PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PERSETUJUAN PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

PERBAN Nomor 17 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam cian/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 4. Pengumpulan DG adalah proses atau cara untuk mendapatkan dan menyerahkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen Pengumpulan DG. 5. Salinan DG adalah duplikat dari DG aslinya yang bertujuan digunakan sebagai cadangan yang disimpan sehingga DG tersebut aman, terlindungi dan dapat diakses kembali. 6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. 7. Bahaya adalah kondisi yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan atau mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada manusia atau barang. 8. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan Pengumpulan DG. 9. Wahana Milik Asing adalah sarana angkut berbendera atau teregistrasi selain INDONESIA yang dilengkapi dengan peralatan Pengumpulan DG. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 14. Pengumpul DG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang yang melakukan Pengumpulan DG. 15. Petugas Pengawas Pelaksanaan Pengumpulan Data Geospasial yang selanjutnya disebut Petugas Pengawas adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Pengumpulan DG. 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha. 17. Kepala adalah Kepala Badan. 18. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Badan. 19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN PENGAWASAN KINERJA PETUGAS PENGAWAS PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 10

Koreksi

Pelaksanaan Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus mendapatkan pengawasan dari Petugas Pengawas.

Pasal 11

Koreksi

(1) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berasal dari: a. Badan; dan/atau b. Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (2) Penunjukan asal Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawasi Pengumpulan DG. (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkedudukan sebagai pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pengawas dapat berasal dari pegawai aparatur sipil negara yang berpengalaman di bidang terkait tema Pengumpulan DG paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

(1) Penetapan Petugas Pengawas yang berasal dari Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik. (2) Dalam penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik harus melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang terkait dengan tema DG yang akan dikumpulkan. (3) Dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mempertimbangkan hasil penilaian kinerja calon Petugas Pengawas paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

(1) Penetapan Petugas Pengawas yang berasal dari Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik. (2) Dalam penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik harus melibatkan pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengajuan permintaan Petugas Pengawas oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (4) Terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG menyampaikan usulan yang memuat: a. daftar personel yang dicalonkan menjadi Petugas Pengawas; b. identitas calon Petugas Pengawas; dan c. kesediaan menanggung seluruh biaya pelaksanaan tugas dan wewenang Petugas Pengawas. (5) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pengajuan permintaan Petugas Pengawas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik diterima oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (6) Dalam hal Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG tidak memberikan usulan Petugas Pengawas, Kepala Badan dapat menunjuk dan MENETAPKAN Petugas Pengawas yang berasal dari Badan berdasarkan kewenangannya.

Pasal 14

(1) Petugas Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan kegiatan Pengumpulan DG oleh Pengumpul DG; b. memastikan Pengumpulan DG dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Pengumpulan DG; c. memeriksa laporan kegiatan Pengumpulan DG yang dilaksanakan dan DG yang dikumpulkan; dan d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan Pengumpulan DG kepada Kepala Badan dan pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengawas berwenang: a. mendapatkan keterangan Pengumpul DG terkait prasarana, sarana, dan/atau pelaksanaan Pengumpulan DG; b. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan laporan Pengumpulan DG oleh Pengumpul DG; c. menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan dan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG; dan d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Badan dan/atau Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai Hari pertama Pengumpulan DG dilaksanakan.

Pasal 15

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik dan/atau pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG melaksanakan pengawasan kinerja Petugas Pengawas sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan kinerja Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sesuai dengan kebutuhan, dan/atau setelah kegiatan Pengumpulan DG dilakukan.

Pasal 16

Petugas Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Tata Cara Penunjukan Petugas Pengawas

Pasal 11

Koreksi

(1) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berasal dari: a. Badan; dan/atau b. Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (2) Penunjukan asal Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawasi Pengumpulan DG. (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkedudukan sebagai pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pengawas dapat berasal dari pegawai aparatur sipil negara yang berpengalaman di bidang terkait tema Pengumpulan DG paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

(1) Penetapan Petugas Pengawas yang berasal dari Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik. (2) Dalam penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik harus melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang terkait dengan tema DG yang akan dikumpulkan. (3) Dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mempertimbangkan hasil penilaian kinerja calon Petugas Pengawas paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

(1) Penetapan Petugas Pengawas yang berasal dari Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik. (2) Dalam penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik harus melibatkan pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengajuan permintaan Petugas Pengawas oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (4) Terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG menyampaikan usulan yang memuat: a. daftar personel yang dicalonkan menjadi Petugas Pengawas; b. identitas calon Petugas Pengawas; dan c. kesediaan menanggung seluruh biaya pelaksanaan tugas dan wewenang Petugas Pengawas. (5) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pengajuan permintaan Petugas Pengawas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik diterima oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. (6) Dalam hal Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG tidak memberikan usulan Petugas Pengawas, Kepala Badan dapat menunjuk dan MENETAPKAN Petugas Pengawas yang berasal dari Badan berdasarkan kewenangannya.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN SALINAN DATA GEOSPASIAL DAN METADATA

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyerahan Salinan DG yang telah dikumpulkan beserta Metadata kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada: a. standar; dan b. tata cara tertentu. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. standar data dan Metadata geospasial; b. daftar DG yang telah ditentukan dari forum satu data INDONESIA; dan c. standar interoperabilitas data geospasial untuk DG digital. (3) Tata cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Pengumpul DG menyerahkan Salinan DG yang telah dikumpulkan beserta Metadata dalam bentuk digital dan/atau analog melalui media eletronik dan/atau media cetak; b. Penyerahan Salinan DG sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan pernyataan kualitas DG yang diterbitkan oleh Pengumpul DG; c. DG yang telah dikumpulkan beserta Metadata diserahkan kepada: 1. Petugas Pengawas paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak Pengumpulan DG selesai dilaksanakan untuk Pengumpulan DG yang telah mendapatkan persetujuan Pengumpulan DG; atau 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Peraturan Badan ini berlaku untuk Pengumpulan DG yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini; d. Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 meneruskan Salinan DG yang dikumpulkan beserta Metadata kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; e. Terhadap penyerahan Salinan DG sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan huruf d, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam huruf d menerbitkan tanda terima; f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Pengumpul DG paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanda terima diterbitkan; g. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial tematik meneruskan Salinan DG beserta Metadata yang telah diserahkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan infrastruktur informasi geospasial; dan h. Terhadap Salinan DG beserta Metadata yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan infrastruktur informasi geospasial melaksanakan: 1. pencatatan dan pembuatan katalog Salinan DG; 2. penyimpanan dan pengamanan Salinan DG; dan 3. penyediaan akses terhadap Salinan DG bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik yang dibangun dan dikelola oleh Badan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dan menggunakan Salinan DG yang dikumpulkan beserta Metadata yang diserahkan oleh Pengumpul DG untuk pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Salinan DG yang dikumpulkan beserta Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Koreksi

(1) Pengumpul DG yang: a. tidak menyerahkan Salinan DG yang dikumpulkan beserta Metadatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); atau b. tidak melaksanakan ketentuan dalam persetujuan Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghentian kegiatan; b. pencabutan persetujuan kegiatan; c. pencantuman dalam daftar hitam pemberian persetujuan; dan/atau d. denda administratif. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dulu dengan peringatan tertulis. (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. rincian pelanggaran; b. kewajiban untuk menyesuaikan dengan standar dan/atau ketentuan teknis; dan c. tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan. (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis.

Pasal 20

(1) Badan menjatuhkan sanksi administratif bagi Pengumpul DG yang tidak menyerahkan DG yang dikumpulkan beserta Metadatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a. (2) Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG menjatuhkan sanksi administratif bagi Pengumpul DG yang tidak melaksanakan ketentuan dalam persetujuan Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.

Pasal 21

(1) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan. (2) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pengumpul DG yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5). (3) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghentian kegiatan. (4) Setelah kegiatan dihentikan, dilakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan kegiatan dan/atau pencantuman dalam daftar hitam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan apabila Pengumpul DG tidak melaksanakan ketentuan dalam keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). (2) Dalam hal Pengumpul DG tidak menghentikan kegiatan yang telah dicabut persetujuannya, Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dapat dikenakan kepada Pengumpul DG yang dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan/atau pencantuman dalam daftar hitam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PERSETUJUAN PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24