PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2021 tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 5 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Koreksi

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN merupakan perwujudan nilai AMPUH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Koreksi

Kode Etik nilai amanah meliputi: a. menjamin akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengawasan, kebijakan, dan hasil yang dicapai; dan b. konsistensi atau keteguhan yang tidak dapat tergoyahkan dalam menjunjung keyakinan dan prinsip dalam mengemban tanggung jawab.

Pasal 8

Kode Perilaku dari nilai amanah diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut: a. memegang teguh sumpah jabatan Pegawai ASN; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional dan prosedur dalam melaksanakan tugas; c. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; d. tidak menyalahgunakan wewenang dalam penyelesaian masalah terkait tugas; e. melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai jumlah hari dan jadwal yang telah disetujui oleh atasan; f. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. tidak memberikan keterangan atau informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang; h. tidak membuka dan menyampaikan dokumen yang bersifat rahasia kepada publik atau pihak lain untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu; i. tidak menghilangkan, merusak, dan/atau memusnahkan dokumen yang bersifat rahasia; j. tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian, dan/atau permusuhan; k. tidak menyalahgunakan organisasi Badan untuk kepentingan pribadi atau golongan; l. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; m. menolak setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan/atau tugas kedinasan termasuk imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas; n. melaporkan setiap penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan/atau tugas kedinasan yang tidak dapat ditolak kepada unit pengendalian gratifikasi; o. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Badan untuk tujuan di luar pelaksanaan tugas kedinasan; p. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi; q. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Badan; r. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Badan, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; s. tidak melakukan segala kegiatan, pekerjaan, atau perbuatan termasuk memberikan jasa layanan atau usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan sebagai lembaga pengawas dan berpotensi menyebabkan benturan kepentingan; t. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; u. jujur dan memegang rahasia pihak yang diperiksa; v. mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab; dan w. melaksanakan tugas pengawasan di lapangan dengan izin atasan langsung dan/atau dengan alasan atau keterangan yang sah.

Pasal 9

Kode Etik nilai mandiri meliputi: a. kehadiran Badan yang menjamin keselamatan masyarakat; dan b. bebas dari pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan.

Pasal 10

Kode Perilaku dari nilai mandiri diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut: a. menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan Badan; b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan tugas kedinasan dan melakukan tindakan yang profesional di tempat tugas atau selama dalam perjalanan dinas; dan d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Kode Etik nilai peduli meliputi: a. orientasi pada kepuasan pelanggan; dan b. koordinasi dan saling berkontribusi dalam seluruh aktivitas.

Pasal 12

Kode Perilaku dari nilai peduli tercermin dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut: a. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman; b. melakukan tindakan secara objektif; c. melayani dan menghormati setiap tamu Badan; d. melayani dan menghormati setiap tamu unit kerja; e. menjaga sopan santun dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan telepon, maupun media elektronik lainnya seperti surat elektronik atau media sosial; f. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif; g. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan h. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai ASN.

Pasal 13

Kode Etik nilai unggul meliputi: a. tercapainya hasil kerja yang lebih tinggi daripada standar yang berlaku; dan b. proses perbaikan yang berkelanjutan.

Pasal 14

Kode Perilaku dari nilai unggul diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut: a. melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan instruksi yang berlaku di Badan dan unit kerja; b. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai; d. bersikap hati-hati, teliti, dan cermat; e. membuat laporan pelaksanaan tugas tepat waktu; f. mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan; g. tidak menghalangi kreativitas, gagasan, atau pendapat yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi; h. tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru; dan j. menyusun rencana atau sasaran kinerja yang hendak dicapai.

Pasal 15

Kode Etik nilai harmoni meliputi: a. tercapainya keseimbangan antara kebutuhan dan penghargaan yang diperoleh; dan b. tercapainya keseimbangan hubungan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kerja.

Pasal 16

Kode Perilaku dari nilai harmoni diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut: a. menjadi teladan yang baik terhadap sesama Pegawai ASN, bawahan, dan masyarakat; b. tidak melakukan tindakan tercela seperti berjudi, minum minuman keras, berkelahi, menggunakan narkotika dan zat adiktif secara ilegal, serta melakukan tindakan melawan hukum lainnya; c. tidak mengunjungi atau berada di lokasi yang diketahui, diduga, atau patut diduga merupakan tempat atau lokasi yang secara nilai norma susila, hukum negara, dan ketentuan agama merupakan tempat atau lokasi tercela dan tidak terhormat; d. menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain; e. menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan musyawarah untuk mufakat dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; f. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama manusia; g. bertindak dan bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahan; h. saling menghargai, menghormati, dan menjaga perilaku sopan santun terhadap sesama Pegawai ASN, atasan, bawahan, dan masyarakat; i. mewujudkan pola hidup sederhana; j. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan; dan k. menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 17

Koreksi

(1) Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai ASN diperoleh dari Laporan dan/atau Pengaduan Pelapor. (2) Pelapor dapat menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian. (3) Penyampaian Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui: a. dokumen atau surat; b. sistem aplikasi Pengaduan; c. surat eletronik; dan/atau d. media elektronik resmi lainnya. (4) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kejadian; b. bukti dan/atau saksi; c. identitas Pelapor; dan d. uraian singkat mengenai telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran, atau dugaan terjadinya Pelanggaran. (5) Penyelesaian dugaan Pelanggaran dilakukan secara internal Badan.

Pasal 18

(1) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian. (2) Unit kerja yang membidangi kepegawaian menindaklanjuti Laporan dan/atau Pengaduan dengan melakukan verifikasi atas Laporan dan/atau Pengaduan dan menjaga identitas Pelapor. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan dan/atau Pengaduan diterima. (4) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau Pengaduan termasuk dalam kategori Pelanggaran, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengirimkan berkas Laporan dan/atau Pengaduan kepada PPK.

Pasal 19

(1) PPK membentuk Majelis. (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. (3) Dalam hal Terlapor menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi utama, dibentuk Majelis yang bersifat khusus (ad hoc). (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak PPK menerima berkas Laporan dan/atau Pengaduan dari unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Pasal 20

(1) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Majelis meliputi unsur: a. kepegawaian; b. hukum; dan c. inspektorat. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 21

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas Laporan dan/atau Pengaduan diterima oleh PPK. (2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Majelis terbentuk. (3) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan pemanggilan kedua. (4) Pemanggilan kedua dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal jadwal Terlapor seharusnya hadir pada pemanggilan pertama. (5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

(1) Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis. (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan sampai dengan pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis merekomendasikan sanksi moral berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 23

(1) Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dengan menerapkan asas praduga tak bersalah. (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis dan Terlapor. (3) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar keputusan Majelis. (4) Terlapor berhak mendapat berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

(1) Majelis menjatuhkan keputusan terhadap Terlapor dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak: a. berkas Laporan dan/atau Pengaduan diterima oleh PPK, untuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau b. Majelis terbentuk, untuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). (2) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk membela diri. (3) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Ketua Majelis harus mengambil keputusan. (6) Keputusan Majelis bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 25

(1) Majelis menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada PPK sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran. (2) Keputusan hasil pemeriksaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK dalam bentuk rekomendasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penjatuhan sanksi moral; atau b. pernyataan tidak bersalah. (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Keempat

Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 21

Koreksi

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas Laporan dan/atau Pengaduan diterima oleh PPK. (2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Majelis terbentuk. (3) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan pemanggilan kedua. (4) Pemanggilan kedua dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal jadwal Terlapor seharusnya hadir pada pemanggilan pertama. (5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

(1) Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis. (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan sampai dengan pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis merekomendasikan sanksi moral berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 23

(1) Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dengan menerapkan asas praduga tak bersalah. (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis dan Terlapor. (3) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar keputusan Majelis. (4) Terlapor berhak mendapat berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

(1) Majelis menjatuhkan keputusan terhadap Terlapor dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak: a. berkas Laporan dan/atau Pengaduan diterima oleh PPK, untuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau b. Majelis terbentuk, untuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). (2) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk membela diri. (3) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Ketua Majelis harus mengambil keputusan. (6) Keputusan Majelis bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 25

(1) Majelis menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada PPK sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran. (2) Keputusan hasil pemeriksaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK dalam bentuk rekomendasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penjatuhan sanksi moral; atau b. pernyataan tidak bersalah. (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 26

Koreksi

(1) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, PPK MENETAPKAN keputusan penjatuhan sanksi moral. (2) Pemberian sanksi moral harus menyebutkan jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (4) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPK. (5) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian. (6) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh PPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian, atasan langsung Pegawai ASN, dan Pegawai ASN yang dikenai sanksi. (7) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diumumkan di forum resmi Badan, upacara bendera, media massa, dan/atau media elektronik resmi Badan. (8) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka diberikan untuk Pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bernegara dan etika dalam berorganisasi serta pelanggaran nilai Badan. (9) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

(1) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara penyampaian sanksi moral. (2) Format berita acara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Pelaksanaan keputusan sanksi moral dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara penyampaian sanksi moral.

Pasal 28

(1) Dalam hal keputusan Majelis berupa pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, PPK MENETAPKAN surat pernyataan tidak bersalah. (2) Surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk rehabilitasi Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran. (3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diumumkan melalui forum resmi Badan, upacara bendera, media massa, dan/atau media elektronik resmi Badan. (4) PPK menyampaikan surat pernyataan tidak bersalah dalam pertemuan yang dihadiri oleh PPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian, Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran, dan atasan langsungnya. (5) Penyampaian surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Pasal 29

(1) Pegawai ASN yang terbukti melakukan Pelanggaran selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, atas rekomendasi Majelis juga dapat dikenai tindakan administratif dan/atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rekomendasi Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PPK.

BAB Kesatu

Sanksi Moral

Pasal 26

Koreksi

(1) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, PPK MENETAPKAN keputusan penjatuhan sanksi moral. (2) Pemberian sanksi moral harus menyebutkan jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (4) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPK. (5) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian. (6) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh PPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian, atasan langsung Pegawai ASN, dan Pegawai ASN yang dikenai sanksi. (7) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diumumkan di forum resmi Badan, upacara bendera, media massa, dan/atau media elektronik resmi Badan. (8) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka diberikan untuk Pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bernegara dan etika dalam berorganisasi serta pelanggaran nilai Badan. (9) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

(1) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara penyampaian sanksi moral. (2) Format berita acara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Pelaksanaan keputusan sanksi moral dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara penyampaian sanksi moral.

Pasal 28

(1) Dalam hal keputusan Majelis berupa pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, PPK MENETAPKAN surat pernyataan tidak bersalah. (2) Surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk rehabilitasi Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran. (3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diumumkan melalui forum resmi Badan, upacara bendera, media massa, dan/atau media elektronik resmi Badan. (4) PPK menyampaikan surat pernyataan tidak bersalah dalam pertemuan yang dihadiri oleh PPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian, Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran, dan atasan langsungnya. (5) Penyampaian surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2021 tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33