN melalui Tim Pengarah untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 23

(1) Dalam hal pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, Kepala BKKBN meminta klarifikasi kepada Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (2) Dalam hal Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada gubernur, bupati, dan walikota selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BKKBN juga menyampaikan surat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk memperoleh rekomendasi usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (3) Kepala BKKBN mengusulkan calon penerima Tanda Kehormatan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 24

Calon penerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana, Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, dan Cipta Karya Kencana yang telah disetujui oleh Kepala BKKBN selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kedudukan, struktur Tim Teknis BKKBN Pusat, Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi dan Penilai Perwakilan BKKBN Provinsi ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 26

(1) Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya disematkan oleh PRESIDEN atau Pejabat yang ditunjuk kepada penerima. (2) Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada puncak acara Peringatan Hari Keluarga Nasional atau pada momentum nasional tertentu.

Pasal 27

(1) Tanda Penghargaan disematkan oleh Kepala BKKBN atau Pejabat yang ditunjuk kepada penerima. (2) Penyematan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada pelaksanaan penganugerahan Tanda Penghargaan dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional atau pada momentum tertentu, baik yang berskala nasional maupun lokal di daerah. (3) Penerima Tanda Penghargaan tidak dapat diusulkan mendapat penghargaan yang sama untuk kedua kalinya.

Pasal 28

Ketentuan mengenai Lencana Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

BAB Kesatu

Pengajuan Usulan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan

Pasal 22

Mekanisme pengajuan usulan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan: a. Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi dan penilaian terhadap calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan untuk diusulkan kepada Tim Teknis BKKBN Pusat; b. Tim Teknis BKKBN Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dukungan komitmen dan capaian program terhadap calon yang diusulkan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi; dan c. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Tim Teknis BKKBN Pusat mengajukan calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala BKKBN melalui Tim Pengarah untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 23

(1) Dalam hal pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, Kepala BKKBN meminta klarifikasi kepada Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (2) Dalam hal Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada gubernur, bupati, dan walikota selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BKKBN juga menyampaikan surat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk memperoleh rekomendasi usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (3) Kepala BKKBN mengusulkan calon penerima Tanda Kehormatan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 24

Calon penerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana, Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, dan Cipta Karya Kencana yang telah disetujui oleh Kepala BKKBN selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kedudukan, struktur Tim Teknis BKKBN Pusat, Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi dan Penilai Perwakilan BKKBN Provinsi ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk: a. mengetahui manfaat dan dampak pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan terhadap Program Bangga Kencana; b. memberikan umpan balik dalam pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; c. menjadi pertimbangan dalam pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; d. memberikan penilaian kesesuaian dalam pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; dan e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan.

Pasal 30

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis BKKBN Pusat dan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan. (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Mitra Kerja terkait.

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Tim Teknis BKKBN Pusat meliputi: a. memberikan pertimbangan kepada Kepala BKKBN dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyematan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; dan b. melakukan evaluasi dalam rangka memastikan pelaksanaan penghargaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pasal 32

Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan: a. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan mulai dari tahap persiapan, penilaian, sampai dengan tahap penetapan usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; dan b. evaluasi dalam rangka memastikan kegiatan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pasal 33

(1) Tim Teknis BKKBN Pusat dan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BKKBN secara berjenjang. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.